Jakarta, Aktual.co — Insiden penggulingan meja dalam sidang paripurna  pembahasan susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) kemarin Selasa (29/10) menuai komentar miring.
Salah satunya Wasekjen PDI Perjuangan Pramono Anung. Dalam akun twitternya Mas Pram panggilan akrabnya menyatakan berpolitik dengan membalikkan meja, bentuk dan ekspresi kehilangan rasionalitas dan kontrol diri, tidak boleh terjadi #Malu2in.
Di sisi lain, mantan Wakil Ketua DPR ini juga menyatakan bahwa pimpinan DPR yang memimpin sidang, harus bersikap bijaksana.
“Pimpinan DPR dalam memimpin harus adil dan memimpin buat semua fraksi, bukan hanya kelompoknya saja #Malu2in,” jelas dia dalam akun @Pramonoanung.
“Dalam politik tidak boleh ada jalan buntu, harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar, tidak boleh berdasarkan poke-e #DPR,” sambung mantan politisi asal Kediri, Jawa Timur ini.
Perlu diketahui, dalam sidang paripurna pembahasan susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) kemarin, terjadi insiden banting meja. Kericuhan terjadi terkait masalah dualisme kepengurusan PPP.
Insiden penggulingan meja di ruang rapat paripurna dilakukan oleh Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar. Ia menilai susunan anggota fraksi PPP versi Suryadharma Ali yang diserahkan dan disahkan pimpinan DPR dalam paripurna dianggap tidak sah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, hari ini, Rabu (29/10), akan memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian di bawahnya.
Menteri-menteri tersebut antara lain, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nilla F Moeloek, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan.
Selain para menteri-menteri tersebut, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PNP2K) Bambang Widianto juga dikabarkan akan hadir dalam rapat itu.
Rapat itu sendiri akan dilakukan dilakukan di Kantor Kemenko Kesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pukul 11.00 WIB.
Sedangkan agenda rapat itu untuk mengkonsolidasikan program persiapan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Sebelumnya, Puan mengungkapkan pengimplementasian KIS dan KIP menjadi fokus utamanya untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan buka suara soal kontroversi bekas ketua tim Transisi Rini Soemarno menjadi menteri BUMN.
Menurut dia, penunjukan Rini bisa membuat Presiden Joko Widodo tidak dipercaya lagi oleh rakyat.
“Pemerintah ini dimulai dengan kepercayaan, makanya Jokowi terpilih. Tapi modal ‘trust’ itu bakal percuma jika disia-siakan. Jika publik enggak punya ‘trust’ ke pemerintah, gara-gara catatan masa lalu Menteri Rini, ya berat,” kata Ramadhan melalui pesan singkat, Rabu (29/10).
Bahkan, aks Wakil Ketua Komisi I DPR RI periode 2009-1024 itu menyayangkan jika benar Rini mendapat catatan merah atau kuning dari KPK, namun tetap ditunjuk jadi menteri. Dia menilai, harusnya Jokowi sensitif dengan persoalan seperti ini.
“Pak Jokowi harus sensitif. Jika sudah banyak catatan gitu, apalagi jika KPK enggak ‘happy’, ngapain dipaksakan,” kata dia.
Ramadhan menilai, nama Rini yang masuk jadi menteri bikin Kabinet Kerja Jokowi kurang bersih.
“Rini bikin Kabinet Jokowi kurang ‘kinclong’ (mengkilap).”
Seperti diketahui, sejumlah relawan Jokowi sempat melakukan aksi demo menolak Rini jadi menteri sebelum akhirnya ditunjuk oleh Presiden Jokowi.
Rini diduga terlibat dalam penjualan pesawat Sukhoi, penjualan RNI dan korupsi BLBI saat dirinya menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati Soekarnoputri dulu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan DPR RI akan memimpim pemilihan dan penetapan pimpinan komisi-komisi serta alat kelengkapan dewan (AKD) seraca simultan di 11 komisi dan lima AKD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (29/10).
“Pemilihan akan dilakukan melalui musyawarah mufakat atau voting, tergantung pada kondisi di masing-masing komisi dan AKD,” kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, melalui pernyataan tertulis.
Bambang menjelaskan, pimpinan DPR RI menjadwalkan pemilihan dan penetapan pimpinan komisi dan AKD tersebut yakni, Komisi I pada pukul 11:00 WIB, Komisi II (10:)) WIB), Komisi III (12:00 WIB), Komisi IV (10:00 WIB), Komisi V (13:00 WIB), Komisi VI (11:00 WIB), Komisi VII 12:00 WIB), Komisi VIII10:00 WIB), Komisi IX 11:00 WIB), Komisi X (12:00 WIB), dan Komisi XI (10:00 WIB).
Kemudian, pemilihan dan penetapan pimpinan AKD yakni Badan Legislasi (Baleg) pada pukul 13:00 WIB, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) pukul 13:00 WIB, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) pukul 14:00 WIB, Badan Anggaran Anggaran (Banggar), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pukul 14:00 WIB.
Menurut Bambang, pimpinan DPR RI sebanyak lima orang yakni ketua Setya Novanto (FPG) serta empat wakiln ya masing-masing Fadli Zon (FGerindra), Agus Hermanto (FPD), Taufik Kurniawan (FPAN), dan Fahri Hamzah (FPKS), akan hadir di komisi dan AKD masing-masing untuk memimpin pemilihan dan penetapan pimpinan komisi dan AKD.
Sebelumnya, pada rapat paripurna penetapan anggota komisi dan AKD, Selasa sore, pimpinan DPR RI menetapkan anggota komisi dan AKD dari Fraksi PPP meskipun terjadi kericuhan dan diwarna oleh aksi menggulingkan dua meja di ruang rapat paripurna karena anggota Fraksi PPP menilai penetapan tersebut secara sepihak.
Dengan hasil kemarin, maka sudah ada enam fraksi dari 10 fraksi yang anggotanya telah ditetapkan oleh pimpinan DPR RI.
Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI jika jumlah anggota komisi dan AKD sudah korum yakni separuh plus satu maka bisa dilakukan pemilihan dan penetapan pimpinan komisi dan AKD.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana, hari ini, Rabu (29/10) dijadwalkan bertolak menuju Medan, Sumatera Utara, untuk meninjau lokasi bencana alam di Sinabung, Tanah Karo.
Presiden beserta rombongan dijadwalkan bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan Udara Suwondo, Medan. Ikut dalam rombongan Presiden, antara lain Mensos Khofifah Indar Parawansa.
Kunjungan kerja ke daerah ini merupakan kunjungan pertama Presiden Joko Widodo sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu.
Ini juga merupakan kali pertama Presiden dan Ibu Negara menggunakan pesawat kepresidenan yang ada sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Direncanakan Presiden pada Rabu malam telah tiba kembali di Jakarta. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya cacat hukum.
Oleh karenanya, Wakil Ketua Umum Persatuan Pembangunan (PPP) Epyardi Asda akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kata dia, Menkum dan HAM tidak mengacuhkan dan memperhatikan UU Partai Politik, utamanya tentang penyelesaian perselisihan di internal partai yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai. 
“Kita akan ajukan gugatan ke PTUN,” katanya.
Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli telah menandatangani surat keputusan tentang pengesahan hasil Muktamar VIII PPP yang akhirnya ketua umumnya adalah Romahurmuziy atau Romi. (baca: DPR Ajukan Interpelasi Menkum HAM)
Surat Keputusan Menkumham itu ditandatangani oleh Yasona tertanggal 28 Oktober 2014, sehari sesudah dilantik menjadi menteri oleh Jokowi.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: