Jakarta, Aktual.co — Bekas Ketua Komisi VII DPR Sutan Batoeghana mengaku, hari ini Senin (17/11), bakal menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus korupsi penetapan APBNP 2013 KESDM.
Dalam kasus ini Politikus asal Partai Demokrat itu sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 14 Mei 2014. “(Diperiksa) lanjutan saja,” kata dia saat tiba di gedung KPK.
Ketika ditanya pemeriksaan lanjutan mengenai apa, Sutan pun enggan menyebutkan. Dia malah menyarankan agar hal tersebut ditanyakan ke pnyidik KPK. “Ya tanya KPK saja lah, ini lanjutan saja.”
Sebelumnya dalam kasus ini tim penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2013 yang menjerat Sutan Bhatoegana.
Penggeledahan dilakukan di Kantor PT SAM Mitra Mandiri di Gedung Desa Altel, Jalan TB Simatupang Nomor 35, Jakarta, Senin (29/9).
Selain PT SAM Mitra Mandiri, tim penyidik KPK menggeledah PT Mesirindo Utama di Sahid Jaya Hotel Jakarta, Kavling 86, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
KPK melakukan penggeledahan karena menduga ada jejak-jejak tersangka dalam tempat itu. Dalam penggeledahan, tim penyidik KPK biasanya menyita dokumen.
Dalam kasus ini juga, KPK menggeledah dua rumah di Perumahan Mega Cinere, Depok. KPK menjerat Sutan dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dia diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait dengan jabatannya sebagai anggota DPR 2009-2014.
Dalam amar putusan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, pada 29 April lalu, majelis hakim menyebutkan, Rudi pernah menyerahkan 200.000 dollar AS kepada Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana. Uang itu merupakan bagian dari suap yang diberikan oleh Komisaris Kernel Oil, Pte, Ltd, Simon Gunawan Tanjaya kepada Rudi. Suap diberikan Simon melalui Deviardi.
Dalam persidangan juga muncul keterangan terkait penerimaan uang oleh Rudi, antara lain karena dia didesak membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno untuk memuluskan pembahasan anggaran ESDM di Komisi VII DPR.
Mengenai fakta persidangan ini, Johan Budi mengakui bahwa penetapan Sutan sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus SKK Migas yang menjerat Rudi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/11). Sebelumnya, Nasir mengaku telah dua kali melaporkan LHKPN ke KPK.
“LHKPN sudah saya lampirkan, sudah saya sampaikan kepada KPK dan itu memang kewajiban saya sebagai pejabat negara. Laporan ini tidak hanya sekali ini saya sudah yang ketiga kali,” ujar Nasir di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/11).
Mantan rektor terpilih Universitas Diponegoro itu mengaku hartanya meningkat dari laporan LHKPN yang ia serahkan ke KPK sebelumnya. Namun, Nasir mengatakan tidak ingat berapa jumlah harta kekayaan miliknya yang ia laporkan pagi ini ke KPK.
“Kalau yang dari dulu perkiraannya  Rp 2,5 M  atau berapa, saya nggak terlalu tahu. Kalau kerja mesti ada peningkatan dong,” kata Nasir

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginginkan seluruh pegawai negeri sipil serta anggota TNI/Polri dalam waktu dekat dapat memiliki rumah pribadi.
“Sekarang kan nyatanya masih ada yang belum punya rumah, atau masih tinggal di rumah orang tua,” katanya saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014 di Yogyakarta, Minggu (16/11) malam.
Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Tjahjo mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, misalnya dengan mengupayakan program rumah murah untuk pegawai negeri sipil (PNS).
“Jangan sampai PNS/TNI/Polri tidak memiliki rumah,” kata dia, menegaskan.
PNS, menurut dia, dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan, kesejahteraan, serta pendidikan anak. Oleh sebab itu, menurut dia, tiga “kartu sakti” juga perlu didapatkan oleh kalangan PNS.
“Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Serta Kartu Keluarga Sejahtera juga perlu dimiliki PNS,” kata dia.
Dalam paparannya di hadapan ratusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil seluruh Indonesia itu, selain menjanjikan kesejahteraan PNS, ia juga berpesan agar PNS khususnya yang ada di kementeriannya mampu memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat.
“Semua sektor di Kemendagri harus secara optimal melayani masyarakat. Misalnya memberikan pelayanan perizinan, secara cepat. Itu sebenarnya juga arahan dari Pak Jokowi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: