Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, DPR akan menggelar sidang rapat paripurna, Selasa (18/11).
Dia mengatakan, dalam rapat paripurna yang digelar besok untuk menerima dan mengesahkan nama-nama anggota dari fraksi Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Besok agendanya termasuk nama-nama dari fraksi yang belum masuk. Juga soal tenaga ahli (TA) dan beberapa agenda lain yang akan dibahas,” kata Fadli usai menghadiri acara penandatanganan kesepakatan damai antara KMP-KIH, di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (17/11).
Ketika dikonfirmasi soal pernyataan juru runding KIH, Pramono Anung yang belum mau menyerahkan nama-nama anggota fraksi partai politik yang tergabung di KIH sebelum UU MD3 direvisi, Fadli mengatakan kalau yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan KMP-KIH itu adalah besok, baik terkait anggota untuk komisi maupun baleg.
“Sehingga setelah itu disahkan sebagai anggota disetiap komisi, kemudian baru dibuat tim di baleg untuk segera melakukan penyesuaian itu,” kata Fadli.
Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu berpendapat, proses untuk merevisi UU MD3 akan sulit bilamana KIH hanya menyerahkan daftar nama anggota untuk Baleg saja. “Karena, kata dia, seharusnya secara keseluruhan nama anggota diserahkan. Hal itu sesuai kesepakatan.
“Mungkin (Pramono) salah ngomong,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, juru runding KIH, Pramono Anung “ngotot” bahwa pihaknya hanya akan menyerahkan nama anggota fraksi untuk masuk dalam keanggotaan Baleg. Yang kemudian, baru akan dimasukan untuk komisi, setelah UU MD3 tersebut direvisi.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bakal menjerat tersangka lain dalam kasus suap tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat. Namun demikian, lembaga tersebut belum memastikan siapa yang bakal menyusul Rahmat Yasin sebagai tersangka atas kasus tersebut.
“‪Kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan itu harus berbasis pada hasil perkembangan penyidikan. Itu sudah menjadi standar, protap kami. Jadi perkembangannya mengarah kepada siapa, nah itu yang kami kembangkan,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Senin (17/11).
Dia memastikan lagi, bahwa kasus suap tukar menukar ‪kawasan hutan di Bogor yang telah melibatkan beberapa tersangka itu tak akan berhenti kapada satu pihak. Terlebih, kata dia, KPK sudah malakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.
‪”Kan pak (Zulkifli) juga diundang. Malah dua kali beliau dipanggil. Itu menunjukkan bahwa protap kami menulusuri kemana air mengalir. Air itu artinya bukti-bukti mengalir. Gak pernah berhenti kami. Lihat saja kasus mobil damkar kan dari pinggir-pinggir puncaknya ke menteri,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) memang telah berdamai. Namun, hal itu bukan berarti KMP yang merupakan gabungan Partai Politik oposisi berhenti menjadi penyeimbang dalam mengkritisi jalannya pemerintahan Jokowi-JK.
“(Kesepakatan) KMP-KIH tidak pengaruhi posisi politik KMP di luar pemerintah, yang jadi penyeimbang, kritis terhadap jalannya pemerintahan,” kata juru runding dari KMP, Idrus Marham usai acara penandatanganan kesepakatan, di Nusantara IV gedung MPR RI, Jakarta, Senin (17/11).
Dirinya juga yakin jika DPR bisa berjalan efektif. Bahkan dia berharap kerja-kerja politik DPR bisa meningkat dan produktif.
Menurut Sekjen Partai Golkar itu, mengkritisi untuk mengawal jalannya pemerintahan merupakan sikap dasar DPR RI. Meskipun, kata dia, KIH-KMP sudah masuk dalam satu kesatuan kepemimpinan DPR yang saat ini ditempati oleh KMP.
“DPR kerja dengan baik, DPR RI satu kesatuan, satu kepimpinan. Tapi peran politi bisa dinamis. KMP di luar pemerintahan, yang kawal dan kritisi jalannya pemerintah, itu prinsip dan mendasar,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri akan mengkroscek informasi soal adanya pemalsuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh percetakan di luar negeri.
Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Sompie, Baintelkam Polri harus berkoordinasi terlebih dulu untuk mendapat data awal tentang informasi tersebut. Kemudian nantinya, lanjutnya, akan ditentukan apakah informasi tersebut bisa ditindaklanjuti.
“Saya harus tanya dulu apa yang Badan Intelijen Keamanan Polri dapatkan,” kata Ronny di Mabes Polri, Senin (17/11).
Kendari demikian, dia belum memastikan apakah yang diduga melakukan pemalsuan itu orang Indonesia atau luar negeri. Menurutnya, untuk mendapatkan informasi tersebut pihaknya harus berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Yang jelas harus koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri juga,” ungkap Ronny lagi.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri  Tjahjo Kumolo mengungkap adanya pemalsuan e-KTP oleh percetakan di luar negeri. Hanya saja, Tjahjo masih merahasiakan negara lain yang menjadi lokasi tempat pemalsuan e-KTP.
Namun, sumber penting di pemerintahan menyebut ada dua negara yang menjadi lokasi pemalsuan e-KTP. “Pencekatan e-KTP palsu dilakukan di China dan Prancis,” ujar sumber itu, Sabtu (15/11) lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby