Jakarta, Aktual.co —  Plt Jaksa Agung, Andhi Nirwanto, menyatakan kesiapannya untuk memimpin Korps Adhyaksa jika ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.
“Saya tidak pernah menolak jabatan,” katanya yang juga menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung (Waja) di Jakarta, Jumat (14/11).
Ia menceritakan dirinya sudah mengabdi di kejaksaan selama 34 tahun, dan selama itu juga sering dimutasi dengan mendapatkan jabatan sebanyak 19 kali.
“19 kali jabatan itu, tidak pernah ada yang saya tolak. Itulah tadi saya katakan, saya tidak pernah menolak jabatan,” katanya.
Soal rekam jejak selama bekerja sendiri, kata dia, semuanya diserahkan kepada pengamat yang menilai. “Kita serahkan kepada pengamat,” tegasnya.
Sampai sekarang atau sebulan lebih, kejaksaan belum ada pemimpinnya, setelah Jaksa Agung sebelumnya, Basrief Arief, berhenti dari jabatannya seiring berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Saat in, sejumlah nama calon beredar, antara lain, HM Prasetyo, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) yang saat ini menjadi politisi Partai Nasdem.
M Yusuf, Ketua PPATK dan R Widyo Pramono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbot dalam kunjungan kerjanya di Australia.
Presiden didampingi Ibu Negara Iriana dan rombongan tiba di Brisbane, Australia pada Jumat siang pukul 14.50 waktu setempat setelah sebelumnya bertolak dari Myanmar dan transit di Bali.
Saat tiba di Brisbane, Presiden disambut oleh Duta Besar RI untuk Australia Nadjib Riphat Koesoema dan Nino Nadjib Riphat serta Duta Besar Australia untuk Indonesia Gregory Moriarty.
Selain dijadwalkan bertemu dengan PM Australia, Presiden juga akan melakukan pertemuan dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Australia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), R Widyo Pramono mengaku pihaknya telah memeriksa Mantan Menteri Perumahan Rakyat era SBY, Djan Faridz, terkait kasus dugaan korupsi proyek perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang tahun anggraan 2012.
“Kalau tadi menanyakan yang sudah pernah dilantik jadi menteri (Djan Faridz-red) itu sudah diperiksa, sudah diperiksa sudah lama,”kata Widyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/11).
Widyo memastikan, bahwa kasus yang sudah bergulir sejak 2012 silam itu masih diproses tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. Dia yakin seluruh saksi yang terkait kasus tersebut sudah diperiksa penyidik.
Meski kasus tersebut ditangani Kejati NTT, Widyo mengaku, Kejagung tetap melakukan monitoring dan tetap memproses kasus tersebut.
“Yang jelas penyidik saya sangat respon terhadap penanganan Pidsus seluruh Indonesia disisir dengan baik, ditangani dengan sempurna. Sehingga percayalah kepada kami, bahwa kami menangani perkara sesuai aturan yang ada, tidak akan mendzolimi, tidak akan mencari-cari perkara,”tandasnya.
Dalam kasus ini, 10 orang telah dijadikan tersangka. tiga diantaranya yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) MBR Kota Kupang Efraim Pongsilurang, PPK MBR Kabupaten Kupang Don Carlos Nisnoni dan PPK MBR Kabupaten TTU, Fransiskus Dethan.
Kuasa hukum ketiga tersangka, Philipus Fernandes sempat meminta agar penyidik Kejati NTT menetapkan Deputi, Asisten Deputi dan Kasatker Kemenpera serta kontraktor pelaksana menjadi tersangka.
Philipus menegaskan, bahwa proyek MBR dikendalikan oleh Kasatker Kemenpera bersama deputi dan asisten deputi. Sehingga penyidik harusnya menetapkan tersangka dari pihak Kemenpera.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Polda Metro Jaya mengerahkan 12 ribu personel anggotanya guna mengantisipasi aksi unjuk rasa menjelang pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang direncanakan pasa Selasa (18/11) mendatang.
“Kemarin kita siapkan 10 ribu personel. Mungkin nanti mendekati 12 ribu personel, nanti juga kita meminta bantuan mabes Polri. Polisi tetap menekankan pendekatan pelayanan yang baik terhadap pengunjuk rasa,” kata Kapolda Irjen Polisi Unggung Cahyono, di Jakarta, Jumat (14/11).
Kapolda berharap aksi unjuk rasa dalam menyampaikan pendapat berlangsung aman dan tidak anarkis.
“Dipersilahkan menyampikan pendapat di depan umum tapi tetep sifatnya yang tidak anarkis,” harap Kapolda Jawa Timur tahun 2013 ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta resmi mengumumkan pengusulan kepada presiden pengangkatan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur.
Usulan ini kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi akan disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri.
Rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri yang diterima beberapa waktu lalu serta rapat pimpinan dengan seluruh fraksi yang digelar pada Kamis (13/11).
“Setelah paripurna, surat usulan tersebut langsung diserahkan kepada Presiden melalui Kemendagri. Kemungkinan, saya akan menyerahkan surat itu pada hari ini juga, sehingga pelantikan bisa cepat dilaksanakan,” ujar Prasetyo.
Namun dia belum dapat memastikan waktu pelantikan Ahok karena kewenangan tersebut berada di tangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Apalagi, sampai dengan saat ini Presiden Jokowi masih melaksanakan tugas kenegaraan di luar negeri. Jadi, kita tunggu keputusan dari Presiden untuk memberikan instruksi kepada Kemendagri,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby