Jakarta, Aktual.co — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya berdampak kecil terhadap defisit APBN. Sementara sebenarnya masih ada cara-cara yang lebih cerdas dari sekadar menaikkan harga BBM.
Menurut ekonom senior DR. Rizal Ramli, ada sejumlah pertanyaan penting yang harus dijawab oleh Presiden Joko Widodo dan tim ekonomi di Kabinet Kerja sebelum memutuskan kenaikan harga BBM.
Misalnya, mengapa di saat harga minyak mentah dunia turun dari 110 dolar AS  per barel menjadi 80 dolar AS per barrel, pemerintah mau menaikkan BBM dalam negeri?
“Juga, apakah adil menaikkan BBM tetapi tidak berani memberantas mafia migas yang merugikan negara puluhan trilliun rupiah? Padahal, di masa kampanye lalu, Jokowi kerap mengatakan dirinya akan memberantas segala macam mafia, termsuk mafia migas,” tulis Rizal Ramli lewat akun Twitternya, @ramlirizal.
Kemudian, Rizal Ramli juga mempertanyakan, apakah adil menaikkan harga BBM tapi tidak berani dan tidak bisa menekan biaya cost recovery yang merugikan negara lebih dari Rp 60 trilliun? Apakah adil menaikkan harga BBM, sementara negara membayar subsidi bunga obligasi BLBI Rp 60 trilliun per tahun kepada pemilik bank kaya sampai 20 tahun yang akan datang?
Mantan Menko Perekonomian yang sekarang bertugas sebagai Panel Ahli PBB itu juga bertanya, apakah adil menaikkan harga BBM, sementara pemerintah tidak melakukan langkah konkret membangun fasilitas pengolahan yang dapat mengurangi biaya produksi BBM sebesar 50 persen, plus menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Rizal Ramli menyinggung tentang kemungkinan kenaikan harga tarif listrik dalam waktu dekat. Untuk hal ini, Rizal Ramli mengatakan, salah urus PT PLN menjadi salah satu sebab penting di balik kenaikan harga tarif listrik itu. Kalau PLN menggunakan batubara sebagai sumber energi pembangkit listri, maka biaya produksi listrik hanya 6 sen per kW. Sementara, PLN merugi karena membeli dan menyewa ratusan diesel yang boros solar sehingga harga produksi listrik naik menjadi 30 sen per kW.
Jadi, Rizal Ramli menyimpulkan, kalau memang ingin melakukan revolusi mental, maka seharusnya pemerintah mengubah cara memandang persoalan BBM. Bukan sekadar melihat persoalan di hilir berupa harga BBM yang dinilai masih dapat dinaikkan.
Tetapi, juga melihat ke persoalan hulu yang berkaitan dengan penyebab krisis BBM di dalam negeri. Empat persoalan utama di sektor minyak dan gas, sebutnya lagi, pertama mafia migas yang berpraktik dengan bebas, diikuti KKN di kalangan pengusaha yang mendapatkan hak khusus dengan anasir di dalam tubuh pemerintahan yang memiliki bentukan kepentingan dengan kebijakan umum di sektor migas. Penyebab keempat, sambungnya adalah cost recovery BBM.

Jakarta, Aktual.co — Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu ujian pertama bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Akan tetapi, menurut survei yang dilakukan oleh  Lingkaran Survei Indonesia (LSI), jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, maka Jokowi menjadi tokoh yang paling disalahkan oleh publik. Presiden, Jokowi akan menjadi sasaran kekecewaan rakyat, terutama rakyat kelas ekonomi menengah ke bawah.
“Sebesar 51,20 persen publik akan menyalahkan Presiden Jokowi sebagai aktor yang bertanggung jawab atas penaikan harga BBM. Hanya 32,40 persen yang menyalahkan DPR,” kata anggota tim riset LSI, Rully Akbar, Kamis (30/10).
Bahkan, kata Rully, dukungan terhadap Jokowi akan merosot tajam karena pada saat Pemilu Presiden 2014 yang lalu, masyarakat “wong cilik” merupakan basis utama pendukung Jokowi.
Jokowi, kata dia, harus mempunyai opsi B untuk mengantisipasi kekecewaan masyarakat. Jokowi, kata Rully, harus membuat suatu kebijakan yang populer agar masyarakat tidak merasa terbebani akibat penaikan BBM.
“Kebijakan populis lain harus segera diimplementasikan, misalnya saja Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Jadi, masyarakat tahu subsidinya ke mana,” kata Rully.
Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 27-28 Oktober 2014. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 respons dan margin of error kurang lebih 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia.
LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.
Pemerintah dipastikan akan menaikkan harga BBM sebelum 1 Januari 2015. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji program perlindungan sosial yang tepat sasaran sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi itu.

Artikel ini ditulis oleh: