Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan harus ada transparansi yang jelas atas keputusan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Harus ada transparansi dan penjelasan yang ‘clear’ tentang peruntukan dari kenaikan harga BBM tersebut,” kata Nurul dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/11).
Dia memandang, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi pasti berimbas pada menurunnya kepercayaan publik. Sebab menurut dia, janji politik Jokowi semasa kampanye yang masih jelas teringat publik adalah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Oleh karena itu, kata dia, janji pemerintah untuk membangun penunjang produktivitas seperti infrastruktur, pelabuhan, dan lain-lain harus direalisasikan dalam waktu yang cepat.
“Agar masyarakat dapat merasakan janji politik dan menikmati kesejahteraan yang dijanjikan tersebut,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Persatuan Pembangunan Muchammad Romahurmuziy minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, agar menjadwalkan ulang dalam pemeriksaannya sebagai saksi untuk kasus korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.

Dia mengaku, ketidakhadirnya ke lembaga tersebut karena harus mengikuti Rapat Paripurna pertama pasca rekonsiliasi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. “Saya minta dijadwalkan kembali karena mengikuti rapat Paripurna,” kata dia ketika dihubungi, Selasa (18/11).

Namun demikian, dia memastikan akan memenuhi panggilan KPK. Apalagi, sambung dia, dalam kasus tersebut sudah ada tersangka sehingga perlu keterangan-keterangan saksi. “Saya pasti memenuhi panggilan KPK.”

Hari ini, Selasa (18/11) KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Komisi IV yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pangan, Kelautan dan Perikanan Muchammad Romahurmuziy dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, menurut Annas Maamun, kaitan Komisi IV yang dulu dipegang Romi sapaan akrabnya adalah soal peruntukan perkebunan dengan cakupan luas harus menghadap ke DPR. Namun demikian, Annas mengaku tak kenal Romi.

“Tidak kenal saya (dengan Romarhurmuzi), tapi kalau untuk kepentingan masyarakat itu cukup Menteri Kehutanan, kalau sudah untuk perkebunan semua, luas, milik pribadi perorangan itu harus dibahas di DPR RI,” ungkap Annas.

Annas pun mengaku belum pernah bertemu dengan DPR untuk membahas alih fungsi hutan di Riau. “Belum, saya belum pernah jumpa. Baru rencana-rencana sudah ketangkap, hahaha,” kata Annas sambil tertawa.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Annas Maamun dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau yang diduga menyuap Annas Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka.

KPK menyangkakan Annas dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Gulat Manurung disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan pada 25 September dan didapatkan barang bukti berupa uang sebanyak 150 ribu dolar Singapura dan Rp500 juta sehingga bila dijumlahkan total uangnya adalah sekitar Rp2 miliar.

Pemberian dilakukan Gulat agar kebun kelapa sawit miliknya seluas 140 hektar yang masuk dalam kawasan Hutan Kawasan Industri (HTI) dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam Area Peruntukan Lainnya (APL.) Kebun kelapa sawit itu berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

KPK juga menduga uang itu digunakan sebagai ijon proyek-proyek lain di Riau karena saat penangkapan dan pemeriksaan kita temukan daftar beberapa proyek yang nanti akan dilaksanakan di provinsi Riau.
(Wisnu Yusep)

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menegaskan untuk mendorong kemajuan Indonesia semua pihak harus melakukan revolusi pola pikir sehingga mampu bergerak lebih cepat di tengah persaingan antarnegara.
“Revolusi pola pikir kita perlukan. Kita tidak mungkin (lagi) berpikir monoton, bisa kedahuluan negara lain,” kata Presiden saat menerima kunjungan peserta kursus reguler Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11).
Presiden mengatakan jangan hanya berkutat pada masalah politik, namun banyak hal lain yang harus dipikirkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jangan berputar urusan politik terus, habis energi kita. Visi dan gagasan besar menjadi tidak cepat (diimplementasikan). Saling mengejek, saling menghujat, menjelekkan, ini menghabiskan energi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden menceritakan pengalamannya berdiskusi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengenai resep pemerintah Tiongkok bisa mendorong kemajuan ekonomi.
Presiden mengatakan apa yang dialami dan dijalankan oleh Tiongkok dapat dipetik menjadi pelajaran oleh bangsa Indonesia sehingga bisa mendorong kemajuan ekonomi.
“Pemikiran besar seperti itu kalau kita bisa adopsi, kita ambil. Misalnya (Tiongkok) infrastruktur awalnya tidak punya uang, tapi kemudian setelah menjalankan kebijakan ini bisa mempunyai uang dan kini membiayai sendiri infrastruktur mereka,” kata Presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan presiden terkait pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
“Keppresnya sudah keluar. Kita sekarang teman-teman lagi koordinasi, kemendagri sama protokoler, besok (Rabu, 19/11) kemungkinan (dilantik),” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (18/11).
Mensesneg mengatakan saat ini teknik pelaksanaannya masih disiapkan, termasuk tempat pelantikannya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang datang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa siang mengatakan pertemuannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk koordinasi mengenai pelantikan Basuki Tjahaja Purnama.
“Koordinasi untuk pelantikan Pak Ahok besok jam dua di Istana. Itu saja sekalian kangen-kangenan udah lama (tidak bertemu-red),” ujar Prasetyo.
Ia mengatakan Presiden Joko Widodo akan melantik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Gubernur Riau Nonaktif Annas Maamun mengakui dirinya berniat menemui mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau, Selasa (18/11).
Namun, Annas menyatakan dia belum sempat bertemu dengan Zulkifli sebab, ia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Baru rencana-rencana, sudah ketangkap,” ujar Annas sambil tertawa ditemui usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang menjeratnya, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/11).
Menurut Annas, saat ulang tahun Provinsi Riau, Zulkifli sebagai Menteri Kehutanan memberikan pidato. Dalam pidatonya, Zulkifli menawarkan pertemuan jika ada tanah kepemilikan masyarakat Riau yang masih berstatus sebagai hutan.
“Dia (Zulkifli) itu pidato, ‘Kalau ada tanah rakyat yang masih status hutan, majukan kepada saya’. Maka itulah saya maju,” tambah Annas. 
Meski demikian, Annas membantah adanya uang pelicin dalam rencana pengajuan tersebut.
Sebelumnya, Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Masyhud mengakui, pihaknya pernah menerima pengajuan revisi SK 673 tentang Perubahan Kawasan Hutan dari Annas pada September 2014.
Tapi, permintaan Gubernur itu tidak dapat diakomodir sebab permintaannya tidak memiliki data pendukung yang kuat. Sehingga permohonan itu tidak bisa memproses lebih lanjut dan ditolak oleh menteri.
Zulkifli pun membantah hal tersebut. Menurutnya, Annas pernah mengajukan revisi alih fungsi hutan yang kemudian olehnya didisposisi ke eselon terkait. Namun, kata Zulkifli, terdapat persyaratan yang belum dipenuhi oleh Annas, yaitu pertimbangan pengajuan revisi itu sehingga permohonan gubernur belum disetujui olehnya.
Annas menjadi tersangka pada kasus alih fungsi hutan di Riau karena diduga menerima suap senilai Rp 2 miliar dari pengusaha kelapa sawit Gulat Manurung.
Dia disangkakan pasal melanggar pasal 12 a atau 12 b atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby