Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mendatangai kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk memberikan materi dan arahan kepada pegawai SKK terkait subsidi energi. Dirinya menyatakan bahwa subsidi energi selama lima tahun telah terbuang Rp1.300 triliun.

“Subsidi energi selama lima tahun terbuang Rp1.300 triliun, sedangkan subsidi kesejahteraan, infrastruktur, dan kesehatan hanya Rp600 triliun,” ujar Sudirman saat Konferensi Pers di Kantor SKK Migas, Gedung City Plaza Jakarta, Jumat (31/10).

Menurutnya, subsidi energi tersebut dinilai konsumtif dan sangat tidak efektif sehingga perlu adanya tindak lanjut.

“Banyaknya subsidi konsumtif selama lima tahun ini yang sedang dipikirkan pemerintah ke depannya,” pungkasnya.

Terkait dengan kenaikan harga subsidi BBM yang rencananya akan dilakukan sebelum Januari 2015, Sudirman mengatakan bahwa harga kenaikan BBM subsidi tersebut bukan tanggung jawabnya.

“Kenaikan harga BBM di angka berapa itu bukan keputusan Kementerian ESDM, itu yang menentukan Presiden dan Wakil Presiden. Namun ketika subsidi BBM dinaikkan semua unsur harus dipahami dengan baik, mulai dari pengecekan dan penyalurannya,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Muhammad Husen akan segera berakhir pada 1 November 2014. Maka dari itu, Dewan Komisaris dan Pemerintah harus segera menemukan dan memutuskan sosok Dirut Pertamina yang baru. Sosok seperti apakah yang harus mengisi posisi tertinggi di BUMN strategis yang menjadi tulang punggung pendapatan Negara itu?

Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyebut Pemerintah harus menempatkan sosok yang berintegritas, amanah, profesionalisme, bersih, bebas KKN dan yang terpenting juga bebas dari kepentingan mafia. Seorang Dirut Pertamina haruslah sosok yang tidak boleh tunduk terhadap intervensi dari pihak manapun selain Presiden.

“Dirut Pertamina haruslah orang yang bisa taat dan tunduk terhadap Undang-Undang, sehingga tidak dapat diintervensi baik dari partai politik maupun dari kooptasi keluarga Soemarno yang jelas telah menguasai sektor BUMN dan ESDM. Jika mendapat intervensi dia harus segera berkordinasi dengan Presiden,” kata Marwan kepada Aktual.co, Jumat (31/10).

Lanjutnya, ia merekomendasikan agar calon Dirut Pertamina adalah orang yang memiliki kemampuan tatakelola hulu-hilir dan kemampuan manajemen yang baik. Ia merekomendasikan agar Dirut Pertamina yang baru berasal dari internal Pertamina sendiri agar ada proses percepatan transformasi dan sudah memahami seluk beluk dalam perusahaan.

“Saya merekomendasikan dirut Pertamina dari Internal. Agar yang sudah memahami kondisi pertamina saat ini dan memiliki jenjang karier yang terukur,” tambahnya.

Selain itu, Marwan menyarankan agar Presiden Jokowi melakukan tahapan uji fit and proper melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang dilakukan terhadap pembentukan kabinetnya.

“Memang sih tidak ada aturannya harus seperti itu, meski tidak ada akan lebih bagus kalau itu dilakukan agar konsisten seperti pemilihan Menteri kemarin dan itu sudah sepantasnya mengingat ini merupaka BUMN besar,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka