Jakarta, Aktual.co —  Petugas Polda Metro Jaya membekuk pasangan suami istri (Pasutri) Mualimin alias Imin dan Nasekhatul Hasanah alias Seha yang terlibat sindikat pencurian bermoduskan menjadi pembantu rumah tangga dengan menggasak harta majikan senilai Rp2 miliar.
“Para pelaku mencuri brankas berisi perhiasan emas seberat 1,5 kilogram dan uang tunai Dolar Amerika Serikat,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Heru Pranoto di Jakarta Selasa.
Kedua pelaku berkomplotan dengan tiga tersangka lainnya yakni Sumarni, Sukiman dan Sumarto yang mencuri harta milik Rieny Marlina di Jalan Cempaka Raya Blok E2 Nomor 14 Sawah Barat Jakarta Timur pada 2 Oktober 2014.
Saat ini, petugas masih memburu dua pelaku lainnya yaitu Rohim dan Bedun sebagai otak pelaku dan seorang penadah Ci’um.
Petugas menangkap Imin dan Seha di daerah Batang Jawa Tengah pada Rabu (22/10), sedangkan tersangka lainnya pada beberapa lokasi yang berbeda.
Heru mengungkapkan para pelaku menjalankan modus tersangka Seha menjadi pembantu rumah tangga di tempat yang menjadi sasaran.
Setelah bekerja beberapa lama, Seha memberitahukan kondisi rumah saat kosong ditinggal penghuninya kepada pelaku lain.
Heru menuturkan beberapa tersangka menjalankan perannya seperti suami Seha, Imin mengawasi lokasi atau pelaku lainnya membongkar brankas dan mengemudikan mobil sewaan untuk operasional.
Berdasarkan pengakuan tersangka, Heru menuturkan hasil kejahatan dijual kepada penadah Ci’um senilai Rp230 juta.
Tersangka Imin dan Seha kebagian Rp30 juta sedangkan sisanya dibagi kepada para pelaku lainnya.
Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa delapan unit telepon selular, tiga cincin emas, dua liontin, satu uni brankas dan satu bilah linggis.
Para tersangka dikenakan Pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman kurungan penjara lebih dari lima tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi PPP versi Romahurmuziy (Romi), Hasrul Azwar berdalih jika dirinya tidak melakukan pembantingan meja paripurna yang ada dihadapannya dalam rapat sidang paripurna.
Ia pun, mengatakan meja yang terlihat sengaja dibanting tersebut, akibat tersenggol oleh rekannya yang berada di samping Iskandar D Syaichu.
“Bukan saya.‎ Itu Pak iskandar (Iskandar D Syaichu) melangkah buru-buru, kemudian terguling meja di depannya, mejanya mas Romi. Gak sengaja itu. Jangan dibesar-besarkan,” dalih dia ketika dikonfirmasi, di ruang paripurna, Jakarta, Selasa (28/10).
Sementara itu, ketika ditanya soal sidang paripurna yang mengesahkan nama-nama yang diajukan kubu Ketua Fraksi versi SDA, Epyardi Asda? Hasrul mengaku kecewa dengan sikap ketua pimpinan sidang, Agus Hermanto.
“Yang disayangkan di paripurna itu susunan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) versi Epyardi. Sayakan memasukkan juga (nama-nama susunan Alat Kelengkapan Dewan) itu,” ucap dia
“Tapi itu nggak ditanyakan. Pimpinan dewan tidak terlebih dahulu mengundang kami. Pimpinan cenderung ke satu pihak, itu tidak boleh, tidak etik,” tambah dia.‎
Ia pun menayakan, pimpinan dewan lima orang itu tahu bahwa ada dualisme, konflik, kenapa gak ditunda dulu. Kenapa dia ikut campur terhadap internal.
“Seharusnya pimpinan dewan itu lebih arif bijaksana menyelesaikan masal fraksinya, bukan justru mengakui satu pihak,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada Fariz Fachryan, sangat menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang enggan membeberkan nama menteri yang diberi tanda merah saat perekrutan para calon menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi).
“Ini sangat mengecewakan lantaran KPK menutupi mengenai orang-orang yang berpotensi terlibat kasus korupsi,” ujar Faris kepada Aktual.co, Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut Faris, sikap lembaga yang dipimpin Abraham Samad Cs itu terkesan menutup-nutupi untuk diketahui publik. Padahal, sambung dia, dengan sikap terebut akan menimbulkan spekulasi dari masyarakat. “Tentu hal-hal yang seperti ini harus dihindarkan oleh KPK,” tegasnya.
Lebih jauh Faris mengatakan, Jika pun lengaga Adhoc ini hanya memberi masukan kepada Jokowi untuk menentukan menteri yang tidak terlibat dalam kasus korupsi, Seharusnya hasil pemelusuran tersebut dilaporkan secara terbuka kepada publik. “Agar kemudian masyarakat dapat memberi penilaian,” ungkapnya.
Kendati demikian, dirinya berharap agar proses pengembangan kasus yang pernah melilit para calon menteri yang direkomendasikan presiden Jokowi untuk segera diungkap.
“Tapi kami tetap berharap agar pengembangan kasus tidak berhenti pada aktor intelektual terutama kasus yang melibatkan calon-calon menteri,” demikian Faris.
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengaku kesulitan mengingat siapa saja nama-nama yang diberikan tanda merah, dan kuning oleh pihaknya. Pasalnya jumlah nama menteri yang diajukan Jokowi terbilang banyak, yaitu sekira 80 orang.
“Saya hitung-hitung itu jumlahnya hampir 80 semua. Jadi saya kesulitan mengingat mana saja nama yang saya berikan merah, dan kuning,” kata Abraham Samad dikantornya, Jakarta, Senin (27/10).
Meski begitu, Abraham berjanji ajan membeberkan siapa saja nama-nama tersebut. Dalam waktu satu sampai dua hari ke depan, KPK akan menelisik kembali nama menteri yang masuk dalam tanda peringatan tersebut. “Mungkin dalam waktu dekat saya bisa lakukan itu. Kalau hari ini saya belum memeriksa ulang. Karena saya perlu membuka arsip KPK kembali,” ujarnya.
Abraham enggan menyebut salah satu nama menteri yang masuk dalam catatan merah. Dikonfirmasi soal Rini Soemarno, Abraham mengaku tak ingat. “Saya kurang ingat. Karena ini ada konsekwensi dengan hukum. Jadi saya tidak bisa menerka-nerka,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Langkah Muktamar Islah yang diagendakan oleh Majelis Syariah yang dipimpin KH Maemoen Zubair dan tim pada 30 Oktober 2014 di Jakarta adalah langkah yang tepat. Dianggap tepat lantaran islah ini merupakan langkah awal untuk kembali kepada Khitoh PPP sebenarnya.
Demikian dikatakan pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, Islah adalah jalan yang paling tepat disaat situasi politik yang terus dinamis di Indonesia akhir-akhir ini dengan melihat wajah kabinet yang tak sempurna dan problem negara begitu besar. Selain itu, kata dia, momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi dan mengoreksi dua kubu besar di PPP. 
“Evaluasi ini dititikaberatkan bahwa politik itu tidak serta merta merebut kekuasaan, tetapi politik juga membawa nilai-nilai PPP sebenarnya yang berlandaskan Islam,” tegas Ubed.
Nilai Amar Maruf Nahi Munkar dalam PPP harus dikembalikan lagi dan inilah yang membuat situasi politik bangsa ini lebih dinamis lagi.
Tema dalam Muktamar PPP adalah Islah Nasional Untuk Rakyat, yang bermakna bagaimana islah dimaknai sebagai sebuah maksud kembali merukunkan persaudaraan antar bangsa pascapemilu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta menuturkan, bangsa Indonesia masih mengalami problematika kebangsaan yang disebabkan faktor internal dan eksternal.
“Ada beberapa hal yang berasal dari dalam negeri, seperti masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman atas ajaran agama keliru dan sempit, dan tidak harmonisnya pola interaksi antarumat beragama,” kata Oesman Sapta saat sosialisasi di Pontianak, Selasa (28/10).
Kemudian, sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan.
Selain itu, tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa.
“Adanya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan kurun waktu yang panjang,” kata Oesman Sapta, yang juga anggota DPD dari dapil Kalbar itu.
Akibatnya, lanjut dia, kondisi itu melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika.
Ia mengatakan, kondisi itu ditambah kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa.
Lalu, tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah masyarakat.
Ia menilai, ada pula keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah dan nasional dalam merespon pengaruh negatif dari budaya luar. “Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran dan penyelundupan obat terlarang,” katanya.
Sedangkan faktor yang eksternal atau luar negeri, antara lain semakin meluas dan tajamnya persaingan antarbangsa serta makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

Artikel ini ditulis oleh: