Jakarta, Aktual.co — Seorang pejabat senior Palestina pada Senin (27/10) mengutuk keinginan pemerintah Israel untuk membangun sebanyak 2.000 rumah di beberapa permukiman terbesar di Tepi Barat Sungai Jordan.
Saeb Erekat, pemimpin Departemen Perundingan di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan,  pengumuman Israel dikeluarkan “untuk memperlihatkan bahwa Pemerintah Israel adalah pemerintah penjahat internasional”.
Ia menuduh Pemerintah Israel berkeras untuk merusak pilihan penyelesaian dua-negara dengan melanjutkan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan di Jerusalem.
“Prilaku semacam itu kembali menyampaikan keabsahan sikap Palestina untuk pergi ke Dewan Keamanan PBB guna menuntut jadwal bagi diakhirinya pendudukan Israel dan mendirikan Negara Palestina,” kata Erekat, sebagaimana dilaporkan Xinhua, Selasa (28/10).
Ia menambahkan kegiatan permukiman yang berlangsung “kembali memperlihatkan perlunya untuk bergabung dengan kesepakatan dan lembaga internasional, terutama Mahkamah Anti-Kejahatan Internasional”.
“Kegiatan permukiman di Jerusalem Timur dan di Tepi Barat adalah kejahatan perang yang harus dipertanyakan dan menuntut pertanggung-jawaban dari mereka yang melakukan kejahatan ini,” kata Erekat.
Pada Ahad malam (26/10), Radio Israel melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sepakat dengan Menteri Ekonominya Naftali Benet untuk membiayai proyek pembangunan 2.000 unit rumah di beberapa permukiman besar di Tepi Barat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ethiopia dengan sengaja memburu dan menyiksa kelompok etnik terbesar di negara tersebut karena dianggap melawan pemerintah, demikian laporan Amnesti Internasional yang disiarkan pada Selasa (28/10).
Ribuan anggota etnik Oromo “secara rutin mengalami penangkapan tanpa surat perintah, penahanan dalam waktu lama tanpa tuduhan, penculikan, penyiksaan berulang-ulang, dan pembunuhan di luar hukum,” tulis laporan yang didasarkan atas wawancara terhadap lebih dari 200 orang tersebut.
“Puluhan orang yang dianggap membangkang telah terbunuh,” tulis Amnesti Internasional.
Sejak 2011 lalu pemerintah Ethiopia setidaknya telah menangkap 5.000 anggota etnik Oromo dengan alasan pembangkangan, kata Amnesti Internasional.
Sebagian besar di antara mereka dituduh terlibat dalam gerakan gerilya dari kelompok Oromo Liberation Front (OLF).
Amnesti Internasional mewawancarai para tahanan yang melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Kenya, Somalia dan Uganda. Mereka mengaku telah mengalami penyiksaan berupa “pemukulan, sengatan listrik, baja yang dipanaskan, tetesan plastik terbakar, dan pemerkosaan beramai-ramai,” kata laporan tersebut.
Seorang remaja putri mengatakan bahwa bara panas pernah dilempar ke perutnya karena dituduh sebagai anak pendukung OLF. Koban lain, seorang guru ditusuk dengan bayonet di bagian mata karena menolak mengajarkan “propaganda mengenai partai yang kini tengah berkuasa.” Sampai saat ini pemerintah Ethiopia belum berkomentar. Sebelumnya pihak tersebut selalu membantah laporan serupa mengenai penyiksaan dan penangkapan.
“Pemburuan terhadap terduga pembangkag Oromo oleh pemerintah ini adalah kebijakan berskala besar dan brutalitasnya sangat memprihatinkan,” kata peneliti Amnesti Internasional, Claire Beston.
“Kebijakan ini ditujukan untuk mengontrol semua bentuk “ketidak-patuhan politik” di negara tersebut,” kata Beston sambil menambahkan bahwa semua korban dari Ethiopia yang diwawancara mempunyai bekas penyiksaan mencakup luka bakar dan hilangnya anggota tubuh seperti jari, telinga, serta gigi.
Dengan jumlah populasi total sekitar 27 juta orang, Orama adalah kelompok etnis terbesar di Ethiopia dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa resmi Ethiopia.
Beberapa korban yang diwawancarai Amnesti Internasional mengatakan bahwa banyak orang yang ditangkap karena membentuk organisasi kebudayaan untuk mahasiswa. Sebagian lainnya mengatakan ditangkap karena membantu kelahiran anak seorang terduga anggota OLF.
“Sering penangkapan tersebut terjadi karena mereka menolak bergabung dengan partai penguasa,” kata Bestin yang mengkhawatirkan eskalasi penangkapan menjelang pemilihan umum Mei 2015.
Sebelumnya pada April dan Mei lalu, pasukan keamanan menemak mati sejumlah mahasiswa pengunjuk rasa dari Oromia.
Pada saat ini, pemerintah mengatakan bahwa jumlah total korban adalah delapan sementara kelompok Human Rights Watch meyakini angka tersebut jauh lebih besar.
Amnesti sendiri mengatakan bahwa puluhan orang tewas dalam unjuk rasa itu.

Artikel ini ditulis oleh: