Jakarta, Aktual.co —Status kepemilikan Taman Hiburan Rakyat (THR) Lokasari di Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat kembali dipertanyakan. Apakah masih milik Pemprov DKI atau sudah berpindah tangan jadi milik swasta. 
Pertanyaan itu kembali mencuat dalam diskusi yang digelar di DPRD DKI yang membahas soal inventarisasi aset Pemprov DKI di kawasan yang terkenal dengan banyaknya tempat hiburan malam, salon SPA, karaoke, dan hotel itu.
Wakil Ketua DPRD Jakarta M. Taufik yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi sependapat kepemilikan Lokasari patut dipertanyakan. Lantaran dia pernah mendapat informasi lahan Lokasari bukan lagi milik Pemprov DKI. 
Informasi itu, kata dia, perlu ditelusuri mengingat di sana sekarang sudah banyak berdiri bangunan milik swasta. Sedangkan pemasukan dari Lokasari ke Pemprov DKI sangat rendah. Di mana pertahunnya Lokasari hanya bisa memberi suntikan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp100 juta saja. 
“Masa cuma 100 juta rupiah dari Lokasari yang operasinya dari mulai dunia gelap sampe gelap lagi, gak habis-habis ,” ujarnya, dalam diskusi di DPRD DKI, Rabu (12/11) kemarin.
Dilanjutkan Taufik, kalau memang Lokasari terbukti bukan lagi milik DKI, seharusnya di APBD DKI tahun 2015 kucuran dana untuk pengelolaannya tak lagi bisa diajukan. 
Pemanggilan pun akan dilakukan DPRD untuk menanyakan kejelasan status Lokasari ke pihak Pemprov DKI. 
“Nanti panggil dibereskan untuk diluruskan. Kalau dia memang aset Pemda harus dimasukan (APBD). Saya harap teman-teman LSM dan media juga membantu menelusuri untuk perubahan yang baik, dan bukan tujuan yang lain,” ujarnya.
Dalam diskusi itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Kamsul Hasan yang ikut jadi narasumber menilai persoalan inventarisasi aset Pemprov DKI memang belum pernah dilakukan secara tuntas. 
Terbukti dengan banyaknya aset milik Pemprov DKI yang disinyalir dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. “Salah satunya keberadaan Lokasari yang patut dipertanyakan kepemilikan asetnya. Dengan banyaknya investor yang membangun atau memiliki tempat usaha di sana dikhawatirkan Lokasari bukan lagi milik Pemprov DKI,” ujarnya.
Sikap DPRD DKI yang mempersoalkan status Lokasari sebenarnya juga sudah mencuat sejak DKI masih dipimpin oleh Joko Widodo di tahun 2013. Di mana saat itu DPRD bahkan berkeinginan untuk membubarkan taman hiburan tersebut. 
Namun wacana pembubaran justru dianggap akan menghilangkan sorotan indikasi adanya penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan aset Pemprov DKI tersebut terkait ketimpangan antara kontribusi Lokasari terhadap PAD DKI dengan potensi keuntungan yang bisa diraih.
Kalangan dewan saat itu pun diimbau untuk tidak hanya mempersoalkan badan hukum THR Lokasari yang harus dibubarkan, tetapi juga mempermasalahkan rendahnya PAD dari situ.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto menemui Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membahas persiapan pengamanan pelantikan yang rencananya akan digelar pada Selasa (18/11).
“Senin pagi setelah upacara, kami akan membahas lagi tentang kesiapan pengamanan untuk rencana pelantikan Gubernur DKI,” kata Kombes Rikwanto usai bertemu dengan Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/11).
Ia mengatakan pengamanan pelantikan akan diperketat terkait penolakan sejumlah ormas atas rencana pelantikan Ahok.
Polda, kata dia, akan mengantisipasi aksi unjuk rasa yang dikhawatirkan diwarnai kericuhan.
“Kalau mau unjuk rasa silakan, asal memberitahukan dulu dan tidak anarkis. Kalau anarkis kami akan membubarkannya, hal itu akan dibahas lagi,” tutur Rikwanto.
Ia mengatakan rencananya dalam pengamanan tidak hanya personel polisi, melainkan juga melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Terkait jumlah personel, ia mengatakan belum dapat memastikan karena masih akan mengumpulkan informasi terkait jumlah pengunjuk rasa yang akan melancarkan aksi saat acara digelar.
“Jumlah personel akan kami siapkan berkaitan dengan informasi jumlah pengunjuk rasa serta arena lokasi pelantikan. Hal itu menentukan jumlah personel yang dilibatkan,” katanya.
Sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan siap melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta meskipun masih ada perbedaan pendapat dalam tubuh Dewan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya akan menerapkan program Cash Manajemen System (CSM) yang merupakan program pembayaran non tunai untuk pembayaran pengelolaan pasar dan akan diterapkan pada 2015.
“Untuk biaya pengelolaan pasar tradisional, pada 2015 diharapkan kepada seluruh pedagang dapat diberlakukan sistem CMS yaitu pembayaran dilakukan non tunai,” kata Kepala Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun di Jakarta, Kamis (13/11).
Ia mengatakan biaya pengelolaan pasar tradisional yang dibayarkan oleh pedagang kepada pengelola PD Pasar akan menggunakan sistem auto debet.
“Artinya nanti tidak ada ‘pencukai’ atau kolektor kita yang menagih iuran bulanan terhadap para pedagang secara manual,” jelas Agus.
Ia menerangkan program ini bekerja sama dengan beberapa bank diantaranya Bank DKI, Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank BRI. Ia menambahkan nantinya setiap pedagang akan mendapatkan kartu identitas khusus.
“Sebagai bukti pedagang akan mendapatkan kartu identitas dengan format nama pedagang, nomor kios, lokasi pasar dan foto untuk memperjelas identitas,” ucapnya.
Ia menambahkan nantinya seluruh pedagang akan membuat tabungan di bank yang telah ditunjuk sebelumnya. Sehingga dengan tabungan itu pihak bank dapat memotong saldo secara langsung, sebagai ganti pembayaran iuran bulanan kepada PD Pasar.
“Kita akan memberikan surat kuasa terhadap pedang dan pedagang memberikan kuasa terhadap bank untuk mengambil atau memotong secara otomatis dan langsung dari tabungan,” jelasnya.
Pada tahap pertama program tersebut akan diuji coba di Pasar Manggis, jika dapat diterapkan dengan baik maka akan diterapkan pada pasar-pasar tradisional lain di DKI Jakarta.
“Jika berhasil akan diterapkan ke seluruh pasar DKI. Kita akan berikan surat edaran kepada seluruh pedagang secara serentak,” tambahnya.
Ia mengatakan jika pembayaran iuran bulanan kepada pedagang masih dilakukan secara manual akan rentan terhadap hal yang negatif.
“Kita mengharapkan program ini lebih efektif dibanding manual dan program ini dapat meminimalisir sekecil mungkin agar tidak terjadi kebocoran,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid