10 April 2026
Beranda blog Halaman 42135

Pemerintah Diskriminasi Antara Pelatih Lokal dan Asing

Jakarta, Aktual.co — Permasalahan kesejahteraan pelaku olahraga di Indonesia, memang menjadi penyebab utama merosotnya prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional.

Bukan hanya kesejahteraan atlet yang harus diperhatikan oleh pemerintah, kesejahteraan pelatih juga harus masuk ke dalam daftar masalah yang harus diselesaikan.

Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Wushu (PB Wushu), Iwan Kwok bahwa, terdapat “gap” yang terjadi antara pelatih lokal dan pelatih asing.

“Pemerintah tidak punya standarisasi gaji pelatih lokal dan pelatih asing. Pelatih asing mempunyai gaji lebih besar dari pada pelatih lokal. Itu juga jadi masalah,” ungkap Iwan ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (14/11).

Oleh karena itu, lanjut Iwan, pemerintah harus memperbaiki hal itu. Banyak pelatih lokal yang mempunyai kemampuan melatih lebih bagus dibanding pelatih asing. Tapi mereka tidak mendapatkan apresiasi lebih dari pemerintah.

“Harus disama ratakan. Jangan heran kalau banyak pelatih lokal yang bagus lebih memilih untuk melatih di luar negeri,” sesalnya.

Meski begitu, Iwan tetap berharap jika pemerintah sekarang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan olahraga di tanah air.

“Saya melihat anggota Komisi X DPR RI sekarang lebih mengerti tentang olahraga. Mudah-mudahan mereka bisa membantu menyelesaikan masalah olahraga Indonesia,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Daya Tarik Alami Danau Toba Menurun, Arus Wisatawan Menyusut

Medan, Aktual.co —  Penurunan daya tarik alami Danau Toba menyebabkan arus kunjungan wisatawan pun menyusut.

“Penurunan kualitas dan merosotnya daya tarik alami Danau menjadi salah satu pemicu penurunan tingkat kunjungan wisatawan ke Danau Toba.”ujar Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi di Hotel Niagara Parapat, Jumat (14/11).

Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Liaison Officer (LO) dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Provinsi Sumut sekaligus Sosialisasi Penerapan Hasil Kajian Daya Dukung Dan Daya Tampung Beban Pencemaran Perairan Danau Toba 2014 itu, Wagub berharap penurunan kualitas lingkungan Danau Toba segera diatasi.
 
“Untuk itu diharapkan seluruh lembaga, instasi terkait dan masyarakat untuk saling dukung dalam upaya melestarikan Kawasan Danau Toba, sebagai salah satu destinasi wisata andalan Sumut,” kata Erry

Selaku Ketua Badan Pelaksana Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba (BP-BKPEKDT), Erry menuturkan,penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya yang serasi dan seimbang pada setiap aktifitas pembangunan dengan menggunakan pendekatan ekosistem, niscaya mampu menjamin keberlangsungan ekosistem Kawasan Danau Toba (KDT).

Antara lain lewat program tujuh sasaran manfaat yakni, air Danau Toba laik menjadi sumber air minum, KDT sebagai tempat rekreasi yang aman dan nyaman, optimalisasi fungsi ekosistem daerah tangkapan air di KDT, ikan dan hasil pertanian laik dikonsumsi dan tidak terkontaminasi, air danau toba dapat digunakan sebagai sumber tenaga listrik, keanekaragam hayati flora dan fauna tetap terpelihara, terakhir udara KDT dapat mendukung kehidupan ekosistem yang sehat.

Upaya pemelilaharaan, pemulihan dan pelestarian KDT itu,lanjut Wagub, perlu dievaluasi secara berkala. Sehingga, perkembangan yang ada bisa terus dipantau guna acuan skala prioritas bagi program berikutnya.

Berdasarkan evaluasi itu, jelas Erry, BP BKPEKDT telah melakukan pengembangan KDT, mulai dari sosialisasi dan internalisasi deklarasi Like Toba Ecosystem Management Plan (LTEMP), gerakan aku cinta Danau Toba, pembersihan eceng gondok, penanaman hijauan pakan ternak, peremajaan mangga muara.

Lalu, gerakan pengendalian sampah di lokasi wisata, rapat koordinasi dan evaluasi forum danau toba bidang perhotelan dan bidang perkapalan, monitoring dampak kegiatan keramba jaring apung (KJA) terhadap kualitas air Danau Toba.

Meski demikian, menurut Erry, masih perlu upaya peningkatan kegiatan monitoring, evaluasi dan rapat koordinasi guna mendapatkan kondisi nyata KDT.

Terutama isu soal pencemaran, menjamurnya KJA melebihi daya dukung dan daya tampung, Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) hotel dan restauran yang belum terkendali, pengelolaan limbah organik dan non organik, penanggulangan eceng gondok, sampah di lokasi wisata dan dermaga yang belum tertata dengan baik, serta tutupan vegetasi di daratan kawasan Danau Toba sebagai daerah tangkapan air yang hanya 22 persen.

“Tutupan vegetasi di daratan kawasan Danau Toba sebagai daerah tangkapan air idealnya 30 persen,” kata Erry.

Hadir dalam acara itu, sejumlah perwakilan kepala daerah se-Kawasan Danau Toba, Ketua Sosialisasi Penerapan Hasil Kajian Daya Dukung Dan Daya Tampung Beban Pencemaran Perairan Danau Toba Ardhi Kusno. (Damai)

Artikel ini ditulis oleh:

Kasudin Tata Air Jakbar: Kapuk Banjir Karena Rawan Rob

Jakarta, Aktual.co —Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, Pamudji mengaku kalau pihaknya telah memperbaiki saluran air di Jalan Kapuk Raya sepanjang 515,6 meter dengan kedalaman dua meter dan lebar 1,8 sentimeter.
“Saluran air sudah kami benahi,” katanya kepada wartawan, Jumat (14/11).
Pamudji menegaskan bahwa wilayah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat kerap banjir lantaran wilayah tersebut rawan rob. 
“Kemungkinan penyebab tetap tergenangnya jalan itu karena kondisi jalan yang rendah sehingga harus ditinggikan. Apalagi wilayah itu juga rawan rob,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jurnalis Bali Kutuk Aksi Kekerasan Polisi di Makassar

Denpasar, Aktual.co —Aksi kekerasan yang dilakukan polisi terhadap empat jurnalis saat membubarkan demo rusuh di Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) disikapi serius oleh jurnalis di Bali.

Bahkan, Aji Denpasar mengutuk keras kekerasan aparat kepolisian saat membubarkan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Ketua Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Denpasar, Rofiqi Hasan mengutuk keras aksi tak terpuji itu. Baginya, tindakan kepolisian keliru besar, mengingat mereka semestinya menjadi pelindung jurnalis, bukan sebaliknya. Apalagi, dalam bekerja jurnalis dilindungi oleh UU dan mewakili publik secara luas.

“Jurnalis itu bukan untuk dipukuli. Jurnalis itu memberikan informasi ke publik,” tandas Rofiqi, Jumat (14/11).

Rofiqi menuntut agar Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolres Makasar dicopot karena dianggap bertanggungjawab atas peristiwa itu.

Senada dengan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali, Putu Setiawan sangat menyayangkan kasus ini. Menurutnya kekerasan tidak perlu terjadi. Apalagi terhadap wartawan yang sedang bertugas.

“Harus dicari tahu pelaku kekerasan serta alasanya. Dan harus diproses sesuai prosedur,” paparnya.

Pria yang akrab dipanggil Wawan ini juga meminta semua pihak instropeksi dan tidak saling menyalahkan.

Saifullah, kontributor Metro TV Bali mengatakan segala tindakan kekerasan terhadap wartawan tidak benar. Ia juga meminta tindakan represif polisi juga harus ditindak tegas.

“Segala bentuk kekerasan harus ditindak, siapapun pelakunya. Ini bukan persoalan kontributor (wartawan) Metro TV. Tapi ini soal jurnalis,” pungkasnya.

Seperti diketahui, polisi mengamuk saat membubarkan aksi BBM yang dilakukan oleh mahasiswa UNM. Dengan membabi buta polisi juga merusak fasilitas kampus. Dalam kerusuhan itu empat orang jurnalis menjadi korban kekerasan aparat kepolisian. Mereka di antaranya Waldy dari Metro TV, Iqbal (Fotografer Koran Tempo), Asep Iksan (Koran Rakyat Sulsel) dan Arman (MNC TV).

Artikel ini ditulis oleh:

PB Wushu: Standarisasi Pelatih Tak Berjalan Baik

Jakarta, Aktual.co — Program stadarisasi pelatih yang dicetuskan oleh salah satu anggota Komisi X DPR RI, Yayuk Basuki, ternyata sudah tertera menjadi program Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Wushu (PB Wushu), Iwan Kwok. Dikatakan oleh Iwan, program stadarisasi atlet sudah ada, namun implementasinya yang kurang tepat.

“Program standarisasi sudah aja sejak lama. Tapi tidak berjalan dengan baik, implementasinya tidak tahu seperti apa,” ungkap Iwan ketika dihubungi Aktual.co, Jumat (14/11).

Lebih jauh disampaikan Iwan, bahwa banyak mantan atlet wushu yang jadi pelatih dan sudah punya sertifikat. Ada juga yang masuk Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) dan Program Indonesia Emas (Prima).

“Banyak yang masuk Disorda dan Prima, tapi bukan jadi pelatih, tapi kerja dibelakang meja,” jelasnya.

Yayuk yang juga mantan petenis nasional, pada saat rapat dengar pendapat antara Komisi X dengan KONI di Gedung DPR RI, Kamis (13/11), sempat menyarankan KONI untuk memiliki standarisasi pelatih.

Menurut Yayuk, lisensi yang dimiliki pelatih sangat penting untuk mendongkrak prestasi olahraga Indonesia.

“KONI harus mempunyai patokan untuk pelatih, baik pelatih lokal maupun luar negeri,” ujar mantan atlet tenis Nasional itu ketika Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan KONI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).

“Pengalaman saya ketika melatih di luar negeri, asisten saya ternyata pernah melatih juga di Indonesia. Kalau begitu mendingan pakai pelatih lokal,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Puluhan Wartawan Di Semarang Gelar Aksi Solidaritas

Semarang, Aktual.co —Puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik maupun online menggelar aksi solidaritas terhadap pemukuluan wartawan di Makasar saat meliput aksi penolakan BBM.

Aksi solidaritas oleh berbagai jurnalis digelar di Bunderan Air Mancur Semarang, Jum’at (14/11).

Aksi dimulai sekitar pukul 13.30 WIB. Para jurnalis yang merupakan gabungan dari Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Semarang, Komunitas Diskusi Wartawan (KDW), Forum Wartawan Peliput Jawa Tengah (FWPJT) dan Perkumpulan Wartawan Indonesia (PWI) Semarang berkumpul di depan air mancur patung kuda Jalan Pahlawan.

Mereka mendesak kepolisian menuntaskan kasus dan menghukum pelaku kekerasan terhadap jurnalis di Makasar. Mereka juga membentangkan sejumlah atribut poster berisi ‘Tolak Kekerasan Terhadap Jurnalis’, ‘Jurnalis Kawan Bukan Lawan’, ‘Pak Polisi Sakitnya Tu Disini’ dan ‘Polisi Jahat’.

“Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan kami yang sama-sama berprofesi sebagai Jurnalis. Perlu diingat, profesi wartawan juga dilindungi undang-undang dan harus dihargai,” ungkap  Ahmad Antoni, salah satu jurnalis media di Semarang.

Menurutnya, dalam aksi kekerasan polisi terhadap yang awak media yang  menyebabkan tujuh jurnalis Makasar terluka sudah adalah imbas oknum polisi gagal memahami UU Pers. Di mana dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers yang dengan jelas melindungi jurnalis dalam bekerja.

“Mereka para oknum polisi yang jelas terlibat harus segera ditindak. Ini agar permasalahan serupa tak terjadi lagi, ” pungkasnya.

Diketahui, aksi brutal terhadap sejumlah jurnalis terjadi saat pengamanan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Kamis 13 November kemarin.

Tak hanya melukai sejumlah wartawan, bahkan sejumlah alat peliputan milik wartawan pun turut disita.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain