5 April 2026
Beranda blog Halaman 42067

Dilantik atau Tidak, KMP di DPRD DKI Akan Ajukan Interpelasi ke Ahok

Jakarta, Aktual.co —Ketua Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta, M. Taufik memastikan mereka akan tetap mengajukan Hak Interpelasi ke Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Hak Interpelasi atau hak memberi keterangan legislatif ke eksekutif, akan diajukan meskipun nantinya Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI definitif.
“Hak Interpelasi dan pelantikan Ahok itu urusan yang berbeda, lain hal. Interplasi akan tetap berjalan kalaupun Ahok dilantik,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI itu, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/11).
Saat ini, seluruh anggota dewan dari KMP sejumlah 57 orang telah menandatangani Hak Interpelasi terhadap Ahok. “Sudah selesai dirampungkan tanda-tangan semua anggota KMP.” 
Ditegaskan Taufik, pengajuan Hak Interpelasi atau hak bertanya dari DPRD kepada Ahok adalah sesuai Undang-Undang. Sehingga dia membantah kalau disebut penggunaan hak itu adalah semata demi menggulingkan Ahok dari jabatannya sekarang. 
“Itu baru menggunakan hak interplasi, belum pakai hak angket. Belum lagi pakai hak Menyatakan pendapat. Jadi ada alasan kuatlah untuk kita,” ujarnya. 
Empat orang Wakil Ketua DPRD DKI yang berasal dari fraksi-fraksi KMP juga telah menandatangani surat pengajuan interplasi kepada Ahok. Yakni Abraham Lunggana dari Fraksi PPP, Feriyal Sofyan dari Fraksi Demokrat, Triwicaksana dari Fraksi PKS, dan M. Taufik dari Gerindra.

Artikel ini ditulis oleh:

Apindo Jatim Ngotot KHL 11 persen

Surabaya, Aktual.co — Aksi demonstrasi buruh Jawa Timur yang dilakukan hampir setiap hari di kantor Gubernur, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, mulai berdampak pada kerugian perusahaan.
Ketua Bidang Pengupahan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur, Jhonson Simanjutak, mengatakan bahwa kerugian tidak hanya pada proses produksi saja. Tetapi juga secara materi.
“Demo boleh saja. Tapi jangan sampai tiap hari melakukan sweeping dan merusak pagar.” Ujar jhonson (17/11).
Tuntutan  buruh yang meminta UMK Kabupaten/Kota sebesar Rp2,5 juta keatas dianggap tidak realistis. Jika ingin sejahtera, buruh tidak harus melakukan perhitungan besaran upah sendiri, tanpa mengikuti aturan dan pertimbangan kondisi perusahaan.
“Kan hitungannya itu harus berdasarkan rumusan kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi. Hasilnya 11 persen. Masak setiap tahun kita harus diributkan seperti ini” Lanjut jhonson.
Jhonson berharap penentuan UMK 2015 dapat menemukan kesepakatan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah, sebelum 40 hari penetapan UMK. Jika ini selesai tanpa merugikan semua pihak, maka seterusnya akan berjalan lancar.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemkot Jaksel Akan Merekrut Ribuan Pekerja Lepas

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kota Jakarta Selatan berencana menambah ribuan pekerja lepas untuk membantu peningkatan kinerja suku dinas di wilayah setempat.
Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Djoko mengatakan saat ini di wilayahnya ada 65 kelurahan. Sejumlah 50 hingga 70 pekerja lepas akan disalurkan ke tiap kelurahan.
“Jaksel ada 65 kelurahan, setiap kelurahan akan kita kasih 50 hingga 70 orang,” kata di Jakarta, Senin (17/11).
Jadi minimal akan ada sekitar 3.250 pekerja lepas yang akan direkrut Pemkot Jaksel.
Tiap pekerja leps itu nantinya akan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Tergantung kondisi tiap kelurahan dan kecamatan. Untuk jumlah pekerja juga akan disesuaikan dengan luas, sarana dan prasarana yang dimiliki setiap wilayah.
Tri menjelaskan sistem kerja bagi para pekerja lepas tidak sama seperti pekerja biasa. Namun lebih bersifat membantu dan melengkapi tugas sejumlah Sudin di Jaksel.
“Misalnya kita taruh di pertamanan lima orang, sisanya menangani kebersihan dan perawatan jalan.” 
Ia mengatakan para pekerja nantinya juga akan dibuatkan jadwal dan program kegiatan supaya pekerjaan akan terarah dan optimal.
Terkait penggajian, lanjut Tri, akan ditangani langsung oleh manajemen kelurahan setempat. “Urusan gaji, seragam dan segala keperluan nantinya di bawah pihak kelurahan yang juga disinergikan dengan kecamatan.” 
Dia berharap, program tersebut mampu meningkatkan kinerja pemerintahan dan menciptakan Jakarta Selatan yang lebih aman dan nyaman untuk masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Krisis Air, Warga Bali Beli Air Mineral untuk Mandi

Denpasar, Aktual.co —  Krisis air yang melanda Pulau Bali menyebabkan kekeringan di sejumlah daerah. Salah satunya di kawasan Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. 
Warga bahkan sampai membeli air mineral kemasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan lain sebagainya.
Lurah Tanjung Benoa, I Wayan Kembar mengatakan bahwa saat ini debit air sumur yang dimanfaatkan warga sudah keruh bahkan mengering. “Kemarau panjang kali ini membuat kita kesulitan akses air bersih. Sumur warga kering semua. Terpaksa mandi saja pakai air kemasan,” kata dia, Senin (16/11).
Menurutnya, kondisi itu diperparah dengan pasokan air PDAM yang belum lancar. Meski kampungnya telah dialiri air PDAM, namun tak begitu lancar. “Biasanya hanya malam hari air PDAM teraliri. Itu pun hanya sedikit sekali airnya,” ungkap Kembar.
Saat ini, PDAM tengah menambah pemasangan saluran pipa ke wilayah Kuta Selatan. Diharapkan warga Tanjung Benoa dapat menikmati akses air bersih dari PDAM secara lancar.
Daerah yang terkenal dengan wisata baharinya itu memang sudah lama terbatas aliran air bersih. Bahkan rata-rata sumur warga terasa asin, lantaran dekatnya perkampungan dengan pantai.
“Kami sudah jenuh mengeluh masalah ini, karena sudah beberapa kali disampaikan. Seperti saat pertemuan di kantor Camat namun belum ada perkembangan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Status Boediono Diputuskan Usai Putusan Budi Mulya Inkrah

 Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku, akan menentukan nasib Wakil Presiden keenam Boedono dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Meski begitu, KPK masih terus mengikuti proses hukum putusan terdakwa Budi Mulya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, sampai saat ini mereka belum membuka penyelidikan baru menyangkut perkara itu. Sebab menunggu putusan hukum Budi Mulya berkekuatan hukum tetap.
‪”Nunggu inkrah kan. Nanti dilihat dari perkembangannya. ‪Kan ada upaya banding, ada upaya hukum. Nah kalau putusannya belum inkrah, KPK belum bisa menindaklanjuti,” kata dia di Jakarta, Senin (17/11).
Meski begitu, KPK memastikan akan menindaklanjuti perkara tersebut, terlebih perkara Budi Bulya sudah inkrah. “‪Lebih tepatnya begini, siapapun juga kalau nanti putusannya sudah inkrah, kalau punya dasar untuk ditindaklanjuti, ya nanti akan kita tindak lanjuti.‬”
Namun demikian, dia mengaku seiring Boediono tidak lagi menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia, maka bakal lebih mudah memeriksa ataupun meminta pertanggungjawaban hukum dalam perkara Century.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Tingkatkan Pelayanan, PD Pasar Jaya Optimalkan Ritel

Jakarta, Aktual.co —Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya akan mengoptimalkan bagian ritel dan agro, sebagai upaya pengembangan perusahaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun mengatakan Pasar Jaya akan banyak terlibat langsung dalam kegiatan ritel tersebut.
Ia mengatakan keterlibatan langsung PD Pasar Jaya dalam kegiatan bisnis ritel merupakan wujud pengembangan pasar serta dalam rangka menjaga ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat di Jakarta.
Saat ini keikutsertaan PD Pasar Jaya dalam kegiatan ritel langsung masih kurang dan baru dilaksanakan pada waktu tertentu saja sehingga ketersediaan barang dan pengendalian harga pasar belum optimal.
“Secara umum belum dilaksanakan, beberapa yang sudah dilakukan misalnya kemarin menjelang hari-hari besar seperti Idul Fitri, kami mendistribusikan daging,” ujar Agus di Jakarta, Senin (17/11).
Untuk menjaga ketersediaan barang, pihaknya tidak hanya mencari pasokan di wilayah Jawa tetapi akan mencari hingga keluar Jawa.
“Untuk menjaga stok daging di Jakarta kami akan mencari hingga ke luar Jawa. Seperti kemaren kami mencari daging dari Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memastikan ketersediaan daging di Jakarta cukup.”
Pengoptimalan bisnis ritel oleh PD Pasar Jaya saat ini dalam tahap pengembangan yang dikelola oleh satu unit khusus yang disebut Unit Pelaksana Lain (UPL). UPL merupakan salah satu bagian dari PD Pasar Jaya yang khusus menangani pengembangan bisnis ritel dan agro.
“Kami berupaya membantu ketersediaan barang di pasar sehingga dapat membantu menekan harga akibat pasokan barang tidak cukup. Ke depannya kami berharap bisnis ritel dan agro ini bisa dilaksanakan setiap hari dan kami akan memastikan ketersediaan barang di Jakarta,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain