Jakarta, Aktual.co — Ketua Majelis Hakim PN Pontianak Torowa Daeli dalam pembacaan vonis, Selasa, menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara, denda Rp200 juta terhadap terdakwa Idha Endri Prastiono kasus perampasan barang bukti mobil Mercedes Benz C 200 milik orang berperkara.
“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tidak pidana korupsi bersama-sama sehingga kami menjatuhkan vonis delapan tahun penjara, denda Rp200 juta,” kata Torowa Daeli di Pontianak.
Menurut dia apabila terdakwa tidak membayar uang denda Rp200 juta, maka hukumannya ditambah selama enam bulan kurungan penjara. “Hukuman terdakwa juga dikurangi selama dia (terdakwa) menjalani masa tahanan,” ujarnya.
Adapun hal-hal yang memberatkan, yakni akibat perbuatan terdakwa berdampak ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat hukum. Sementara hal yang meringankan, selama dalam persidangan terdakwa bersikap sopan, kata Torowa.
Kasus Tipikor yang diperkarakan tersebut, sewaktu terdakwa menjabat sebagai Kasubdit III Reserse Narkotik Polda Kalbar, dengan pangkat AKBP Idha Endri Prastiono.
Sementara itu, terdakwa Endri Prastiono menyatakan menolak putusan hakim tersebut, sehingga mengajukan banding.
JPU Kejati Kalbar Juliantoro Hutapea menyatakan menerima putusan hakim yang telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa selama delapan tahun penjara dan denda Rp200 juta itu.
Menurut dia sudah hak terdakwa untuk menerima atau menolak putusan majelis hakim tersebut.
Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Idha Endri Prastiono selama delapan tahun penjara dan denda Rp200 juta, serta subsidair enam bulan kurungan penjara.
JPU menuntut Indha dalam kasus dalam perampasan barang bukti mobil Mercedes Benz C 200 milik orang berperkara, sewaktu terdakwa menjabat sebagai Kasubdit III Reserse Narkotik Polda Kalbar.
Menurut JPU terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga melanggar pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20/2001, dan pasal 374 KUHP.
Sidang dengan agenda pembacaan vonis dari majelis hakim PN Pontianak dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir satu jam setengah kemudian, atau sekitar pukul 10.00 WIB. Puluhan aparat kepolisian menjaga sidang Tipikor tersebut, baik di dalam maupun luar ruangan Pengadilan Negeri Pontianak.
Dalam Sidang Komisi Kode Etik (KKE) Polda Kalbar, Jumat (10/10) merekomendasikan terduga pelanggar AKBP Idha Endri Prastiono dikenakan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH), karena dianggap perbuatan Idha sudah terbukti bersalah melanggar kode etik dan disiplin.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI Setya Novanto membantah pernyataan juru runding dari Koalisi Indonesia Hebat, Pramono Anung yang menyebut Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) akan direvisi.
“Tidak ada pasal yang diubah,” kata Setya Novanto kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/11).
Pada Senin (10/11) kemarin, kedua kubu sepakat berdamai setelah lama berseteru memperebutkan jatah alat kelengkapan dewan (AKD). Kapan dan di mana kesepakatan itu akan ditandatangani masih belum diungkap.
“Semua dasarnya kesepakatan bersama antara Pramono di KIH dan di KMP Idrus serta Pak Hatta. Nanti pimpinan fraksi tanda tangan bersama,” kata dia.
Sebelumnya, politikus PDIP Pramono Anung menyebut akan ada revisi UU MD3, setelah kedua kubu menemui kata sepakat untuk berbagi “jatah kursi”. UU yang uji materinya sempat ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) itu dengan mudah akan kembali diubah.
“Akan ada perubahan tatib dan MD3 yang diharapkan selesai sebelum 5 Desember,” kata Wasekjen PDIP Pramono Anung yang ikut dalam lobi, di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

 Jakarta, Aktual.co — Ketua MPR Zulkifli Hasan ternyata tidak hanya diperiksa untuk kasus korupsi alih fungsi hutan di Riau. Namun politisi PAN tersebut, juga akan diperiksa untuk kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor.
Kemarin, Senin (10/11) Zulkifli memang dijadwalkan pemeriksaannya sebagai saksi untuk Annas Maamun pada kasus alih fungsi hutan Riau tapi, ia tidak hadir pada jadwal pemeriksaannya itu.
Namun, hari ini, Selasa (11/11), menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Zulkifli akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Kwee Cahyadi Kumala dalam kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor.
“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi KCK (Kwee Cahyadi Kumala),” kata Priharsa, Selasa (11/11).
Selain Zulkifli, hari ini KPK juga memanggil Dirjen Planalogi Kehutanan pada Kemehut Bambang Soepijanto, Sekretaris Jenderal Kemenhut Hadi Daryanto, Anggota Komisi IV DPR periode 2009-2014 Muhammad Prakosa dan dua orang dari swasta Atar Kompoy dan Keith Steven Muljadi.
Kelimanya juga diperiksa sebagai saksi Kwee Cahyadi Kumala.
“Mereka akan diperiksa sebagai saksi KCK kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor,” tambah Priharsa.
Kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor ini berawal dari operasi tangkap tangan yang mengamankan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, M Zairin serta Yohan Yap, pihak swasta dari PT Bukit Jonggol Asri pada Z Mei 2014.
Nama Kwee Cahyadi Kumala sendiri diduga bersama-sama Yohan Yap melakukan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pemberian rekomendasi tukar-menukar hutan di Kabupaten Bogor.
Atas kesalahannya itu, Cahyadi disangkakan pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau pasan 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia juga disangkakan melanggar pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001, karena melaukan upaya menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi-saksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby