Jakarta, Aktual.co —  Gubernur Riau Nonaktif Annas Maamun mengakui dirinya berniat menemui mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau, Selasa (18/11).
Namun, Annas menyatakan dia belum sempat bertemu dengan Zulkifli sebab, ia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Baru rencana-rencana, sudah ketangkap,” ujar Annas sambil tertawa ditemui usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang menjeratnya, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/11).
Menurut Annas, saat ulang tahun Provinsi Riau, Zulkifli sebagai Menteri Kehutanan memberikan pidato. Dalam pidatonya, Zulkifli menawarkan pertemuan jika ada tanah kepemilikan masyarakat Riau yang masih berstatus sebagai hutan.
“Dia (Zulkifli) itu pidato, ‘Kalau ada tanah rakyat yang masih status hutan, majukan kepada saya’. Maka itulah saya maju,” tambah Annas. 
Meski demikian, Annas membantah adanya uang pelicin dalam rencana pengajuan tersebut.
Sebelumnya, Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Masyhud mengakui, pihaknya pernah menerima pengajuan revisi SK 673 tentang Perubahan Kawasan Hutan dari Annas pada September 2014.
Tapi, permintaan Gubernur itu tidak dapat diakomodir sebab permintaannya tidak memiliki data pendukung yang kuat. Sehingga permohonan itu tidak bisa memproses lebih lanjut dan ditolak oleh menteri.
Zulkifli pun membantah hal tersebut. Menurutnya, Annas pernah mengajukan revisi alih fungsi hutan yang kemudian olehnya didisposisi ke eselon terkait. Namun, kata Zulkifli, terdapat persyaratan yang belum dipenuhi oleh Annas, yaitu pertimbangan pengajuan revisi itu sehingga permohonan gubernur belum disetujui olehnya.
Annas menjadi tersangka pada kasus alih fungsi hutan di Riau karena diduga menerima suap senilai Rp 2 miliar dari pengusaha kelapa sawit Gulat Manurung.
Dia disangkakan pasal melanggar pasal 12 a atau 12 b atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengklaim kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan berimbas pada kehidupan nelayan.
“Saya liat sih aman saja. Karena nelayan kecil nggak dapet tuh subsidi,” ujar Susi,  di Gedung KPK, Senin (18/11). 
Ia menuturkan, nelayan itu terbagi menjadi dua yakni nelayan ikan dan nelayan solar. Nelayan ikan adalah yang benar-benar ke laut untuk mencari ikan sedangkan nelayan solar adalah para nelayan yang menjual solar untuk kebutuhan para nelayan lainnya mencari ikan.
“Maka dari itu kalau saya ke lapangan lalu mereka berteriak (soal kenaikan BBM), kita pastikan dulu dia (nelayan) memang nelayan yang mencari ikan atau jualan solar. Kalau benar untuk jualan ikan ya kita sampaikan gitu kan,” kata dia.
Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter sehingga harga premium yang semula Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500.
Pengumuman dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (18/11) malam. Kenaikan harga tersebut mulai berlaku Selasa, 18 November 2014 pukul 00.00 WIB, serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Yogyakarta, Aktual.co — Calon ketua umum DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso merasakan adanya upaya-upaya rekayasa serta penggiringan untuk mengarahkan pemilihan ketum dalam Munas partai Golkar mendatang dilakukan secara aklamasi terhadap salah satu figur.
Padahal, kata dia, banyak calon-calon selain ketum Golkar saat ini, yakni Aburizal Bakrie, yang mendapat dukungan dari daerah. Sehingga, kata dia, rencana untuk memilih ketum baru secara aklamasi mestinya tidak terjadi.
Dia mengklaim saat ini telah mendapat dukungan dari sebanyak 380 perwakilan dari DPD II yang berasal dari seluruh Indonesia. Bahkan, dukungan itu merata atau mencapai lebih dari 50 persen dari total 560 suara daerah yang memiliki hak suara.
“Melihat hal itu mestinya rencana aklamasi tidak terjadi. Karena semua calon juga mendapat dukungan. Jangan hak pemegang suara dirampas. Biarkan ini berjalan alamiyah. Tidak ada rekayasa penggiringan mengarahkan ke aklamasi. Karena suasananya itu ke arah sana,” kata Priyo disela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar ke VII yang digelar di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Jawa Tengah, Selasa (18/11).
Bekas wakil ketua DPR RI periode 2009-2014 itu mengatakan, perlu adanya jaminan Munas partai Golkar mendatang akan dapat diselenggarakan secara adil, demokratis dan sehat. Karena hanya dengan cara itu lah siapapun yang terpilih menjadi ketum baru Golkar nantinya akan dapat dihormati dan didukung semua kader.
“Mestinya semua kandidat diperlakukan sama. Tidak boleh salah seorang kandidiat diperlakukan istimewa dengan menggunakan mesin partai dan cara cara yang kurang baik. Kalau nanti munas dilakukan dengam cara yang baik tertib fairplay, tentu siapapun yang nanti terpilih akan kita dukung. Tapi kalau cara nya kurang baik tentu akan jadi awal malapetaka bagi semua,” kata dia.
Terkait Rapimpas sendiri, Priyo mengaku memegang komitmen ketum Golkar Aburizal Bakrie yang menyatakan ajang Rapimnas tidak boleh digunakan untuk membahas materi munas. Ia juga berharap semua pihak konsisten terhadap hal tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: