12 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42228

DPR Tandingan, KIH Ajarkan Politik Anarki

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan, pimpinan DPR RI tandingan yang digagas oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengajarkan politik anarki.
Pembentukan DPR tandingan dan mosi tidak percaya adalah tidak rasional dan tidak sesuai aturan yang disepakati dalam Undang-Undang dan tata tertib yang berlaku.
“Kita ini bukan parlemen jalanan atau penganut politik anarki yang tidak mau terikat aturan. Jangan sampai legitimasi kita dipertanyakan karena ketidaktaatan kita pada hukum. Jangan ajarkan rakyat untuk langgar konstitusi dan UU,” kata Muzzammil dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/10).
Menurut Muzzammil, anggota DPR RI periode 2014-2019 yang telah dilantik dan disumpah pada 1 Oktober 2014 untuk taat konstitusi, UU, Tata Tertib dan Kode Etik dewan.
“Kepada teman-teman KIH saya mengajak untuk segera bekerja dan taati konstitusi dan UU. Pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan telah diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib. MK juga sudah memutuskan UU MD3 telah sesuai dengan konstitusi,” kata dia. Setelah MK menolak gugatan KIH tentang UU MD3, menurut Muzzammil, seharusnya tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Jika KIH berpendapat bahwa pimpinan DPR definisitif melanggar aturan atau tidak cakap, silahkan sampaikan di sidang paripurna dan Majelis Kehormatan Dewan DPR.
“Mari kita ikuti aturan dan prosedur yang ada. Supaya kita semua bersama-sama kerja seharusnya teman-teman segera daftarkan nama-nama anggota untuk masuk AKD. Karena pada Pasal 76 UU MD3 menyebutkan setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jokowi Harus Berani Mengembalikan UUD 45 ke Naskah Asli!

Semarang, Aktual.co — Platform ekonomi kerakyatan terus digembar-gemborkan oleh mantan calon presiden Prabowo Subiyanto. Hal ini dilakukan untuk menentang liberalisasi ekonomi yang terjadi di Indonesia. 
Di sisi lain, pola pikir Presiden RI Joko Widodo belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat luas. Apakah tetap konsisten di jalan Trisakti, atau sudah bergeser. 
Demikian disampaikan politikus Partai Gerindra ini Sriyanto Saputro kepada Aktual.co, di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Kamis (30/10).
“Kita belum tahu mainstraem Jokowi seperti apa. Tapi, yang pasti kita meminta Jokowi berani kembali UUD 45,” imbuhnya.
UUD 45 pasca amandemen keempat dinilai merusak batang tubuh konstitusi bangsa. Di antara pasal yang dianggap paling bermasalah adalah penambahan dua ayat pada UUD 45. Penambahan dua klausul pasal ini mengubah ekonomi kerakyatan ke arah ekonomi liberal.

Ini Alasan Kadis PU Tolak Tandatangan Pembayaran JEDI

Jakarta, Aktual.co —Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan akhirnya angkat bicara soal alasannya menolak menandatangani dokumen pembayaran proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).
Menurutnya urusan tandatangan itu hanya soal salah persepsi saja. 
Yakni Antara Undang-Undang 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan aturan itu secara administrasi Manggas tidak berani menandatangani walaupun menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Dia beranggapan tandatangan di pembayaran proyek JEDI bisa diwakilkan ke kepala bidangnya sebagai Pengguna Anggaran. Padahal yang harus menandatangani dokumen itu harusnya Manggas sebagai KPA, bukan kepala bidang yang hanya sebagai sebagai PA.
“Kemarin kan ada perbedaan persepsi saja.  Setelah dikonsultasikan dengan BPKP dan lain-lain sekarang sudah clear,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (30/10).
Penolakan Manggas diketahui berakibat pada terkatungnya pembayaran proyek pengerukan 13 sungai kepada pengembang. Lantaran pihak Kemenkeu menolak mencairkan dana, karena dokumen hanya ditandatangani kepala kepala bidang. 
Meski Manggas akhirnya bersedia tandatangan setelah bertemu dengan Sekda Provinsi DKI Saefullah, namun ‘ulahnya’ membuat Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram.
Ancaman pemecatan pun dilontarkan Ahok.
Mengenai isu pemberhentian jabatan yang akan dihadapinya, Manggas mengatakan ia hanya pasrah dan hanya bisa bekerja dengan lebih baik.
“Ya kita kerja keras aja,” ujarnya.
Seperti diketahui, proyek JEDI diketahui merupakan proyek bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Proyek yang berupa pengerukan dan rehabilitasi sungai itu dilakukan untuk membenahi sistem drainase di Jakarta guna mengantisipasi banjir.

Artikel ini ditulis oleh:

BEI Dorong Perusahaan Jepang Masuk Pasar Modal

Jakarta, Aktual.co —   Bursa Efek Indonesia (BEI) menggandeng perusahaan asal Jepang, Takara Printing Co Ltd guna mengembangkan dan mendorong perusahaan Jepang maupun afiliasinya yang ada di Indonesia untuk masuk ke pasar modal Indonesia.

“Takara membantu menerjemahkan peraturan-peraturan pasar modal Indonesia termasuk mekanisme untuk melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) ke dalam bahasa Jepang agar dapat dimengerti oleh perusahaan, investor dan pelaku pasar modal Jepang ,” ujar Direktur Utama BEI Ito Warsito usai penandatanganan “Business Cooperation Agreement ” di Jakarta, Kamis (30/10).

Ia mengemukakan kerja sama itu mencakup kegiatan seminar, road show, marketing campaign, workshop dan kegiatan sosialisasi lainnya yang dapat mengikutsertakan lembaga dan profesi penunjang di Jepang ataupun di Indonesia untuk mendukung kegiatan itu.

“Sebelumnya, Takara mengadakan seminar tentang pasar modal Indonesia di Tokyo dan dihadiri oleh BEI. Dari target 40 perusahaan yang hadir ternyata melampaui menjadi 70 perusahaan, itu menunjukkan bahwa investor Jepang cukup positif memandang pasar modal Indonesia,” katanya.

Ito Warsito mengatakan bahwa beberapa perusahaan Jepang menyatakan minatnya untuk masuk ke pasar modal Indonesia yang merupakan tahap awal yang bagus.

“Di sini kan banyak perusahaan Jepang seperti di sektor otomotif, kimia dan lainnya. Itu merupakan salah satu perusahaan yang berpotensi untuk masuk ke pasar modal Indonesia,” ucapnya.

Ke depan, lanjut dia, pihak BEI dan Takara akan kembali mengadakan seminar yang sama pada bulan Maret 2015 mendatang. Aksi BEI ini merupakan salah satu bentuk upaya mendorong pertumbuhan jumlah emiten.

Direktur Utama Takara Printing Co Ltd Seiichiro Akutsu mengharapkan kerja sama itu dapat membangun industri pasar modal Indonesia dan perusahaan Jepang lebih baik lagi.

“Kami berupaya agar perusahaan Jepang yang ada di Indonesia dapat mencatatkan sahamnya (listing) di BEI,” ujarnya.

Takara Printing Co Ltd merupakan perusahaan yang menawarkan jasa percetakan “All in One Initial Puvlic Offering” (IPO) Package, yaitu sejak persiapan IPO, saat IPO dan setelah IPO dengan memberikan panduan dalam menjalin hubungan dengan investor dan pemegang saham. Takara juga merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya telah tercatat di Tokyo Stock Exchange (TSE) pada tahun 1998.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

KIH Bikin DPR Tandingan, Prabowo: Tidak Dewasa

Jakarta, Aktual.co — Langkah fraksi partai politik koalisi Indonesia hebat (KIH) yang mengeluarkan mosi tidak percaya dan membentuk parlemen tandingan terus menuai kritik.
Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai langkah yang dilakukaan oleh KIH menunjukan ketidak dewasaan mereka dalam berpolitik.
“Anda buka saja UUD 1945, ada gak DPR tandingan. Itu tidak pernah ada, saya minta kedewasaannya dalam berpolitik,” kata Prabowo, di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (30/10).
Dia juga mengatakan jika seharusnya sebagai pemipin berfikir arif dan bijaksana. Sebab, kata dia, adanya pemikiran tersebut tentu akan merugikan bangsa dan negara.
“Merugikan bangsa, pikiran itu merugikan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

IMES: Dirut Pertamina Harus Bebas dari Kepentingan Keluarga

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman menyarankan agar dirut pertamina adalah orang yang dipercaya Jokowi bukan atas rekomendasi sekumpulan keluarga. Hal itu melihat semangat Nawa Cita dan Tri Sakti yang digemborkan Jokowi mengusung semangat pembaharuan dan perubahan.

“Melihat semangat perubahan dan pembaruan yang digemborkan Jokowi, sebaiknya dirut Pertamina merupakan orang kepercayaan Jokowi diambil dari kalangan profesional, bukan dari birokrasi, atau orang Pertamina yang sarat dengan kepentingan kelompok dan keluarga,” ujar Erwin yang juga mantan anggota pokja energi Tim Transisi Jokowi-JK kepada Aktual di Jakarta, Kamis (30/10).

Menurutnya, semangat revolusioner Jokowi dalam merombak sistem di Pertamina akan muncul ketika dirutnya merupakan orang profesional kepercayaan Jokowi. Pasalnya, disitu akan muncul semangat perubahan dan pembaharuan tanpa ada konflik kepentingan kelompok dan keluarga.

“Spirit yang digaungkan adalah revolusi yang berarti perubahan dan pembaharuan. Jika dirut Pertamina memiliki ‘vested interest’ atau kepentingan kelompok maka dia akan mudah dipengaruhi dan condong untuk kelompoknya sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, Dirut Pertamina harus bisa merombak sistem yang ada di dalamnya dan membuang jauh-jauh konflik kepentingan. Selain itu, lanjutnya, dirut Pertamina harus memiliki integritas yang bagus.

“Pertama Dirut Pertamina harus miliki rekam jejak yang baik, ahli dan tentu saja profesional,” ujarnya.

Terkait rekam jejak, bisa dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan ketika dia menjabat di tempat sebelumnya dia bekerja, termasuk sikap kenegarawanan dan ahli dibidangnya. Apabila dia pernah dipanggil pihak kepolisian atau KPK, itu berarti rekam jejaknya tidak baik.

“Kalau dia pernah bersentuhan dengan hukum, atau diperiksa KPK. Artinya dia ikut tahu dan termasuk orang yang bertanggung jawab atas kasus tersebut,” tegasnya.

Mestinya, Rini selaku menteri BUMN menyingkirkan nama-nama tersebut. Banyak yang lebih profesional dan ahli dibidangnya.

“Seharusnya penunjukan Widyawan Prawiratmadja dan mantan-mantan binaan Ari Seomarno tidak usah dipakai lagi sebagai langkah pembaruan sektor Energi,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Rini Seomarno membantah bahwa dirinya akan mencalonkan kakak kandungnya, Ari Seomarno masuk dalam jajaran komisaris Pertamina.

“Enggalah, itu semua dengan fit and proper, ada proses lanjutan dan juga proses lainnya,” ujar Rini di Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa nama menjadi kandidat kuat pengganti Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan seperti Hari Karyuliarto, Darwin Silalahi dan Achmad Faisal.

Achmad Faisal merupakan Mantan Direktur Niaga Pertamina era Ari Soemarno ini kuat menjadi salah satu kandidat Dirut Pertamina. Hal ini tak lepas atas “endorsment” Jusuf Kalla dan Ari Soemarno.‎ Dirinya diketahui banyak memberikan fasilitas dan konsesi terkait proyek konversi konsumsi minyak tanah ke gas elpiji tabung 3 Kg era kepemimpinan SBY-JK. Proyek tersebut diluncurkan mantan Wapres JK pada 2007-2009. Publik banyak mengetahui, proyek in‎i banyak dipegang oleh lingkaran Jusuf Kalla.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain