Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPRD DKI Triwicaksana membantah kalau buruknya kinerja Pemerintah Provinsi DKI di tahun 2014, yang terbukti dari rendahnya serapan APBD, ikut dipengaruhi oleh lambatnya dewan membentuk alat kelengkapan dewan.
Sehingga dianggap menghambat kebijakan-kebijakan Pemprov DKI.
Ditegaskan oleh Anggota Fraksi PKS tersebut kalau itu adalah hal yang berbeda.
“Urusan penyerapan anggaran kan adanya di Pemprov DKI. Tapi kalau untuk kelengkapan dewan, saya yakin dalam waktu singkat DPRD akan menyelesaikan itu. Sehingga bisa mendorong terus agar Pemprov dievaluasi,” ujarnya di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (28/10).
Dibeberkan Tri, ada tiga penyebab merosotnya penyerapan pendapatan daerah DKI Jakarta selama dipimpin Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.
Pertama penggunaan e-budgeting yang tergesa-gesa, kedua kesiapan yang minim dari Unit Layanan Pelelangan (ULP), dan ketiga perencanaan yang buruk dari penggunaan anggaran.
Kata dia, belum berjalan baiknya ketiga indikator tersebut bisa dilihat dari operasionalisasinya masih tersendat-sendat. Sehingga Pemprov DKI harus melakukan evaluasi secara mendasar atas melesetnya target serapan dan pendapatan di APBD 2014.
“Kemungkinan melesetnya APBD 2014 dari yang seharusnya 72 triliun menjadi 60 triliun karena rendahnya penerimaan daerah sebesar 12 triliun,” ujarnya.  
Tak hanya itu, jelas Tri lebih lanjut, penyerapan anggaran DKI tahun 2014 juga terendah dalam sejarah.
“Hanya maksimal 69 persen ada silva sebesar 30 persen. Saya kira DKI akan menempati urutan terbawah dari provinsi seluruh indonesia dalam hal penyerapan anggaran dan harus melakukan evaluasi secara mendasar.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI akan melakukan pemeriksaaan kepada seluruh instansi terkait di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, terkait rendahnya serapan dan pendapatan DKI di APBD 2014. 
Dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI, Triwicaksana dalam pemanggilan itu dewan akan meminta penjelasan mengenai pola perencanaan pembangunan Pemprov DKI di tahun 2014.
“Kok sampai bisa dikatakan tahun 2014 adalah tahun gagal bagi DKI. Kita akan periksa untuk dilakukan evaluasi,” ujarnya di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/10).
Namun saat Aktual.co menanyakan kapan pastinya pemanggilan akan dilakukan, Tri mengaku belum bisa memastikan. “Segera lah pokoknya.”
Mengenai rendahnya serapan APBD DKI 2014, memang diakui oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 
Dia beraIasan rendahnya penyerapan anggaran DKI disebabkan lambatnya proses tender yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Memang penyerapannya payah. Penyerapan anggaran kami (tahun ini) paling mentok 65 persen. Karena memang ULP lagi bermasalah,” kata dia, di Balaikota DKI, Selasa (28/10).
Dia juga menyalahkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI yang belum mengerti e-katalog, sehingga enggan melakukan pengadaan barang lewat situ. “Persyaratan pengadaan lelang juga tidak dipenuhi, macam-macam lah.”
Namun Ahok menyangkal kalau penyerapan anggaran yang rendah berpengaruh terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Penghematan anggaran, ujarnya, justru telah dilakukan Pemprov DKI. “Kemarin kita udah potong anggaran. Lebih baik enggak usah dipakai, tahun depan baru kita kebut.”

Artikel ini ditulis oleh: