Jakarta, Aktual.co —Pihak termohon satu dan dua yakni Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak seluruh gugatan yang dilayangkan terpidana Antasari Azhar, yang menilai Bareskrim dan Polda Metro Jaya tidak memproses dugaan kesaksian palsu Jeffry Lumampaouw dan Etza Imelda Fitri Mumu.
“Termohon satu menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan pemohon,” ucap salah seorang kuasa hukum Kapolri saat membacakan eksepsi atas gugatan Anasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/11).
Kuasa hukum Kapolri yang enggan memberi tahu namanya itu menegaskan, bahwa gugatan yang dilayangkan terpidana Antasari tersebut bukan materi praperadilan, karena sudah masuk pokok perkara.
Menurut dia, sesuai Pasal 77 KUHAP, materi praperadilan hanyalah mengenai sah atau tidkanya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian pentuntutan. Kemudian, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Sedangkan, kata dia, permohonan praperadilan pemohon, yakni menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Menyatakan secara hukum para ternohon telah menghentikan penyidikan atas laporan polisi No Pol. : LP/518/VI/2013/Bareskrim.
“Bukti lapor TBL/259/VI/2013/Bareskrim, tanggal 18 Juni 2013 secara tidak sah dan melawan hukum,” ujarnya.
Gugatan Antasari lainnya, menyatakan secara hukum tindakan para termohon yang menghentikan penyidikan atas laporan polisi bernomor di atas tersebut sehingga merugikan kepentingan pemohon, baik secara meteriil dan non materiil.
Antasari juga meminta hakim Marisi Siregar menghukum termohon I dan II karena tidak menindaklanjuti laporannya yang mengadukan Jeffry Lumampouw dan Etza Imelda Fitri Mumu yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.
“Menghukum para termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur kuasa hukum tergugat I membacakan petitum Antasari.
Termohon I dan II menilai gugatan Antasari bukan ranah praperadilan, gugatan besifat kabur, dan sudah memasuki pokok perkara. Terlebih, tegasnya, Polda Metero Jaya tidak pernah menghentikan proses hukum yang diadukan Antasari tersebut.
“Menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk selurhnya dan membebankan biaya perkara kepada pemohon,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

 Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Megawati Soekarnoputri, Muhammad Prakosa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (11/11). Mantan Anggota Komisi IV DPR itu mengaku bakal menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Saya mendapatkan surat dari KPK, untuk dijadwalkan memberikan keterangan sebagai saksi, atas kasus pemberian atau menjajian sesuatu kepada pegawai negeri sipil dan penyelenggaran negara, terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri,” kata dia ketika tiba di gedung KPK.
Meski begitu, dia mengaku tak tahu perihal subtansi pemeriksaan. Namun demikian, sambung dia, kemungkinan kesaksinya diperlukan sepertihalnya ketika itu dirinya pernah memberikan kesaksian terhadap tiga tersangka dalam kasus yang sama.
“Yang dulu bulan Juni, saya memberikan keterangan terkait tiga tersangka, yang ditanya kepada saya yang setahu saya, pada saat saya menjabat sebagai menhut tentang status kawasan hutan itu.”
Dalam kasus ini, kata dia satatusnya ketika itu tidak ada pemberian ataupun memberikan izin rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Apakah itu ada izinya pada saat itu atau hutan produki, hutan lindung, seperti itu. Jadi tak terkait langsung, seperti memberi sesuatu atau menerima sesuatu.”
Dia pun mengaku, tidak tahu soal aturan menteri pada tahun 1998-1999 yang mengatakan, kawasan hutan di daerah Bogor sebagai penyanggah air antara Bogor dan Jakarta. Hal tersebut, kata mantan Ketua Badan Kehormatan DPR lebih tepat ditanyakan kepada MS Kaban selaku mantan menteri kehutanan ketika itu pula.
“Itu ditanyakan kepada yang bersangkutan bukan kepada saya. Tapi yang jelas pada saat itu pertanyaan yang diajukan ke saya ada kasus ini. Terkait dengan saya pada saat menjadi kemenhut,” kata dia.
Ketika ditanyakan PT BJA pernah mengajukan izin pada tahun 1993. Politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun lagi-lagi lebih memilih untuk menjawab tak tahu. “Saya tidak tahu, nanti saja ya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex Noerdin menyayangkan proses seleksi Direktur Utama Pertamina oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  pimpinan Rini Soemarno yang dilakukan secara tertutup.
Semestinya, kata dia, Kementerian BUMN melaksanakan uji kepatuhan dan kelayakan secara transparan.
“Harusnya transparan, harusnya (juga) diuji ke publik. Diuji dalam arti untuk mengetahui apakah rekam jejak yang bersangkutan layak atau tidak, punya kapasitas atau tidak. Itu harus diuji publik calon-calonnya dalam penyaringannya,” kata Dodi saat dihubungi, Selasa (11/11).
Menurut politikus Partai Golkar itu, transparansi proses seleksi dan uji publik sangat penting dilakukan sekaligus untuk mengetahui apakah calon-calon Dirut Pertamina mempunyai visi yang kuat membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. 
Pekan depan, Komisi VI akan meminta penjelasan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait hal itu.  
“Jelas, nanti kalau raker akan kita pertanyaan, karena ini berkaitan dengan Pertamina. Enggak bisa dong perekrutannya dilakukan secara tertutup,” kata Dodi. 
Proses seleksi Dirut Pertamina dilakukan melalui PT Daya Dimensi Indonesia (PT DDI). Seleksi dikabarkan diikuti dari jajaran internal dan eksternal Pertamina. 
Enam calon calon eksternal disebut-sebut Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi, Direksi Bank Mandiri Sunarso, mantan Dirut Bank Mandiri Zulkifli Zaini, mantan Dirut PLN Fahmi Muhtar, Dirut Semen Indonesia Dwi Sucipto dan mantan Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah. 

Artikel ini ditulis oleh: