Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintahan Jokowi-JK saat ini jauh lebih buruk dari langkah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurt dia, langkah Jokowi sama sekali tidak transparan, tidak kredibel, tidak akuntabel dan tidak masuk akal.
“Di mana ada kredibilitas, akuntabilitas, kredibilitas dan logikanya kalau harga minyak dunia turun, kita justru menaikkan harga BBM? Jokowi tidak menjelaskan alasan menaikkan harga BBM yang bisa diterima dan hanya menaikkan saja harga BBM. Langkah ini lebih buruk dari langkah pemerintahan sebelumnya (SBY-Boediono),” kata Marzuki Alie kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (18/11).
Bekas ketua DPR RI periode 2009-2014 itu mengatakan, pemerintahan sebelumnya paling tidak sebelum menaikkan harga BBM memiliki alasan yang jelas seperti penaikan harga minyak dunia untuk menaikkan harga BBM.
Pemerintahan sebelumnya, kata dia, juga menyiapkan terlebih dahulu jaring pengaman sosial untuk meminimalisir dampak dari penaikan harga BBM buat rakyat miskin.
“Menaikkan harga BBM tanpa mempersiapkan jaring pengaman sosial ini sangat berisiko. Rakyat yang miskin akan bertambah miskin. Rakyat yang miskin itu memang benar tidak menikmati BBM, karena jangankan punya kendaraan bermotor, makan saja susah. Mereka ini yang jadi korban karena dampak kenaikan harga BBM membuat harga-harga menjadi naik.”
Sementara program-program yang digembar-gemborkan Jokowi sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, subtansinya tidak berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.
KIS, KIP dan KKS sudah ada di pemerintahan sebelumnya hanya saja oleh Jokowi diganti kemasannya. Jokowi harusnya menjalankan UU Fakir Miskin di mana dia harus membuat satu database tentang itu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2.000 sesuai dengan saran Bank Dunia.
Hal itu disampaikan oleh eks Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli, kepada wartawan, di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11).
“Kami mengucapkan selamat, jika penaikan BBM Rp 2.000 perak sesuai dengan saran Bank Dunia. Jadi jelas betul siapa yang memutuskan kebijakan ekonomi Indonesia, yaitu Bank Dunia,” kata dia.
Padahal, kata Rizal, pemerintaah masih mempunyai solusi lain, selain menaikan harga BBM. Menurutnya, solusinya sederhana dengan cara menghapuskan produk premium. Karena premiun saat ini terlalu bagus oktannya atau terlalu tinggi.
“Itu yang menyebabkan orang kaya dengan mobil bagus tetap mau pakai premium. Kita buat produk baru namanya BBM rakyat, dimana oktannya 80-83. Di Amerika Serikat, besin biasa oktannya 86, sedang di kita premiun 88 itu terlalu bagus,” kata dia.
“Kalau kita lakukan itu, volume premium yang tadinya 55 persen, bisa turun ke 35 persen atau 40 persen dengan BBM Rakyat. Orang kaya tidak berani lagi pakai BBM rakyat karena mesin kendaraannya akan menggelitik. Jadi BBM, betul-betul tepat sasaran,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung kembali menyita rumah milik bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono di klaster Kebayoran Essences Blok KE /E 06, Bintaro Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Penyitaan itu terkait dengan kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta yang saat tengah ditangani oleh Kajaksaan. Penyidik Kejagung Victor Antonius mengatakan, penyitaan dilakukan karena rumah tersebut masuk dalam tindak pidana pencucian uang yang meliabatkan Udar.

“Ini adalah harta keempat yang telah disita dan bagian dalam TPPU atas kasus korupsi bus Transjakarta,” kata dia di Tangerang, Selasa (18/11).

Victor menambahkan, Kejagung sebelumnya telah menyita dua unit apartemen di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Selain itu, Kejagung juga telah mengamankan uang tunai yang sudah dikembalikan oleh pihak pengembang.

Dia mengatakan, dalam kasus ini penyidik masih akan terus mengembangkan terhadap aset milik Udar Pristono lainnya. “Saat ini sudah empat aset yang telah kita sita dan masih akan terus melakukan penyelidikan,” katanya.

Sementara itu, Bagian Legal Bintaro Jaya Fakhrulian menuturkan, rumah milik Udar Pristono yang disita Kejagung dibeli dengan harga Rp2,4 miliar. Pembelian dilakukan pada tahun 2012 dengan cara bertahap.

Dia menyebut, awalnya Udar akan membayar sebanyak 12 kali tetapi dalam waktu tujuh kali pembayaran sudah lunas. Rumah dengan konsep minimalis tersebut memiliki luas 288 meter persegi dan telah diserahterimakan kepada anaknya yakni Aldi. [ant]

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melalui media sosial twitter miliknya mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK harus memberi alasan kepada rakyat terkait penaikkan harga BBM bersubsidi.
“Pemerintah wajib jelaskan kepada rakyat mengapa harga BBM dinaikkan,” tulis SBY di akun twitter miliknya @SBYudhoyono.
Akan tetapi, dirinya mengakui jika menaikan atau tidaknya harga BBM bersubsidi merupakan wewenang pemerintah.
Dirinya kembali meminta agar pemerintah menjelaskan kebijakan kompensasi bagi golongan tidak mampu, yang sumber dananya berasal dari mana.
“Dari mana dana itu diambil?” tulis SBY.
Menurut dia, jika dana untuk kompensasi itu diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka pemerintah wajib memberikan penjelasan kepada DPR.
“Jika dana kompensasi itu diambil dari APBN, maka pemerintah wajib jelaskan kepada DPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban.”

Artikel ini ditulis oleh: