Jakarta, Aktual.co — Tak mau disebut mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, bekas Direktur Jeneral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu klarifikasi kepada awak media.
“Tapi sebelumnya saya mau mengklarifikasi, saya tidak pernah mengkir ya. Saya selalu mngikuti jadwal, jadi jangan dikatakan mangkir. Subtasninya saja deh,” kata Anggito yang baru saja keluar gedung KPK usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk bekas Menteri Agama, Suryadharma Alie, Selasa (28/10).
Dia mengaku, pemeriksaan yang telah berlangsung itu merupakan pemeriksaan lanjutan. Dia pun menyebut, materi yang diajukan kepadanya masih hal yang sama. “Sekitar pengisian kuota kemudian pengadaan,” kata dia.
Baru saja Anggito merampungkan pemeriksaannya. Bekas Direktur Jeneral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian itu diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi penyelenggara haji di Kementerian Agama yang telah menjerat Suryadharma Alie.
Dalam kasus ini, KPK pernah menyita telepon genggam Anggito saat penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kemenag yang berada di Lapangan Banteng, Jakarta pada (22/5) lalu. Salah satu ruangan yang ikut di geledah yaitu ruangan Anggito.
Adapun Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kerana diduga menyalahgunakan wewenang sebagai menteri dalam proses pengadaan pemondokan haji, katering, perjalanan ibadah haji dan transportasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Presiden Joko Widodo diminta untuk segera mengumumkan nama Jaksa Agung yang baru sebagai bagian dari Kabinet Kerja.
“Apabila mengacu Putusan Mahkamah Konstitusional (MK) disebutkan bahwa Jaksa Agung juga merupakan bagian dari kabinet dalam hal penegakan hukum, sehingga patut dipertanyakan alasan Presiden belum mengumumkan nama Jaksa Agung yang baru, hingga kabinet sudah dibentuk,” kata peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dio Ashar Wicaksana di Jakarta, Selasa (28/10).
Jaksa Agung yang baru dinilai akan mempunyai tugas berat karena tiga alasan. Pertama dalam hal upaya pemberantasan korupsi karena masih tingginya persepsi masyarakat mengenai prilaku korup oleh aparat Kejaksaan. 
Kedua dalam hal akuntabilitas, Kejaksaan diniliai sebagai salah satu institusi dengan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kurang baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 
Ketiga dalam hal pengawasan internal, laporan Kejaksaan di tahun 2013 menyebutkan bidang pengawasan telah menjatuhkan sanksi terhadap 168 Jaksa yang melanggar kode etik, dimana 93 di antaranya terkena hukuman sedang dan berat.
“Berdasarkan alasan tersebut, perlu orang yang tepat untuk dipilih sebagai Jaksa Agung dengan kriteria independen yaitu tidak ada afiliasi partai politik dan korporasi, berintegritas, kompeten dan mampu memimpin yaitu pernah memimpin lembaga negara di bidang hukum,” tambah Dio.
Sejumlah nama yang dinilai tepat adalah Muhammad Yusuf (Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Yunus Husein (mantan Ketua PPATK) atau Busyro Muqoddas (Komisioner KPK).
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan sebaiknya calon Jaksa Agung juga perlu dicari rekam jejaknya oleh KPK.
“Ya perlu lah,” kata Abraham menjawab pertanyaan apakah kandidat Jaksa Agung perlu dilaporkan ke KPK pada Senin (27/10).
Ia menilai bahwa Jaksa Agung harus bersih sehingga dapat menjadi teladan, namun Abraham menolak untuk berkomentar mengenai siapa Jaksa Agung yang tepat.
“Hari ini mungkin belum sempat (dikonfirmasi ke KPK), tapi pengalaman di masa lalu Kapolri pun dikonfirmasi. Jangankan kapolri, waktu zaman SBY, pengisian Kabareskrim pun dikonfirmasi ke KPK. Zaman SBY, posisi jabatan bintang 3 di kepolisian itu diminta ‘tracking’ oleh KPK,” ungkap Abraham.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

‎Jakarta, Aktual.co – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mendesak agar komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk membuka daftar nama calon menteri Presiden Joko Widodo yang terkena tanda merah maupun kuning yang diumumkan sebelum pengumuman kabinet.

‎Pasalnya, dalam proses hasil seleksi yang melibatkan institusi pimpinan Abraham Samad Cs sudah dibuka kepada publik.

‎‎”Harus dibuka itu. Jadikan, karena prosesnya sudah terbuka, kini masyarakat bertanya-tanya siapa sih yang merah dan kuning itu? KPK wajib sekarang ini untuk membuka (nama calon menteri itu, red),” ucap Fadli, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/10). ‎

‎Ia pun akan mengusulkan, bila pimpinan komisi telah terbentuk. Pimpinan DPR yang membawahi komisi III DPR nanti, akan melakukan pemanggil terhadap KPK. Agar membuka secara gamblang daftar nama calon menteri yang terkena tanda merah dan kuning.‎

‎”Oh iya tentu, nanti kalau sudah terbentuk komisi III, kita akan minta untuk dibuka itu siapa-siapa saja,” pungkasnya.‎

Jakarta, Aktual.co —  Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) Kaspudin Nor, mengharapkan jaksa agung yang baru harus benar-benar independen atau tidak berpihak kepada kelompok manapun.
Jaksa agung jangan berpihak kepada kelompok manapun, benar-benar independen, katanya di Jakarta, Selasa (28/10).
Ia juga memperhatikan sosok jaksa agung mendatang harus memiliki kemampuan manajerial dan seorang leader yang mampu mengelola dengan baik suatu organisasi serta bagaimana meningkatkan sumber daya manusia lebih profesional.
Jaksa agung baru juga, kata dia, harus mampu meningkatkan kejaksaan jangan beban kerja saja yang diterima.
“Dia juga harus mampu memotivasi jaksa untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai tugas mulia penegakan keadilan,” tukasnya.
Penegakan keadilan itu, ditambahkannya, merupakan muatan moral sebagai dasar untuk mengubah kultur kejaksaan terkait ketidakprofesionalan kinerja berupa berani menerapkan sanksi, baik ke dalam maupun ke luar hingga meningkatkan citra di mata publik.
Soal keilmuan hukum juga wajid dikuasai oleh jaksa agung mendatang, karena jabatannya sebagai negoisator penegakan hukum dan dia mampu mensinergikan dengan lembaga hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedudukannya itu sebagai duta hukum, seperti berhubungan dengan luar negeri, ucapnya.
Setidaknya pemilihan jaksa agung saat ini, merupakan momentum tantangan untuk meningkatkan kembali citra kejaksaan. “Hingga menjadi lembaga yang disegani,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mempercayai dan ikut mengawasi kinerja para menteri pada Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019 agar tetap amanah dalam menjalankan tugas.
“Nanti kalau kerjaannya jelek, kita datang ke Pak Jokowi dan menyampaikan masukan agar diganti, tapi sekarang kita kasih kesempatan untuk bekerja dulu,” katanya saat dihubungi melalui telepon dari Semarang, Selasa (28/10).
Ganjar mengaku tidak masalah dengan banyaknya nama menteri pada Kabinet Kerja Jokowi-JK yang di luar perkiraan sebelumnya.
“Mungkin bukan teman kita yang masuk (pada susunan menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK) tapi itu adalah konsekuensi logis,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Menurut dia, siapapun sosok yang dipilih menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo harus dipercaya oleh semua masyarakat.
“Kalau kita tidak percaya dengan dia (menteri) bagaimana? anggaplah itu yang terbaik dan jika kinerjanya jelek tinggal dievaluasi,” katanya.
Seperti diwartakan, Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Kerja itu di Istana Merdeka, Minggu (26/10).
Kabinet Kerja Jokowi-JK yang dilantik pada Senin (27/10) itu berisi 34 menteri dan empat diantaranya mengisi menteri koordinator.
Mereka terdiri atas 18 menteri dari kalangan profesional, dan sisanya sebanyak 16 orang dari kelompok partai politik pendukung Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri atas PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, serta PPP.

Artikel ini ditulis oleh: