Jakarta, Aktual.co — Ketua DPD RI Irman Gusman menerima kunjungan Ketua Dewan Federasi dari Federasi Rusia Valentina Ivanovna Matvienko membahas rencana kerja sama antara kedua negara di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (11/11).
Pada pertemuan tersebut, Irman Gusman dan Valentina Ivanovna Matvienko, membahas rencana kerja sama sekaligus peningkatan kerja sama yang sudah dilakukan antara Indonesia dan Rusia, baik dalam hubungan bilateral maupun di dunia internasional.
Pada pertemuan tersebut, Irman Gusman didampingi Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dan sejumlah pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), sedangkan Valentina Ivanovna Matvienko membawa delegasi yang berjumlah 44 orang.
Menurut Irman Gusman, Indonesia baru melakukan pemilu untuk pergantian presiden dan wakil presiden maupun parlemen yang berlangsung secara damai dan demokratis.
“Melalui pemerintahan dan parlemen baru ini, terdapat harapan dan optimisme baru untuk kemajuan Indonesia di berbagai bidang baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional,” ujarnya.
Sementara itu, Valentina Ivanovna Matvienko, mengatakan, kerja sama antara Rusia dan Indonesia sudah terjalin sejak tahun 1950-an dan hubungan kedua negara berjalan dengan baik.
Kerja sama antara Rusia dan Indonesia, kata dia, tidak hanya dilakukan antara pemerintah pusat tapi juga di antara pemerintah provinsi.
Valentina Ivanovna Matvienko ketika menjadi Gubernur Saint Petersburg, pemerintah provinsi yang dipimpinnya melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurut Irman Gusman, kerja sama di antara Rusia dan Indonesia akan dilanjutkan di bidang perdagangan, teknologi, militer, industri, komunikasi, dan sebagainya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri ESDM Sudirman Said membicarakan lelang jabatan pejabat di lingkungan Kementerian ESDM.
Setelah menemui Sudirman di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa, Yuddy mengatakan lelang jabatan sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Menpan RB.
“Kementerian bisa membentuk panitia seleksi yang beranggotakan 5-9 orang dari unsur kementerian terkait, Kemenpan RB, dan akademisi yang lebih pintar dari peserta lelang, lalu diumumkan secara terbuka di internet atau koran agar semua orang tahu,” katanya, Selasa (11/11).
Menurut dia, peserta adalah PNS yang memenuhi golongan administrasi kepangkatan pada posisi lelang.
“Untuk eselon satu berarti harus golongan 4b,” katanya.
Sesuai aturan, lanjutnya, lelang jabatan bisa berlaku sampai jabatan eselon dua.
Yuddy menambahkan kedatangannya menemui Sudirman juga menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk mempercepat dan mempermudah kementerian menata organisasinya.
“Sebagai pembantu, saya hanya menjalankan perintah Presiden untuk proaktif,” ujarnya.
Sementara, Sudirman mengatakan kedatangan Yuddy menambah keyakinannya untuk melelang jabatan pejabat Kementerian ESDM.
“Dengan Menpan datang dan jemput bola seperti ini, saya makin yakin dengan rencana lelang jabatan,” ujarnya.
Menurut dia, pihaknya akan segera melelang jabatan yang diperlukan dengan membentuk panitia seleksi.
Rencana lelang jabatan tersebut, merupakan upaya Menteri ESDM membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada kementeriannya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mengakui jika dirinya belum melihat surat edaran yang diduga dikelurkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil yang ditujukan kepada menteri dibawahnya agar tidak memenuhi panggilan DPR RI.
Menyusul belum selesainya polemik parlemen yang melibatkan KIH maupun KMP.
“Saya belum melihat suratnya, baru saya mau sikapi secara formal. Karena suratnya formal,” ucap dia di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (11/11).
Pun demikian, sambung politisi Gerindra itu, bila benar surat edaran itu ada maka tidak sepatutnya Menko Perekonomian melakukan sikap intervensi seperti itu. Karena, kata Edhy, bila dalam pemanggilan secara resmi menteri terkait tidak memenuhi, tentu akan merugikan dirinya mereka sendiri.
“DPR diatur oleh UU, himbauan menteri hanya berlaku untuk para menterinya, tetapi menteri tidak datang ke DPR juga ada aturannya, bisa masuk pelangggaran. Karena kan ada 3 kali dipanggilan tidak datang berturut-turut dapat dipanggil paksa dan bisa dikenakan kurungan penjara (UU MD3), ” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo juga tidak mempermasalahkan adanya beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta yang mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung terkait dengan legalitas pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur definitif.
“Silakan itu kewenangan masing-masing fraksi tapi pegangan kami pelaksana tugas itu harus segera dilantik dulu, soal wakilnya siapa itu nanti,” ujar mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu, di Semarang, Selasa (11/11).
Dia menegaskan, pejabat pelaksana tugas di suatu instansi pemerintah harus segera dilantik menjadi pejabat definitif agar tidak mengganggu roda pemerintahan.
“Sebagai Mendagri, saya ingin jabatan pelaksana tugas itu tidak boleh terlalu lama karena akan sangat mengganggu jalannya pemerintahan dan ada undang-undang serta Perppu yang mengaturnya,”
Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta telah menerima surat tertanggal 28 Oktober 2014 dari Kemendagri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan terkait pembahasan mekanisme pemberhentian Basuki sebagai Wakil Gubernur guna mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh: