Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan penambahan tiga komisi di DPR, yakni komisi XII, XIII, dan XIV. 
Hal itu diungkapkan Fahri dalam rapat pengganti Bamus soal mitra kerja komisi-komisi di DPR, Senin (3/11).
Usulah itu bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan demi efektivitas kerja dewan karena saat ini mitra kerja di satu komisi bisa mencapai 15 lembaga.
“Kami pecah untuk dua kemungkinan, pertama tetap 11 komisi dengan isi surat presiden untuk dimasukkan dalam 11 komisi. Kedua, menambah jumlah komisi dan itu suara terakhir kawan-kawan untuk memimpin alat kelengkapan dewan sehingga mungkin nambah tiga komisi,” kata Fahri.
Dia menjelaskan, jika nanti ada tiga penambahan, maka Komisi I DPR bakal dipecah menjadi tiga bagian. Contohnya Komisi I bidang Pertahanan, Komisi I bidang Luar Negeri dan Komisi I bidang Informatika dan Komunikasi.
“Komisi di DPR bukan per sektor namun kelembagaan. Apabila ada pemisahan di Komisi I, urusan informasi bisa dikeluarkan sehingga kemitraan bisa fokus,” kata dia.
Dia kembali mencontohkan, Komisi II DPR juga bisa dibagi jadi tiga sub komisi yakni Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilihan Umum (Pemilu). Sementara Komisi III DPR, kata dia, bisa dibagi dua yaitu hukum dan kriminalitas serta merumuskan kembali mitra kerja agar sesuai dengan tugasnya.
Sementara itu di Komisi VII bisa dipecah yaitu energi dan riset-teknologi, untuk energi membawahi Kementeri ESDM, BPH Migas, SKK Migas. Untuk riset dan teknologi lanjut dia, membawahi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Badan Tenaga Nuklir, Badan Pemetaan nasional, Lapan, LIPI, Badan Riset Nasional.
“Di Komisi IX dibagi yaitu kesehatan dan birokrasi tenaga kerja, Komisi X pendidikan, olahraga, dan sejarah, dan Komisi XI mengenai keuangan dan perbankan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi belum seharusnya dilakukan. 
Akan tetapi, kata dia, jika pemerintahan Jokowi-JK memaksa untuk menaikan harga BBM itu, masyarakat pasti banyak yang protes.
“Coba dilihat apakah masyarakat mau atau tidak jika harga BBM naik. Karena sekarang kan harga minyak dunia sudah turun,” kata Fadli, di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menilai, dengan harga minyak dunia yang turun maka penaikan harga BBM justru akan menyebabkan kekisruhan di masyarakat.
“Menurut saya gak ada keharusan penaikan harga minyak, jangan sampai ada kekisruhan lagi di masyarakat karena kalau BBM naik, harga barang naik, masyarakat yang susah,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yakin jika Ketua Umum DPP PDIP,  Megawati Soekarnoputri tidak akan menyetujui langkah Koalisi Indonesia Hebat membentuk alat kelengkapan dewan tandingan.
Selain Mega, Fadli juga yakin bila seluruh Ketum Parpol yang tergabung di KIH tak setuju dengan adanya DPR tandingan.
“Saya yakin mereka (Ketum Parpol di KIH) tak setuju (ada DPR tandingan), coba saja tanya ke bu Mega misalnya, saya yakin dia nggak akan setuju karena bu Mega kan sukanya yang konstitusional, ini tidak konstitusional,” kata Fadli di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/10).
Meski demikian, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengaku jika pihaknya terus berupaya menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk KIH guna mencari jalan keluar dari krisis kepemimpinan di DPR. 
“Kami juga buka musyawarah, kita bersatu, yang pasti membuat tandingan itu salah langkah,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: