Jakarta, Aktual.co — Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi mengatakan, sebaiknya nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diganti saja.
“Saya usulkan PDIP itu diganti dengan Partai Daya Ingat Pendek,” kata Adhie Massardi, Jakarta, Selasa (18/11).
Usulan tersebut tentu punya alasan kuat dan sudah pernah terjadi dan dilakukan oleh PDIP.
Dia menyebutkan, indikator pertama adalah saat PDIP menggulingkan Gus Dur.
“Dia (PDIP) kan selalu bela wong cilik dan setelah berkuasa lupa diri, lupa wong cilik. PDIP lawan orde baru, lalu berkawan dengan orde baru menjatuhkan Gus Dur,” kata Adhie Massardi.
Indikator selanjutnya, kata dia, penolakan PDIP terhadap kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh SBY.
“Tahun lalu menolak kenaikan BBM saat era SBY. Sekarang alasan yang sama mereka pakai atau gunakan untuk mendukung kenaikan BBM,” katanya.
“Jadi sudah sepantasnya dan sewajarnya PDIP itu ganti nama menjadi Partai Daya Ingat Pendek,” imbuh Adhie Massardi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan rapor merah untuk dua unit layanan di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama sesuai hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia 2014.

“Alhamdulillah tinggal dua lembaga saja yang masih kita kategorikan merah, misalnya izin penyelenggaraan angkutan pariwisata di Kemenhub, ini masih rapor merah dan Kementerian Agama,” kata Ketua KPK Abraham Samad di kantor KPK, Selasa (18/11).

Dia pun mengaku sangat prihatin, karena lagi-lagi lembaga yang dinaungi oleh Lukman Hakim itu terkena rapor merah. “Kementerian Agama juga masih sangat memprihatinkan mengenai pencatatan nikah di KUA.”

Samad mengatakan, izin penyelenggaraan angkutan pariwisata di Kementerian Perhubungan masih mendapatkan nilai 5,99, sedangkan Pencatatan Nikah di KUA di Kementerian Agama mendapatkan 5,47 yang berarti keduanya masih di bawah batas KPK yaitu 6.

Dia pun menyebut, unit KUA di Kemenag sesungguhnya sudah tiga kali mendapatkan nilai merah dari survei serupa. Dia mengatakan, mengenai unit yang belum ada perbaikan, dalam Undang-undang sebenarnya dimungkinkan untuk dimintakan kepada kepala unit yang bersangkutan kalau tidak ada perbaikan di pelayanan publiknya, bisa dilakukan pergantian.

Hadir dalam konferensi pers tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri Kesehatan Nila Djoewita F Moeloek, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana serta Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto. Mereka hadir untuk menandatangani pakta integritas antarlembaga.

[Wisnu Yusep]

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri berhasil membongkar aksi penimbunan bahan bakar minyak (BBM) illegal jenis solar di Cilincing, Jakarta Utara 10 November 2014 pekan lalu.
Dari hasil itu Direktorat V Tindak Pidana Tertentu (Tippidter) telah menangkap seorang tersangka berinisial S berikut barang bukti 32 ton solar.
Kasubdit Tippidter Bareskrim Mabes Polri Kombes Agus Susanto mengatakan, S memperoleh BBM itu dari kapal resmi yang sebelumnya telah membawa minyak ke tempat tujuan.  Menurut dia, kebanyakan kapal yang membawa BBM itu dari kapal milik swasta.
“Sebenarnya begini, kalau dalam kapal itu kan sudah diperkirakan kalau dari luar Jakarta habisnya sekian. Kemudian ini kan harus dilaporkan ke perusahaan. Tapi, dilaporkan sudah habis, padahal masih ada sisa. Nah, sisa ini yang dijual,” kata Agus di Mabes Polri, Selasa (18/11).
Selain itu, sambung dia, bisa juga dalam perjalanan BBM yang hendak diantar itu diambil beberapa liter, kemudian dijual kepada penampung. “Nah, ini penyimpangannya di sini,” tegasnya.
Agus mengatakan, S dalam hal tersebut tak memiliki izin maupun memiliki dokumen lengkap. “Dan S ini tidak ada izin. S menimbun tanpa izin,” ungkapnya.
Namun demikian, S menimbun BBM ini bukan karena akan adanya penaikan harga BBM. “Ini murni untuk penghasilan S, bukan karena kenaikan BBM,” katanya.
Menurut dia, sejauh ini baru S yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Sementara pihak penjual BBM kepada S, belum dimintai keterangan. Namun, Agus memastikan penyelidikan atas kasus tersebut masih terus berjalan.
Pada bagian lain ia menyatakan dengan peningkatan harga BBM, penyalahgunaan bisa saja mengalami peningkatan. “Karena Karena semua kan ingin yang murah. Kemungkinan penyalahgunaan tetap ada,” kata dia.
(Wisnu Yusep)

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan harus ada transparansi yang jelas atas keputusan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Harus ada transparansi dan penjelasan yang ‘clear’ tentang peruntukan dari kenaikan harga BBM tersebut,” kata Nurul dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/11).
Dia memandang, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi pasti berimbas pada menurunnya kepercayaan publik. Sebab menurut dia, janji politik Jokowi semasa kampanye yang masih jelas teringat publik adalah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Oleh karena itu, kata dia, janji pemerintah untuk membangun penunjang produktivitas seperti infrastruktur, pelabuhan, dan lain-lain harus direalisasikan dalam waktu yang cepat.
“Agar masyarakat dapat merasakan janji politik dan menikmati kesejahteraan yang dijanjikan tersebut,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: