Jakarta, Aktual.co — Tiga politikus yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, yang dipilih sebagai pimpinan DPR tandingan, tak menghadiri sidang paripurna yang digelar di ruang rapat Fraksi PDI Perjuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (31/10).
Ketiga politikus tersebut, yakni Pramono Anung (PDIP), Patrice Rio Capella (NasDem), dan Abdul Kadir Karding (PKB).
Lantaran mereka tak hadir, maka lima fraksi yang tergabung dalam KIH sepakat menunjuk pimpinan DPR sementara untuk memimpin jalannya sidang. 
Effendi Simbolon (PDIP), Supriyadi (NasDem), dan Ida Fauziah (PKB) yang gantikan ketiganya. Hanya dua pimpinan sementara yang hadir sehingga posisi mereka tak berubah, yakni Dossy Iskandar (Hanura) dan Syaifullah Tamliha (PPP).
Ketidak hadiran Pramono itu pun dibenarkan oleh staf Sekretariat Jenderal DPR RI yang memegang daftar absensi rapat tersebut. “Beberapa memang tidak tandatangan. Tapi ada absen fisik (fingerprint scan),” kata salah satu staff sekjen DPR RI, di depan ruang sidang paripurna tandingan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (31/10).
“Tapi pak Pramono tidak ada,” kata dia.
Politikus PDIP Ahmad Basarah juga membenarkan ketidak hadiran Pramono. Menurutnya, Pramono sedang rapat dengan internal PDIP.
“Dia sedang ada rapat partai, sehingga tidak bisa hadir,” kata dia usai menghadiri rapat paripurna versi KIH.
Tak hanya Pramono Anung, Patrice Rio Capella, dan Abdul Kadir Karding saja yang tak hadir. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ida Fauziah itu, tidak terlihat Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (Romi) versi muktamar Surabaya. Entah keman Romi.
Agenda sidang adalah pembacaan mosi tidak percaya dari lima fraksi terhadap pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto dan empat wakilnya, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.
Setelah membacakan mosi tidak percaya, sidang paripurna dilanjutkan dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan DPR yang baru serta penetapan anggota untuk tiap komisi dan alat kelengkapan lain di DPR.
Sebelumnya, Wasekjen PDI Perjuangan Pramono Anung tidak sepakat dengan manuver politik KIH, dia pun menolak jadi Pimpinan DPR tandingan. Sikap politik tersebut dinilai merupakan tanda berpolitik tanpa rasionalitas.
“Lebih baik asli daripada tandingan, akal sehat harus tetap dimiliki dalam kondisi tensi tinggi dipertandingan politik,” tulis Pramono dalam akun twitter-nya @pramonoanung, Kamis (30/10).
Dirinya menyarankan agar pimpinan DPR bersikap adil dalam memimpin setiap persidangan. Pimpinan, kata dia, tak boleh  mengakomodir kepentingan kelompoknya sendiri.
“Pimpinan DPR dalam memimpin harus adil dan memimpin buat semua fraksi, bukan hanya kelompoknya saja,” tulisnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pasutri, Ade Swara dan Nurlatifa dalam kasus dugaan pencucian uang dan pemerasan di Kabupaten Karawang yang dilakukan keduanya.
Istri Bupati Karawang itu pun tiba pukul 10:23, dia sudah memenuhi panggilan KPK dengan diantar oleh mobil tahan KPK. Nurlatifa menggunakan kerudung hitam dan batik lengan panjang berwarna hijau itu mengaku akan diperiksa sebagai tersangka terkait dengan TPPU.
“Diperiksa lagi, (agendanya apa) pemeriksaan (TPPU dirinya dan Ade Swara),” kata dia ketika tiba di Gedung KPK, Jumat (31/10).
Selain Nurlatifa, lembaga tersebut pun menjadwalkan terhadap suaminya, Ade Swara. Namun Ade berdasarkan pantauan belum memenuhi panggilan KPK.
Kuasa Hukum Bupati Karawang Ade Swara, Haryo B Wibowo mengatakan, KPK telah menyita sejumlah aset milik kliennya dan istri Ade Swara, Nurlatifah. Penyitaan ini terkait kasus dugaan pencucian uang dan pemerasan di Kabupaten Karawang yang menjerat keduanya sebagai tersangka. 
“Benar ada sejumlah aset yang disita. Ada rumah di Pulau Raya. Itu yang tahun 2012,” kata Haryo.
Selain rumah, kata Haryo, sebagian besar aset yang disita KPK berupa lahan di Karawang. Haryo menyebutkan, ada empat lahan di lokasi berbeda disita dari Ade dan Nurlatifah. “Sebagian besar tanah di Karawang. Ada juga rumah di Jakarta.”
Haryo mengatakan, proses penyidikan kliennya di KPK tidak lama lagi akan rampung. Berkas perkara Ade dan Nurlatifah akan segera dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
KPK menetapkan Ade dan istrinya sebagai tersangka kasus dugaan TPPU pada 7 Oktober 2014. Penetapan pasal mengenai TPPU kepada pasangan suami istri ini tak lepas dari hasil pengembangan KPK terhadap penyidikan dugaan pemerasan yang juga menjerat Ade dan Nurlatifah.
KPK menemukan indikasi jika Ade dan Nurlatifah mentransfer, menempatkan, membayarkan, atau mengubah bentuk harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Namun, menurut Haryo, harta kekayaan kliennya berasal dari usaha sendiri. Haryo mengatakan, Ade dan istrinya punya usaha yang cukup maju di Karawang.
Sebelumnya, KPK menetapkan Ade dan Nurlatifah sebagai tersangka pemerasan pada 18 Juli 2014. Keduanya diduga memeras PT Tatar Kertabumi yang ingin meminta izin untuk pembangunan mal di Karawang. Mereka diduga meminta uang Rp 5 miliar kepada PT Tatar Kertabumi untuk penerbitan surat izin tersebut. Uang itu akhirnya diberikan dalam bentuk dolar berjumlah 424.329 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut menjadi barang bukti dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 17 hingga 18 Juli 2014 dini hari. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan mengutamakan pembentukan daerah otonom baru berupa dua provinsi baru di Papua.
“Ke depan, akan ada skala prioritas pemekaran daerah. Kami (Kemendagri) ingin memekarkan provinsi di Papua. Kami berkonsultasi dengan semua pihak untuk menambah minimal satu sampai dua provinsi di Papua,” kata Tjahjo usai serah tejima Jabatan di halaman gedung Kemendagri Jakarta, Jumat (31/10).
Prioritas pembentukan DOB di Papua tersebut diharapkan dapat memeratakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Mendagri menilai Papua menjadi wilayah yang penting, sehingga perlu diperepat proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia itu.
“Papua itu wilayah yang besar, ada intervensi asing di sana yang tidak hanya menyangkut pendayagunaan sumber daya alam tetapi juga mulai merambat ke sektor-sektor lain,” kata Menteri Tjahjo. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Indonesia Hebat di DPR telah selesai menggelar rapat paripurna tandingan, Jumat (31/10). Dalam paripurna itu disepakati beberapa agenda seperti penyampaian mosi tidak percaya dan penyerahan nama-nama anggota alat kelengkapan dewan.
Rencananya, DPR tandingan juga akan menggelar rapat konsultasi, Senin (3/11).
Pimpinan sidang paripurna tandingan, Ida Fauziah dari Fraksi PKB meminta persetujuan anggota sidang mengenai agenda yang akan dilakukan selanjutnya.
“Lima fraksi telah ditetapkan, kemudian atas pandangan bapak ibu, meminta kepada kami untuk menjadi pimpinan sementara. Untuk jadi pimpinan definitif itu bagian dalam rapat konsultasi pada hari Senin nanti. Apakah dapat disetujui nama anggota dari 5 fraksi untuk ditetapkan menjadi anggota alat kelengkapan dewan?” kata Ida.
“Setuju” teriak para anggota DPR dari parpol yang tergabung di KIH itu.
Ida kemudian menjelaskan, agenda rapat konsultasi pada Senin mendatang untuk memusyawarahkan pimpinan alat kelengkapan dewan. “Dan pandangan mengenai perlunya pimpinan sementara didefinitifkan. Setuju?” tanya Ida.
“Setuju” teriak lagi para peserta sidang tandingan.
Ida pun menutup sidang paripurna yang berlangsung kurang dari satu jam itu. 

Artikel ini ditulis oleh: