Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (31/10). Ahok sedianya akan melakukan diskusi terkait solusi untuk meminimalisir penyelewengan di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, terutama untuk tata niaga daging sapi yang diduga melibatkan BUMD PD Dharma Jaya.
Setibanya di kantor KPK, Ahok membenarkan akan mendiskusikan soal PD Dharma Jaya. “Kita mau diskusi soal Dharma Jaya perdagangan sapi sama mau mendaftarkan LHKPN para ekslon 1-4,” kata Ahok di Gedung KPK.
Dia mengatakan seluruh pejabat struktural di DKI Jakarta, wajib untuk melaporkan LHKPN ke KPK. Hal tersebut bertujuan untuk memonitor para pejabat yang diduga terindikasi melakukan korupsi. “Semua harus lapor semua ya karena pejabat struktural,” kata dia,
‪Adapun perusahaan Dharma Jaya merupakan perusahaan milik pemprov DKI jakarta yang menyediakan dan menampung ternak potong, mengelola rumah potong hewan, penyediaan tempat penyimpanan daging dan pendistribusian sekaligus pemasaran daging. Tahun lalu, mantan Gubernur Jokowi juga sempat mewacanakan untuk menutup PD Dharma Jaya lantaran kuatnya dugaan korupsi di perusahaan itu.‬
‪Sebelumnya tahun lalu, BPK mengungkapkan ada 14 temuan dengan indikasi kerugian negara senilai Rp 4,9 miliar yang didapat dari pemeriksaan PD Dharma Jaya dalam tahun buku 2010/2011. BUMD ini juga disebutkan tak pernah memberikan satu rupiah pun ke dalam pendapatan asli daerah.‬
‪Selain membahas soal daging, Ahok akan berdiskusi dengan KPK dan ICW soal penyelenggaraan birokrasi yang bebas korupsi. Dia berencana untuk membuat aturan agar seluruh pejabat PNS DKI mulai dari eselon IV untuk melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) ke KPK.‬
‪”Termasuk membicarakan soal hal ini, jadi kita harus berani tangkep ini. (Korupsi) Ini mah sudah bukan rahasia umum, sudah lama ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI periode 2014-2019, Trimedya Pandjaitan menyesalkan sikap Sekretariat Jenderal (setjen) DPR yang tak memberi izin fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), menggelar rapat paripurna.
“Kami sangat sesalkan dilarangnya pemakaian ruangan paripurna,” kata Trimedya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10).
Eks anggota komisi III DPR periode 2004-2014 itu mengatakan, Setjen tidak dapat melarang anggota DPR menggunakan fasilitas ruangan paripurna.
“Tak boleh larang kami (Anggota DPR),” kata dia.
Sebelumnya, Sekjen DPR Winantuningtyastiti menegaskan tidak adanya agenda paripurna yang resmi hari ini. 
“Tidak ada paripurna hari ini. Karena tidak ada paripurna ya tidak dibukalah (ruangan paripurna),” kata dia.
KIH sendiri terdiri atas FPDIP, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

 Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon beserta keluarga Muhammad Arsad alias Arsad Assegaf alias Imen menyambangi Badan Reserse dan  Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jumat (31/10).
Kedatangan mereka ke markas korps Tribrata itu dalam rangka memantau proses hukum yang melibatkan anak pertama dari empat bersaudara itu.
“Kami memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, karena itu jangan dipersulit. Katanya mau bela wong cilik, tapi malah diskrimininasi,” kata Fadli saat ditemui di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan.
Fadli menjelaskan, selain memastikan proses hukum tersebut, pihaknya juga membela Arsad dengan cara menyiapkan pengacara, untuk meminta penangguhan penahanan.
“Kami ingin teliti dan mengkaji, jangan sampai hukum tajam kebawah,  tumpul keatas,” tegas Fadli.
Dalam kesempatan ini, Ibunda Arsad, Mursidah, (48) juga akan bertemu dengan Imen. Setelah sempat jatuh sakit (depresi) dan harus dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dirinya belum dapat menemui sang anak.
Fadli berharap, agar penegak hukum tidak terjebak dalam kepentingan politik tertentu. Dia juga sangat prihatin atas kasus yang menjerat seorang yang berprofesi sebagai tukang tusuk sate itu.
“Jangan sampai kasus ini justri menjadi bagian dari politisasi terhadap hukum. Banyak kasus bully lain tapi saya harap tidak pandang bulu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Museum yang berada di jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur bernama Museum Pengkhianatan PKI Lubang Buaya. Museum Pengkhianatan PKI ini dikelola oleh Pusat Sejarah TNI, Departemen Pendidikan, serta Departemen Kebudayaan Pariwisata, memiliki ratusan benda bersejarah terkait dengan peristiwa pemberontakan G30S-PKI.
Pintu gerbang tinggi menyambut pengunjung ketika memasuki Museum Pengkhianatan PKI, dengan jalan masuk lebar serta pepohonan rindang. Pengunjung hanya membayar karcis masuk Museum ini sebesar Rp2.500 per orang, baik dewasa maupun anak-anak, dengan karcis parkir bus Rp3.000, mobil sedan Rp2.000, sepeda motor Rp1.000.
Museum yang didalamnya dapat dilihat diorama rangkaian peristiwa terkait PKI yang terjadi sejak awal revolusi kemerdekaan sampai setelah meletusnya peristiwa G30S-PKI. Pada 4 November 1945, pasukan AMRI menyerbu Kantor Kabupaten dan Markas TKR di Tegal, namun gagal. Tokoh komunis lalu membentuk Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah untuk merebut kekuasaan di Tegal, Brebes dan Pekalongan.
Ada pula diorama Museum Pengkhianatan PKI tentang teror Gerombolan Ce’ Mamat, gembong komunis 1926, Ketua Komite Nasional Indonesia Serang. Ia menuduh pemerintah RI Banten sebagai kelanjutan kolonial, juga menghasut rakyat agar tidak mempercayai pejabat pemerintah. 
Pada 17 Oktober 1945 Ce’ Mamat membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang, merebut pemerintahan Karesidenan Banten, menyusun pemerintahan model Soviet. Ce’ Mamat beserta pengikutnya, diantaranya Laskar Gulkut, melakukan aksi teror, merampok, menculik membunuh pejabat pemerintahan.
Ketika Presiden Sukarno serta Wakil Presiden Moh. Hatta berkunjung ke Banten, dengan alasan dipanggil Presiden, Ce’ Mamat dengan anak buahnya menjemput R. Hardiwinangun, Bupati Lebak, dari rumahnya di Rangkasbitung dan membawanya ke desa Panggarangan. 
Keesokan paginya, 9 Desember 1945, mereka membunuh R. Hardiwinangun dengan menembaknya di atas jembatan sungai Cimancak lalu melempar mayatnya ke sungai. Diorama Museum Pengkhianatan PKI yang memperlihatkan tindak kekerasan Pasukan Ubel-Ubel di Sepatan, Tangerang, pada 12 Desember 1945. Dimulai pada 18 Oktober 1945, Badan Direktorium Dewan Pusat pimpinan Ahmad Khairun dengan dukungan gembong komunis bawah tanah berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintah RI Tangerang dari Bupati Agus Padmanegara.
Mereka membubarkan aparatur pemerintah tingkat desa sampai kabupaten, menolak mengakui pemerintah pusat RI, membentuk Laskar Hitam atau Laskar Ubel-Ubel karena berpakaian serba hitam memakai ubel-ubel (ikat kepala). Laskar Ubel-Ubel melakukan aksi teror dengan membunuh dan merampok harta penduduk Tangerang dan sekitarnya, seperti Mauk, Kronjo, Kresek, Sepatan.
Pada 12 Desember 1945, dibawah pimpinan Usman, Laskar Ubel-Ubel merampok penduduk Desa Sepatan, melakukan pembunuhan, termasuk membunuh tokoh nasional Oto Iskandar Dinata di Mauk. Diorama Museum Pengkhianatan PKI yang melukiskan peristiwa revolusi sosial Langkat pada 9 Maret 1946. Peristiwa ini bermula karena berdirinya Republik Indonesia belum diterima sepenuhnya oleh kerajaan-kerajaan Sumatera Timur. Ketidakpuasan sebagian rakyat yang menuntut penghapusan kerajaan dimanfaatkan PKI serta Pesindo untuk mengambil alih kekuasaan secara kekerasan.
Revolusi sosial dimulai pada 3 Maret 1946, selain untuk menghapus kerajaan juga merampok harta benda serta membunuh raja-raja beserta keluarganya. Tindakan teror pembunuhan terjadi di Rantau Prapat, Sunggal, Tanjung Balai dan Pematang Siantar pada hari itu. Pada 5 Maret 1946 Kerajaan Langkat secara resmi dibubarkan dan ditempatkan dibawah pemerintahan RI Sumatera Timur, namun tetap saja pada malam 9 Maret 1946 massa PKI pimpinan Usman Parinduri dan Marwan menyerang Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura. Istana diduduki massa PKI, beberapa keluarga Sultan dibunuh, Sultan beserta keluarganya dibawa ke Batang Sarangan.
Setelah keluar dari gedung Museum Pengkhianatan PKI terdapat Museum Monumen Pancasila Sakti, yang diresmikan pada 1 Oktober 1981. Di Museum Monumen Pancasila Sakti ini terdapat diorama rapat persiapan pemberontakan PKI, latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya (5 Juli hingga 30 September 1965), penculikan Men/pangad Letjen TNI A Yani, penganiayaan di Lubang Buaya (1 Oktober), pengamanan lanuma Halim Perdana Kusuma (2 Oktober), Pengangkatan Jenazah (4 Oktober), Proses Lahirnya Supersemar (11 Maret 1966), dan beberapa diorama lainnya.
Setidaknya ada 34 diorama di Museum Pengkhianatan PKI yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992 ini. Dikutip dari blog, Jumat (31/10).