Jakarta, Aktual.co — Lembaga Setara Institute memperkirakan Partai Golkar bakal pindah haluan dari oposisi menjadi koalisi pemerintah karena tak tahan dengan godaan dalam struktur pemerintahan.
“Kemungkinan besar Golkar akan menyeberang ke koalisi, meskipun nanti Pak Ical (Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie) diganti atau tidak. Karena Golkar tidak tahan tidak berkuasa,” kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, di Jakarta, Senin (17/11).
Bonar menilai, bila Golkar menjadi bagian dari kekuasaan atau dalam hal ini berkoalisi dengan pemerintah, maka Golkar akan mendapatkan konsensi-konsensi yang menguntungkan.
Dia mengatakan, meskipun kursi menteri sudah tertutup bagi partai lain yang akan bergabung, namun masih ada ribuan jabatan lain yang termasuk dalam kategori jabatan kelas menengah.
“Jangan dibayangkan konsensi itu hanya jabatan menteri, tidak. Konsensi itu ada di jabatan-jabatan lain yang disebut ‘middle management’ di luar menteri, misalnya dirjen, komisaris, direktur BUMN. Ribuan jabatan seperti itu masih terbuka,” kata dia.
Dia menekankan, meskipun hanya jabatan kelas menengah, namun sesungguhnya jabatan yang tersisa ini cukup strategis.
Sebagaimana diketahui, 19 November 2014, DPP Partai Golkar melangsungkan Rapimnas di Yogyakarta dengan seluruh DPD tingkat I se-Indonesia. Dalam Rapimnas ini bakal dibahas isu-isu politik terkini.
Selanjutnya DPP Partai Golkar bakal mengadakan Musyawarah Nasional pada Januari 2015, di mana salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum periode selanjutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap hasil pertemuan, baik di KTT APEC, KTT ASEAN, dan KTT G-20, dalam sepekan kemarin dapat ditindak lanjuti oleh menteri-menteri kabinet kerjanya dalam sebuah program kesejahteraan rakyat.
Terlebih, berdasarkan agendanya Presiden Jokowi telah menggelar rapat kabinet, untuk memberikan arahan terkait tindaklanjut hasil kunjungan tersebut.
“Ya kita mengharapkan sekarang ada rapat kabinet terkait hasil itu, semuanya diterjemahkan dan disampaikan dalam kabinet kerja, sehingga dalam posisi-posisi itu apa yang disampaikan tentunya akan di break down oleh menteri kabinet sebagai program prioritas,” kata dia, di komplek parlemen, Jakarta, Senin (17/11).
Dia mengatakan, DPR RI hanya menunggu langkah pemerintah, terlebih jika program yang pro rakyat nantinya memerlukan persetujuan dari lembaga legislatif tersebut.
“Kami menunggu saja di DPR. Antara lain terkait dengan hal-hal isu publik yang berkembang, apakah itu terkait dengan penaikan BBM, atau prioritas kompensasi yang akan ditujukan kemana,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co —Menteri Telekomunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara sambangi terpidana kasus IM2, Indar Atmanto di LP Sukamiskin. Ia menganggap PT Indosat Mega Media (IM2), dinilai tidak melanggar regulasi dalam menjalankan bisnisnya. Tidak ada yang dilanggar dalam kerjasama penyelenggaraan 3G di frekuensi 2.1 GH7 antara PT Indosat dan anak usahanya, PT IM2.
“Sebagaimana keputusan Menkominfo sebelum saya, tidak ada yang dilanggar dalam kerjasama Indosat dan IM2 dalam penyelenggaraan 3G di Frekuensi 2.1 GHz. Semua telah sesuai aturan,” ujar dia, ketika dihubungi, Senin (17/11).
Selain itu, kunjungan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi industri telekomunikasi, mengingat kerjasama Indosat dan IM2 juga dilakukan oleh banyak perusahaan penyelenggara jasa Internet lainnya.
Sebagai regulator, tegasnya, pemerintah harus melindungi industri telekomunikasi karena saat ini ada  keresahan yang melanda para pelaku industri telekomunikasi. Walaupun Kejagung memiliki interpretasi yang berbeda.
Menurut Rudi, pemerintah tidak dalan kapasitas  untuk mencampuri urusan hukum, tapi kami sangat berharap bahwa proses hukum yang saat ini masih berjalan tidak menimbulkan keresahan di industri telekomunikasi.
“Kami harus melindungi kepentingan investor yang sudah berinvestasi diindustri telekomunikasi dan sudah menyumbangkan pendapatan negara yg cukup signifikan. Sehingga kita harus sama-sama menjaga agar tetap bisa berjalan dan tidak terganggu dengan masalah hukumnya,” jelasnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby