Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi terus menggeber pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk menyisir aset-aset milik bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang diduga berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kali ini penyidik KPK bakal memeriksa sejumlah saksi antara lain, Unang Sudrajat merupakan pihak swasta, Clara Mauren pihak swasta, Bayu Widjokongko, Gerhana Sianipar yang merupakan Direktur PT Exartech Teknologi dan Utama Ivan yang merupakan bekas Karyawan PT Anugrah Nusantara.
“Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M Nazaruddin,” kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugara ketika dihubungi, Rabu (12/11).
Nazaruddin diduga melakukan pencucian uang karena membeli saham PT Garuda Indonesia dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games 2011.
Terpidana Wisma Atlet itu sebelumnya didakwa menerima suap terkait pemenangan PT DGI berupa cek senilai Rp 4,6 miliar. “Diduga berasal dari kasus dugaan suap wisma atlet berkaitan dengan PT DGI.”
Pasal yang disangkakan terhadap Nazaruddin adalah Pasal 12 huruf a atau huruf b, subsider Pasal 5 Ayat 2, subsider Pasal 11, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terkait pidana asal. Lalu, pasal tindak pidana pencucian uang yaitu Pasal 3 atau Pasal 4 juncto Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang.
Adanya indikasi tindak pidana pencucian uang oleh Nazaruddin ini terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet. Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis saat bersaksi dalam persidangan Nazaruddin mengungkapkan kalau Permai Grup (perusahaan Nazaruddin) memborong saham PT Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar pada 2010. Pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia itu dilakukan oleh lima perusahaan yang merupakan anak perusahaan Permai Grup. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean menilai, proses seleksi calon Direktur Utama Pertamina yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno adalah sebuah kesewenang-wenangan.
Rini pun dianggap berbuat sesuai selera pribadi dan mengabaikan ekspektasi publik yang sangat besar.
“Publik sangat berharap bahwa calon Dirut Pertamina yang akan datang mampu membawa Pertamina menjadi penghasil keuntungan bagi negara, bukan seperti sekarang selalu teriak rugi,” kata Ferdinand Hutahaean.
Menurutnya, sangat penting bagi seorang pemimpin Pertamina mengerti seluk beluk dunia Minyak dan Gas (Migas) agar tidak salah dalam pengelolaan.
Bahkan, kata dia, lebih diutamakan yang memahami energi secara umum, bukan hanya migas.
“Ibaratnya negara kita sakit saraf, yah harus kita kirim dokter saraf, jangan kirim dokter kandungan. Nanti salah diagnosa dan salah berikan resep, yang ada pasien malah meninggal,” kata dia.
Dirinya juga mengatakan, Rini seharusnya terlebih dahulu melakukan uji integritas para calon melalui Komisi Pemberantasan Korupsi, sebelum melakukan “fit and proper test” seperti yang dilakukan sekarang, sesuai dengan kesepakatan Presiden Joko Widodo dengan pihak KPK.
“Setelah lolos dari KPK, baru diuji kelayakannya, tanya visinya, mengerti tidak seluk beluk migas, punya insting investigasi tidak, berani melawan mafia tidak? Jangan langsung ‘ujug-ujug’ nunjuk dan mendorong seseorang yang justru bermasalah,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan syarat utama sosok Dirut Pertamina adalah kemampuan memimpin dan manajerial, sementara kemampuan teknikal bisa dibeli.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PB Pemuda Muslim Indonesia Muhtadin Sabili  mengatakan, Direktur Utama Pertamina harus berideologi pro terhadap Pasal 33 UUD 1945.
Dimana dalam pasal tersebut tertulis, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bahkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Serta bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, calon pemimpin Pertamina juga harus bermental revolusioner serta berjiwa sosial dan memiliki kepemimpinan yang kuat, berani, jujur, dan ikhlas.
Menurut dia, untuk menghadapi tekanan mafia miyak yang selama ini terus menggerogoti keuangan negara, maka Dirut Pertamina perlu “Revolusi Mental” dengan kembali kepada filosofi dasar, yakni Pancasila dan UUD 1945. 
“Revolusi Mental kepada penguasa-penguasa negeri ini. Kembali kepada konstitusi dasar yaitu Pancasila dan UUD45 serta cita-cita pendiri bangsa, yaitu meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, dan keadilan sosial,” kata dia melalui pesan singkat, Rabu (12/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang