Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi), di hadapan para pemimpin Asia Tenggara, menyatakan rakyat harus mendapatkan manfaat dan menjadi tujuan dari kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
“ASEAN harus memperkuat komitmen melindungi hak-hak warga negara kita,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang pleno Pertemuan Puncak ke-25. ASEAN, di Nay Pyi Taw, Myanmar, Rabu (12/11).
Indonesia, kata Presiden, berkepentingan terhadap pemajuan dan perlindungan hak pekerja migran, mendorong pertukaran wisatawan, pelajar dan kerja sama budaya yang lebih erat.
Kebutuhan untuk menjadikan rakyat sebagai pusat kerja sama ASEAN itu selaras dengan kewajiban global ASEAN sebagai aktor internasional.
“Oleh karena itu kita harus memastikan lingkungan strategisnya di Asia Timur, yang menjadi pusat gravitasi dunia, tetap damai dan stabil, sehingga kondusif bagi kemakmuran bersama,” katanya.
ASEAN, tambah Presiden, harus ikut serta dalam menanggulangi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia seperti penyakit menular, perubahan iklim, perdagangan manusia dan bencana alam.
Untuk menjalankan semua peran itu dengan maksimal, Presiden menilai ASEAN perlu memperkuat kapasitasnya, membangun kredibilitasnya dan mempererat persatuannya.
“Tanpa kapasitas, kredibilitas dan persatuan, mustahil ASEAN mempertahankan sentralitasnya,” katanya.
Presiden menyampaikan pandangannya dengan didampingi oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menlu Retno LP Marsudi dan Mendag Rahmat Gobel.
Ini adalah kehadiran pertama Presiden Jokowi di forum tersebut sejak dilantik pada 20 Oktober.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Jubir Wapres Boediono, Yopie Hidayat menilai bahwa sejak awal sudah salah dalam memulai jalannya sebuah pemerintahan.
Terutama dalam menata lembaga kepresidenan sebagai jantung pemerintahan yang kuat dan efektif.
“Tapi nyatanya sampai saat ini jantung itu masih belum beres-beres juga, ini karenaa mungkin terlalu banyaknya bicara dengan konsep yang belum matang dan ini menjadi beban apabila sudah didengar oleh rakyat,” ucap dia, dalam diskusi bertajuk “Tata kelola Pemerintahan Jokowi-JK dan Urgensi Lembaga Kepresidenan” di Galery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).
Padahal, sambung dia, dengan style yang dimiliki Presiden Jokowi adalah suatu momentum sangat baik dan kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sebab, perlu diketahui bahwa sistem yang dimiliki sekarang ini benar-benar masih tidak jelas. “Dengan keadaan seperti ini kita harus mampu merubah sistem itu menjadi suatu sistem yg baru dan lebih transparansi,” ujarnya.
“Dengan tujuan untuk menghasilkan suatu keputusan dan kebijaksanaan tepat sasaran dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada ditengah publik, dan semuanya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak,” tandas Yopie.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus gencar melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakart senilai Rp 1,5 triliun yang menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono tahun anggaran 2013.
Hari ini, Rabu (12/11), Jaksa penyidik pidana khusus melakukan pengeledahan di sejumlah tempat. Penggeledahan tersebut terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bekas anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Tony T Spontana mengatakan jaksa penyidik melakukan pengeledahan di 2 lokasi yakni rumah di Komplek Liga Mas Pancoran dan Apartemen Casa Grande Residence, Casablanca, Jakarta Selatan.
“Hasilnya jaksa penyidik menyita 2 unit (kamar) Apartement di Kuningan,” kata Tony di Kejagung, Jakarta, Rabu (12/11) malam.
Tony menjelaskan, selain menyita dua unit kamar di Apartemen Casa Grande Residence, Casablanca, tim penyidik juga merencanakan menggeledah sejumlah aset milik mantan Kadishub DKI era Jokowi ini. Selain di Komplek Liga Mas Blok. F/6 Rt.08/04 Kelurahan Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan, penyidik juga berencana geledah rumah lain di Jalan Wijaya IX No.14 Rt.01/04, Melawai, Keb Baru, Jaksel. Dan ketiga rumah di Cipinang Elok 1 Blok N Rt.05/10 Kel. Cipinang, Jakarta Timur.
Namun, lanjut Tony, tim penyidik hanya mendatangi aset di Komplek Liga Mas. Dalam penggeledahan ini, tim penyidik didampingi aparat kepolisian serta pejabat kelurahan setempat. Bahkan tim penyidik baru bisa masuk ke dalam rumah Udar di Komplek Liga Mas setelah dua jam menunggu‬ dengan memanjat pagar rumah Udar.
“Sedangkan pengeledahan di kompek liga mas penyidik menyita 3 unit Handphone, serta berbagai dokumen lainnya. Dokumen-dokumen itu berupa akta jual beli, dan beberapa lembar KTP,” ungkap dia.
Tony menyampaikan penggeledahan berahkhir pada pukul 19.00 WIB. Rencananya penggeledahan akan dilanjutkan esok hari untuk menelisik aset lain milik Udar.
“Geledah dan sita akan dilanjut esok hari (Kamis) asset yang belum digeledah hari ini (kemarin) serta asset lain di luar Jakarta,” papar Tony.
Sementara di Gedung Bundar Kejagung, jaksa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Syntha Putri Satya, Staf disalah satu media televisi lokal Jak TV. Syntha diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait aliran dana Udar Pristono.
“Saksi hadir memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 11.00 Wib dan pemeriksaan pada pokoknya terkait dengan adanya aliran dana ke rekening saksi yang diduga dikirim oleh tersangka UP,” tandasnya.
Seperti diketahui, dalam kasus dugaan mark up pengadaan bus Transjakarta dan peremajaan bus angkutan regular tahun 2013 senilai Rp 1,5 triliun. Udar dijebloskan ke Rutan Salemba cabang Kejagung sejak Rabu 17 September lalu. Selain Udar, jaksa juga menjebloskan tersangka Prawoto, mantan Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT yang menjadi konsultan pengadaan bus dan Pejabat Pembuat Komitmen Drajat Adhyaksa serta Ketua Panitia Pengadaan Barang Setyo Tuhu. Keduanya ditahan pada 12 Mei 2014 silam.
Sedangkan, 3 tersangka lain dari pihak swasta masih bebas berkeliaran menghirup udara segar. Mereka adalah tersangka Budi Susanto (BS), merupakan Direktur Utama (Dirut) PT New Armada (PT Mobilindo Armada Cemerlang, Agus Sudiarso (AS) selaku Dirut PT Ifani Dewi, dan Chen Chong Kyeon (CCK) selaku Dirut PT Korindo Motors.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk segera membuat payung hukum terkait wacana kenaikan dana tunjangan fungsional profesi polisi.
“Perbaikan tunjangan profesi polisi ini kita perjuangkan,” kata Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho di Jakarta, Rabu (12/11).
Menurut dia, dalam penanganan kasus-kasus korupsi, penyidik Polri rentan menerima ‘suap’. Dengan naiknya dana tunjangan, diharapkan akan meminimalisir terjadinya hal tersebut.
Menurut dia, telah tersedia dana pagu sebesar Rp80 miliar untuk tunjangan fungsional para penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri. Dana tersebut juga sudah disetujui DPR sebagai upaya menyetarakan gaji dan tunjangan yang juga diterima penyidik Polri di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dana tersebut tidak bisa dicairkan karena belum ada payung hukum yang melandasinya.
“Kami punya mimpi kepolisian bisa bekerja sangat baik, kami harapkan tipikor juga mengawasi di internal kepolisian, jadi kalau ada isu penyidik lakukan kejahatan atau anggota terima suap, harapannya tipikor bisa menindak,” katanya.
Menurut dia, kenaikan tunjangan polisi harus menjadi salah satu fokus agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo karena menurut dia, mustahil bila menginginkan Polri berkinerja cepat dan bersih dari korupsi bila dana kelengkapan yang dibutuhkan tidak memadai.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby