Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Laoly telah menerbitkan surat keputusan (SK) Menkumham no M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014.
Berdasarkan informasi yang diterima awak media dari Wakil Ketua DPP PPP, Suharso Manoarfa, SK tersebut berkaitan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Berdasarkan SK Menkumham no M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan maka hanya ada 1 DPP PPP yaitu Ketua Umum DPP PPP adalah M. Romahurmuziy,” kata Suharso melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Selasa (28/10).
SK itu pun juga menetapkan Sekretaris Jenderal adalah Aunur Rofik. “Dengan demikian seluruh surat keputusan lainnya batal demi hukum,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo disarankan untuk menyerahkan nama-nama menteri yang diberikan Red Notes kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut, untuk memperjelas status Jokowi yang anti korupsi itu.
“Karena Jokowi anti korupsi, maka kewajiban moral Jokowi untuk menyerahkan kepada KPK,” kata Pengamat Hukum dari Universitas Islam Indonesia Muzakir ketika dihubungi Aktual.co, Selasa (28/10).
Dia mengatakan, jangan sampai permasalah yang menyangkut para pembantunya dalam kasus korupsi membuat Gubernur DKI Jakarta itu dilema. Karena sejak awal, sambung Muzakir, Jokowi telah membangun citra anti korupsi. “Maka nama-nama itu harus dilaporkan lebih lanjut,” kata dia.
Meski begitu, KPK selaku lembaga hukum harus juga perjelas jika memang lembaga tersebut telah memberikan Red Notice kepada mantan Menteri Perindutrian dan Perdangangan itu. Karena secara moral hukum, KPK mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti itu.
“Maka KPK secar moral hukum harus memperhatikan, jika memang memberikan Red Notice itu, begitu pun Jokowi wajib menodorng secara moral hukum,” kata dia.
Sebelumnya Menteri BUMN yang baru Rini Soemarno hari ini mendatangi kantor BUMN, Jakarta. Kedatangannya ke BUMN terkait perkenalan dengan deputi dan membahas program kelanjutan Dahlan Iskan.
Terkait dengan dugaan Red Notice yang diberikan KPK, Aktual berusaha untuk mengkonfirmasi Rini Soemarno. “Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan wacana Red Notice yang diberikan KPK?,” ujar wartawan Aktual di Jakarta. Namun, Rini hanya diam dan enggan menjawab. Dirinya lebih memilih menjawab pertanyaan lain dari wartawan.
Dalam berita sebelumnya juga, Peneliti ekonomi politik Global Future Institute (GFI) Hendrajit, mengatakan mundurnya pengumuman kabinet Jokowi itu lebih disebabkan oleh ‘ruwet-nya’ perseteruan internal terkait nama-nama menteri.
“Ruwetnya perseteruan di sisi internal kubu Jokowi yang menjadi penyebab mundurnya pengumuman di Tanjung Priuk itu,” kata Hendrajit.
Nama Rini Soemarno sejak awal akan diplot sebagai Menteri BUMN, dan seiring itu, KPK justru memberi ‘stabilo merah’ kepada nama mantan Menteri Perindustrian tersebut. “Masalahnya yaitu KPK memberi stabilo merah Rini Soemarno. Tapi dilain sisi, Megawati akan all out untuk memplot nama Rini sebagai Menteri BUMN. Kemudian juga informasi nama Rini pun diminta Bakrie diplot sebagai menteri.”
Dalam kabar tersebut, lanjut Hendrajit, adanya deal antara Bakrie dan Jokowi untuk nama Rini Soemarno jadi Menteri BUMN. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Terkait dengan dugaan Red Notice yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, maka tugas Presiden Joko Widodo harus mendorong lembaga tersebut untuk segera memproses bersangkutan.
Hal tersebut disampaikan Pengamat Hukum dari Universitas Islam Indonesia Muzakir, ketika dihubungi Aktual.co, Selasa (28/10). Muzakir mengatakan, karena dari proses awal Jokowi sapaan akrab Joko Widodo telah melibatkan KPK untuk memeriksa rekam jejak mereka, maka Jokowi berkewajiban mendorong lembaga tersebut untuk segera memproses Rini yang diduga diberikan Red Notice itu.
“Karena Jokowi yang pertama meminta kepada KPK, maka Jokowi dengan keyakinannya harus memutuskan, karena Jokowi yang meminta,” kata Muzakir.
Namun, kata dia, KPK selaku lembaga hukum harus juga perjelas jika memang lembaga tersebut telah memberikan Red Notice kepada mantan Menteri Perindutrian dan Perdangangan itu. Karena secara moral hukum, KPK mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti itu.
“Maka KPK secar moral hukum harus memperhatikan, jika memang memberikan Red Notice itu, begitu pun Jokowi wajib menodorng secara moral hukum,” kata dia.
Dia berpendapat, seharusnya Jokowi tak membuat blunder dirinya senidiri, dengan memberikan jabatan stategis bagi Rini Soemarno. Jika memang itu terbukti, kata dia, maka Jokowi sejak awal membuat dirinya blunder.
“Seharusnya tidak kesana, itu artinya membuat blunder sendiri, maka secara moral hukum wajib untuk ditindaklanjuti. Karena KPK telah memberikan Red Notice kepada yang bersangkutan. Ini kan terkait tipikor maka kewajiban KPK untuk memproses segara mungkin,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Denpasar, Aktual.co — Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) menuturkan jika komitmen Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK pada aspek hukum belum nampak. Sekretaris Jenderal (Sekjen) HAMI Bali, Valerian Libert Wangge,SH menuturkan, dipilihnya Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM tak membuat organisasi advokat muda itu memiliki kepercayaan tinggi terhadap pembenahan hukum dan HAM di Indonesia.

“Fokus hukum (di Kabinet Kerja Jokowi)komitmennya tidak tertangkap. Kami baru tahu saat diumumkan. Bagi kami tidak surprise. Kami tidak tahu siapa itu Yasonna dan tidak tahu jejak rekamnya. Tidak wow lah untuk kami,” kata Valerian di Denpasar, Selasa (28/10).

Padahal, kata dia, sejak awal HAMI menaruh harapan besar terhadap pemerintah baru dalam konteks penegakan hukum dan HAM. Menurutnya, banyak catatan serius pemerintah sebelumnya yang mesti diselesaikan dalam waktu cepat. “Sekarang kita tunggu siapa yang jadi Jaksa Agung,” katanya.

Pria yang akrab disapa Faris itu menilai bobot Kabinet Kerja Jokowi fokus pada dua hal, kemaritiman dan ekonomi. “Saya kira bobotnya fokus pada dua hal itu,” tegas mantan aktivis 98 itu.

Baginya, fokus arah penegakan hukum kepemimpinan Jokowi baru bisa terlihat kala Jaksa Agung sudah ditetapkan. “Siapa Jaksa Agung, baru ketahuan. Ada ekspektasi lebih dari publik terhadap sosok seperti Baharuddin Lopa kala menjabat Jaksa Agung, misalnya. Hal itu tidak kala Jokowi mengumumkan siapa Menkum HAM. Biasa saja,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC HAMI Kota Denpasar, Leonardo Agustino melihat yang patut diapresiasi dari Kabinet Kerja Jokowi adalah perspektif gender dan mengakomodasi anak-anak muda.

“Yang kami apresiasi adalah perspektif gendernya. Ada 8 menteri perempuan. Konsen kami terhadap kelompok rentan. Perempuan kelompok rentan. Juga ada semangat muda yang hadir di kabinet seperti Puan Maharani, Yuddy Chrisnandi dan Anies Baswedan. Biarlah mereka bekerja dulu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: