Jakarta, Aktual.co —  Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi menyayangkan proses seleksi calon Direktur Utama Pertamina yang dilakukan secara tertutup. Baik calon yang mengikuti seleksi maupun panitia seleksinya tidak disampaikan ke publik.
“Sampai sekarang kan kita tidak tahu, siapa panitia seleksinya. Ini seleksi sekelas direktur tapi kok dilakukan sangat tertutup. Sangat wajar kalau publik menilai penuh rekayasa,” katanya kepada wartawan, Kamis (13/11).
Uchok juga mengkritisi salah satu calon yang dikabarkan menjadi calon kuat Dirut Pertamina, yakni mantan Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Rinaldy Firmansyah. Orang yang disebutnya tidak paham peta perminyakan.
“Enggak akan menggigit, apa yang bisa dilakukan kalau Dirutnya tidak paham peta perminyakan. Secara politik dia (Rinaldy) kurang, dia hanya bisa utak-atik anggaran. Kalau untuk berantas mafia dan lain-lain dia kurang,” kata Uchok.
FITRA khawatir jika nantinya Rinaldy benar-benar terpilih menjadi Dirut Pertamina. Karena hanya dijadikan boneka dan dimainkan oleh orang-orang dibelakangnya. 
“Dia akan banyak disetir, dugaan saya begitu. Karena Dirut Pertamina dipilih orang yang enggak paham. Jadi ada guidenya yang nanti menentukan semuanya,” jelas Uchok.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini, baru menerima laporan harta kekayaan dari sembilan Menteri di kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
Demikian disampaikan,  juru bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Kamis (13/11). “Total sembilan menteri telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK,” kata Johan.
Kesembilan menteri tersebut antara lain Menteri Keuangan Bambang Bodjonegoro, Menteri Kesehatan Nila Djowita Moeloek, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Ngurah Puspayoga, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Selain sembilan menteri tersebut, Johan juga menyebut satu wakil menteri yang sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. “Plus satu wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Keuangan (Mardiasmo),” kata Johan.
Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak masuk hitungan karena dianggap baru berkonsultasi ke KPK dan belum memberikan laporan harta kekayaan. “Susi hanya konsultasi, belum dibilang melapor,” kata Johan.
Selain Susi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi juga dinyatakan belum menyerahkan laporan harta kekayaan karena kesalahan berkas.
“Pak Yuddy belum (dianggap melapor), karena kemarin itu format-nya yang agak berbeda,” kata Johan.
Ia mengatakan, penyelenggara negara sudah dinyatakan melaporkan harta kekayaan apabila berkas tersebut telah dinyatakan lengkap, diverifikasi, dan sudah masuk ke Tambahan Berita Negara (TBN).
“Jadi sudah lapor, lengkap ya dokumennya, kemudian diverifikasi, baru masuk ke TBN,” kata Johan.
Sementara itu sebanyak 16 menteri dan tujuh wakil menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Sejumlah mantan menteri yang baru melapor antara lain Menko Polhukam Joko Suyanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, Menteri Pemuda dan Olah Raga Roy Suryo, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ahmad Darmanto Dardak.
Johan juga menyebutkan sebanyak 27 anggota DPR periode 2014-2019 sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Johan menambahkan, KPK memberikan apresiasi pada sejumlah menteri, mantan menteri, dan anggota DPR yang sudah melaporkan harta kekayaannya pada KPK. “Perlu diapresiasi bagi mereka yang melakukan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dengan cepat,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi menyebut calon Direktur Utama Pertamina Rinaldy Firmansyah akan membawa petaka pengelolaan dunia perminyakan ke depan. Sebab, Rinaldy tidak paham dalam mengelola Pertamina yang belakangan disorot publik terkait mafia migas. 
“Itu dia, dia ini kan berangkat dari nota keuangan, ini menurut saya terlalu direkayasa dan dipaksakan seandainya jadi Dirut pertamina. Dia tidak pantas karena dia tidak paham lapangan atau peta perminyakan. Dia tidak akan bisa memberantas mafia migas didalamnya,” tegas Uchok kepada wartawan, Kamis (13/11).
Selain tidak paham peta perminyakan, Rinaldy yang merupakan mantan Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menurut Uchok tidak akan bisa membawa perubahan sebagaimana diharapkan Presiden Joko Widodo. 
Padahal, Jokowi sejak awal mengharapkan adanya perubahan mendasar dalam pengelolaan migas ke depan. Salah satunya dengan adanya pembentukan satuan tugas anti mafia migas yang bertujuan memberantas jaringan atau mafia-mafia migas.
“Kalau dia jadi, tidak akan ada pembaharuan, tidak akan ada revolusi mental di tubuh Pertamina. Orang yang tidak paham bagaimana di dunia perminyakan bagaimana mau mimpin Pertamina?,” tegasnya.
Ditambahkan, calon pemimpin Pertamina ke depan harus paham betul bagaimana menjalankan perusahaan perminyakan. Bukan sekedar paham soal keuangan seperti Rinaldy. Jika hanya paham soal keuangan, Uchok menyarankan agar yang bersangkutan menjadi bendahara saja. 
“Kalau cuma sekedar paham keuangan lebih baik dia jadi bendahara keuangan saja, jadi bendaharanya (Rini) Soemarno (Menteri BUMN), atau bagian sub keuangan daripada jadi Dirut Pertamina,” katanya.
Pada proses seleksi calon Dirut Pertamina, FITRA berharap dilakukan secara transparan. Baik calon-calon yang mengikuti seleksi maupun panitia seleksinya. Mereka diuji ke publik agar calon terpilih benar-benar mendapatkan pengakuan publik setelah sebelumnya memberikan masukan atau penilaian.
“Kita kan tidak pernah tahu bagaimana proses seleksinya. Saya takut dia dipaksakan jadi terus ada yang nyetir, dia hanya akan jadi boneka di Pertamina,” pungkas Uchok.

Artikel ini ditulis oleh:

Bandung, Aktual.co — Konflik dalam tubuh DPR RI antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan juga Koalisi Indonesia Hebat (KIH), masih berlangsung. Kesepakatan damaipun yang sebelumnya mencuat, kini gagal.
Ketua DPP Partai Golkar yang juga juru bicara Koalisi Merah Putih (KMP) Tantowi Yahya menyebutkan, permasalahan ini hanya tinggal berada di kubu KIH.
Alasannya, KMP sudah mengakomodir keinginan KIH untuk memenuhi 21 kursi pimpinan untuk koalisi PDIP Cs tersebut.
“Bahwa di dalam KIH tidak tercapai kesepakatan. Tidak ada trust antar mereka sendiri jadi itu bukan lagi masalah KMP,” ucapnya usai menyambangi Pendopo Kota Bandung, Kamis (13/11).
“KMP sendiri sudah sangat akomodatif. Bayangkan dari 5 kursi, naik jadi 16 dan jadi 21. Kami sudah memenuhi apa yang mereka (KIH) inginkan,” tambahnya.
Tantowi berharap, kubu perdamaian antara KMP dan KIH segera terwujud karena KMP ingin menjadi mitra dan bersama-sama memajukan Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh: