Jakarta, Aktual.co —Kejelasan apakah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menjadi Gubernur DKI definitif atau malah kembali menjadi Wakil Gubernur DKI, tak lama lagi akan segera muncul.
Lantaran Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku sudah mengantongi fatwa Mahkamah Agung mengenai penafsiran atas Peraturan Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 soal pemerintahan daerah yang dibuat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sudah diterima nih tertulis 28 Oktober, ya segera diumumkan nanti. Setelah diterima kalangan dewan,” kata Pras kepada Aktual.co, di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (28/10).
Meski sudah mengantongi surat balasan dari MA, Pras tetap menutup mulut rapat-rapat saat ditanya apa isi fatwa MA. Dia mengatakan tidak bisa menyampaikan ke media sebelum disampaikan ke DPRD DKI.
“Baru aja kita terima, nanti disampaikan dulu kepada rekan dewan,” ujar Pras, sambil buru-buru naik ke mobilnya.
Sebelumnya, kedua belah pihak yang berpolemik atas tafsiran Perpu no 1 tahun 2014, yakni Ahok dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan siap menerima apapun isi fatwa dari MA.
“Terlepas nanti undang-undang apa yang akan dipakai, ya kita terima. Gerindra tuh partai yang taat aturan,” ujar Taufik.
Sedangkan Ahok justru mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila MA ternyata membenarkan penafsiran dari Taufik.
Pasalnya Ahok menuding tafsiran Taufik atas Perpu tersebut hanyalah ‘skenario’ untuk menduduki kursi nomor satu di jajaran Pemprov, yakni sebagai Gubernur DKI. 
“Harapannya dia (Taufik) gitu nanti jadi gubernur. Kalau itu sampai terjadi, aku pilih berhenti aja daripada jadi wakilnya orang seperti itu kan males,” ujarnya, Jumat (24/10) lalu.
Ahok mengaku kesal lantaran merasa tafsiran Taufik atas Perppu No.1 tidak rasional. 
“Nggak banget tafsirannya. Jadi di Perppu itu ada Pasal 203, sedangkan dia baca yang 174. Di situ dikatakan kalau gubernur ganti maka wakilnya tidak bisa naik jadi gubernur,” ujarnya.
Diketahui, Taufik mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 173 Perppu No.1 bahwa  kepala daerah yang mengundurkan diri tidak otomatis digantikan oleh wakilnya. 
Karena apabila  masa jabatan kepala daerah yang mengundurkan diri masih di atas 18 bulan, maka penggantinya dipilih oleh DPRD dan calonnya diajukan partai pengusung.
Dalam Pasal 174 ayat 2 tertulis apabila sisa masa jabatan Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, maka dilakukan Pemilihan Gubernur melalui DPRD Provinsi.
Masih dalam pasal yang sama di ayat 3 dituliskan Gubernur hasil Pemilihan melalui DPRD Provinsi meneruskan sisa masa jabatan Gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan.
Di situlah ‘celah’ yang dituding Ahok bakal digunakan oleh Taufik untuk menjadikan dirinya sebagai Gubernur DKI.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pasca keluar dari Partai Gerindra, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlihat seperti ingin mencari ‘sandaran’ yang dianggapnya kokoh agar bisa menjalankan kebijakan yang seperti terlihat radikal.
Penilaian itu disampaikan Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Chris Biantoro, mengomentari akan dilibatkannya personel TNI guna menertibkan kawasan Monas dari PKL dan praktik parkir liar.
“Di satu sisi Ahok mau menunjukkan dirinya garang, tidak mau kompromi jadi siapapun tidak bisa mengotak-atik kebijakannya. Untuk itu dia seperti mengirimkan sinyal bahwa dirinya punya sandaran yang kokoh dengan mencitrakan dirinya dekat TNI dan Polisi,” ujarnya, saat dihubungi Aktual.co, Selasa (28/10).
Meski diakuinya, tidak ada yang salah jika seorang pejabat daerah dekat dengan petinggi TNI atau Kepolisian. Tapi hal itu jadi berbeda ketika si pejabat daerah menggunakan untuk mendukungnya dalam menyelesaikan permasalahan sosial.
“Itu tidak tepat,” tegas Chris. 
Bahkan Chris menilai kalau dengan menggunakan cara-cara seperti itu secara tidak langsung Ahok malah mengerdilkan dirinya sendiri.
“Dia jadi terlihat ngga percaya diri dan seperti butuh ‘back-up’ dari militer untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemuinya di Jakarta. Ini kan cara-cara lama yang digunakan di era orde baru.” 
Apa yang disampaikan Chris menanggapi rencana Ahok yang akan melibatkan personel TNI untuk menertibkan kawasan Monas dari PKL dan parkir liar. 
Dia mengaku menyayangkan dengan dilibatkannya TNI dalam urusan seperti itu.
“Urusan PKL atau parkir liar kan tidak masuk kategori ancaman ke negara. Masalah kaya gini kan kita juga tahu adalah masalah sosial di mana ada orang-orang miskin yang mencari uang di Monas. Masa harus dihadapi menggunakan TNI sih? ya maksimal polisi kan bisa diminta bantuannya. Ini berlebihan,” ujar Chris.
Menurutnya tindakan Ahok itu melanggar Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang TNI, yang menyebutkan bahwa yang bisa menggerakan TNI hanyalah Presiden dengan aturan-aturan tertentu.

Artikel ini ditulis oleh: