Jakarta, Aktual.co — Bagi rakyat Jakarta dan sekitarnya, museum Fatahilah pastilah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jakarta bahkan luar Jakarta, museum yang terletak di Kawasan Kota Tua, atau tepatnya di Jalan Taman Fatahillah No. 2, Jakarta Barat. 
Museum yang bernama kan awalnya Balai Kota (Stadhuis) yang diresmikan oleh Gubernur Jendral Abraham Van Riebeeck pada tahun 1710. Pembangunan gedung ini sendiri telah dimulai pada era Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen, pada tahun 1620. Kondisi tanah Jakarta yang labil membuat gedung ini sempat anjlok, sehingga dilakukan beberapa kali usaha pemugaran hingga peresmiannya.
Dan gedung ini juga sempat mengalami beberapa kali peralihan fungsi. Gedung ini pernah berfungsi antara lain sebagai Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat (1925-1942), kantor pengumpulan logistik Dai Nippon (1942-1945), markas Komando Militer Kota/Kodim 0503 Jakarta Barat (1952-1968). Baru pada tahun 1968, gedung secara resmi diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta pada 1968 dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin.
Di dalam ‘Museum Fatahillah’ ini menyimpan 23.500 koleksi barang bersejarah, baik dalam bentuk benda asli maupun replika. Koleksi ini berasal dari Museum Jakarta Lama (Oud Batavia Museum) yang sebelumnya terletak di Jalan Pintu Besar Utara No. 27, yang saat ini ditempati Museum Wayang. 
Diantara koleksi yang penting untuk diketahui masyarakat adalah Prasasti Ciaruteun peninggalan Tarumanagara, Meriam Si Jagur, Patung Dewa Hermes, sel tahanan dari Untung Suropati (1670) dan Pangeran Diponegoro (1830). Ada pula lukisan Gubernur Jendral VOC Hindia Belanda dari 1602-1942, alat pertukangan zaman prasejarah dan koleksi persenjataan. Selain itu, terdapat koleksi mebel antik peninggalan abad ke-17 hingga abad ke-19, sejumlah keramik, gerabah dan prasasti.
Berbagai koleksi yang ada dipamerkan dalam beberapa ruangan, sesuai periode asalnya. Ruang-ruang pameran yang ada yaitu, Ruang Prasejarah Jakarta, Ruang Tarumanegara, Ruang Jayakarta, 
Ruang Fatahillah, Ruang Sultan Agung dan Ruang MH. Thamrin. Pembagian ruangan ini dan penataan koleksi yang ada sangat mempertimbangkan aspek artistik dengan harapan dapat berfungsi seoptimal mungkin sebagai sumber informasi bagi masyarakat. 
Koleksi yang dipamerkan ke publik hanya sekitar 500 buah saja, sedangkan sisanya disimpan dalam ruang penyimpanan. Secara berkala, koleksi ini dirotasi sehingga dapat dilihat oleh masyarakat. Dikutip dari Indonesia Kaya, Jumat (31/10).

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendatangi rumah orangtua Muhamad Arsyad (23 tahun), tersangka yang diduga menghina Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jumat (31/10).
Kedatangan Fadli langsung disambut Mursidah, ibu Arysad. Di depan rumah kontrakannya, Mursidah menceritakan awal mula ditangkapnya Arsyad. “Anak saya sehari-hari bekerja jadi tulang punggung keluarga. Saya ingin anak saya dikeluarkan, saya mau minta ampun dengan Pak Jokowi,” kata Mursidah yang meneteskan air mata kepada Fadli. 
Melihat kesedihan Mursidah, Fadli pun memintanya untuk bersabar. “Ibu maunya apa?” tanya Fadli kepada Mursidah.
“Saya ingin lihat anak saya pak. Ingin dia pulang. Mohon dibantu, saya enggak ingin apa-apa,” jawab Mursidah.
Mendengar keinginan Mursidah, Fadli akan beruhasa. Namun dia berjanji akan menemani keluarga menjenguk Arsyad.
Arsyad dituding mengedit gambar laki-laki perempuan yang tengah melakukan adegan “hot”, dan menggantinya dengan wajah Jokowi dan Megawati yang kemudian diunggah ke facebook. Perbuatan Arsyad dilakukan di masa kampamye Pemilu Presiden 2014.
Pada 23 Oktober 2014 lalu petugas Mabes Polri menangkap Arsyad di kediamannya. Usai menjalani pemeriksaan 24 jam, warga Ciracas itu ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan UU ITE dan UU Pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, Presiden Joko Widodo segera mengaktifkan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Menurut Puan, KIS, KIP, dan KKS akan diluncurkan pada awal November di enam kabupaten atau kota.
“Di antaranya Pematang Siantar, Kota Semarang, Jembrana, Mamuju Utara, Kota Kupang dan Kota Balikpapan,” kata Menteri Puan di kantornya, Jumat (31/10).
Program itu diharapkan dapat melindungi masyarakat kurang mampu agar bisa menikmati fasilitas yang layak dari negara secara merata.
Sebelumnya, Menko PMK Puan Maharani memimpin rapat koordinasi dengan sembilan kementerian, serta Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2PK) di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (31/10).
Ada pun sembilan kementerian itu, yakni Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise.
Lalu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta Heri Budianto mengatakan, para penghuni gedung Parlemen harus melepaskan ego dan kepentingan kelompok dengan mengutamakan kepentingan bersama dalam membangun bangsa dan negara.
Hal itu dia ungkapkan menanggapi terjadinya pimpinan tandingan dan penyampaian mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang telah terbentuk sebelumnya.
“Bila kebuntuan yang terjadi saat ini tidak bisa diselesaikan, maka kemungkinan DPR akan stagnan dan tidak bisa bekerja dengan baik,” kata dia, Jumat (31/10).
Direktur Eksekutif PolcoMM Institute ini mengatakan, dua kekuatan politik di DPR RI saling unjuk kekuatan dengan menggunakan instrumen yang disebut konstitusional dan kepentingan rakyat, padahal justru menyulut pertentangan berkepanjangan.
Selain itu, dia juga mengatakan kalau persoalan yang terjadi di DPR sebaiknya diselesaikan sendiri oleh tokoh-tokoh di Parlemen.
“Persoalan internal di DPR RI hendaknya diselesaikan oleh tokoh-tokoh di DPR RI itu sendiri,” kata Heri.

Artikel ini ditulis oleh: