Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi IV DPR 2009-2014 sekaligus mantan menteri kehutanan RI membenarkan bahwa dirinya telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi terkait  tindak pidana korupsi proses rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di kawasan hutan Bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri, Selasa (11/11).
“Tadi saya memberikan keterangan dua kali untuk tersangka yang berbeda. Yang dulu yang Juni kemudian yang sekarang,” ujar Prakosa, usai diperiksa penyidik, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/11). .
Ia mengaku mendapat pertanyaan tentang pengetahuannya yang pada saat itu menjabat sebagai menteri kehutanan terkait dengan status hutan di Bogor.
“Pertanyaannya sama yaitu tentang pengetahuan saya pada saat menjabat sebagai menteri kehutanan terkait dengan status hutan di Bogor tersebut yang menjadi objek dari perkara ini,” kata dia.
Prakosa yang diperiksa KPK dalam waktu yang terhitung cepat yaitu hanya 2 jam, enggan berkomentar soal suap-menyuap dalam kasus ini.
“Yang ditanyakan adalah terkait dengan status hutannya itu. Jadi, perkaranya itu perkara suap menyuap ya. Tetapi, yang ditanyakan, saya memberikan keterangan terkait dengan status hutan tersebut,” jelas Prakosa.
“Jadi, untuk yang ditanyakan ke saya itu tidak terkait dengan suap menyuapnya. Karena saya tidak terkait sama sekali dengan hal itu,” lanjut Prakosa menegaskan.
Mengenai status hutan yang menjadi objek perkara pada kasus ini, Prakosa mengatakan hutan tersebut adalah hutan produksi. Namun, ia enggan mengungkapkan apakah saat ini hal tersebut disalahgunakan.
“Kalau yang seingat saya ya, seingat saya adalah hutan produksi. Ya itu tergantung kebijakan pemerintah,” ujar Prakosa.
“Itu jangan ditanyakan ke saya. Kalau menurut saya, itu adalah tadi saya hanya memberikan keterangan terkait dengan status hutan yang jadi objek perkara itu,” lanjutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo mengatakan, pola pemilihan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tidak diubah meskipun ada rencana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD untuk menyelesaikan kekisruhan di DPR.
“Memang ada perubahan UU MD3 dan tata tertib dewan namun pemilihan pola paket belum akan diubah,” kata Drajat melalui pesan singkat, Selasa (11/11).
Dradjad mengatakan, hal itu berarti sama dengan polanya seperti yang terjadi pada tahun 1999 dan 2004 bukan 2009.
Menurut dia, perubahan UU MD3 dan tatib itu untuk mengakomodir kepentingan KIH sehingga dicapai kesepakatan untuk menyatukan parlemen.
“Tentu saja PAN sudah membahas perubahan itu dan ada beberapa poin inti,” kata dia.
Dia menjelaskan perubahan dalam UU MD3 dan tatib khususnya terkait dengan jumlah pimpinan komisi dengan penambahan satu wakil ketua. Dradjad mengatakan KIH akan mendapatkan 16 kursi wakil ketua di masing-masing komisi.
“KIH akan mendapat 16 wakil ketua, formatnya wakil ketua ditambah satu dari yang sudah ada saat ini,” kata dia.
Selain itu Dradjad mengatakan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan berperan dalam mendamaikan kekisruhan antara KMP dan KIH. Kedua tokoh itu menurut dia berperan penting dalam membangun pembicaraan antara kedua kubu tersebut.
“Ketum PAN (Hatta Rajasa) dan Bang Zul (Zulkifli Hasan) berperan kunci dlm pembicaraan antara KMP dan KIH,” kata dia.
Sebelumnya politisi PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan pertemuan antara pimpinan Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih di ruang Ketua DPR pada Senin (10/11) menghasilkan tiga kesepakatan.
“Hari ini telah dilakukan kesepakatan antara KMP dan KIH penyelesaian itu terdiri atas tiga poin, pertama, kedua belah pihak seluruhnya akan berada didalam alat kelengkapan dewan (AKD) yang jumlahnya ada 16 dan tidak ada penambahan,” kata Pramono usai bertemu dengan pimpinan KMP dan pimpinan DPR, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (10/11).
Dia mengatakan kesepakatan kedua, akan ada perubahan tata tertib dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang diharapkan selesai sebelum 5 Desember 2014. Pramono berharap hari Kamis (13/11) sudah bisa dilaksanakan rapat paripurna dan anggota KIH akan masuk dalam penyelesaian revisi MD3 dan tatib.
“Ketiga, kalau ini semua sudah terselesaikan maka tentunya dewan tidak akan ada persoalan yang perlu diselesaikan, dan kita konsentrasi untuk segera bermitra dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang belum diselesaikan,” kata dia.
Dia mengatakan direncanakan Senin (10/11) sore, draft kesepakatan itu akan diselesaikan dan disepakati untuk ditandatangani oleh dirinya dan Olly Dondokambey dari KIH dan Hatta Rajasa serta Idrus Marham dari KMP.
Setelah itu menurut dia ada rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi untuk menyelesaikan seluruh persoalan di internal DPR.
Sementara itu Ketua DPR Setya Novanto menegaskan tidak ada perubahan UU tentang MD3 untuk menyelesaikan kekisruhan di DPR.

Artikel ini ditulis oleh: