Jakarta, Aktual.co —  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Asisten II Setdaprov Riau Wan Amir Firdaus selama dua jam sebagai saksi kasus suap alih fungsi kawasan hutan di Sekolah Polisi Negara, Pekanbaru.
“Saya diperiksa dua jam sejak jam 10 pagi,” kata Wan Amir usai menjalani pemeriksaan, Senin (27/10).
Ia mengaku pertama kali diperiksa sebagai saksi dalam pemeriksaan KPK, dan tidak ingat berapa banyak pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Menurut dia, kehadirannya adalah sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Riau Annas Maamun, dan pengusaha sekaligus dosen Universitas Riau Gulat Medali Emas Manurung.
“Saya banyak ditanya tentang prosedur alih fungsi lahan,” ujarnya.
Selama pemeriksaan, ia mengaku menjelaskan bahwa mekanisme awal dalam alih fungsi kawasan hutan terkait revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau adalah diawali dengan usulan pemerintah daerah kepada Kementerian Kehutanan. Namun, Wan Amir mengaku tidak ditanya penyidik terkait uang suap dalam proses revisi RTRWP Riau yang menjerat kedua tersangka.
“Tidak ada ditanya soal uang (suap), dan saya juga tidak tahu soal itu,” tuturnya.
KPK pada kali ini memintai keterangan tiga orang saksi. Dua orang saksi lainnya adalah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dan supir Gubernur Riau Annas bernama Dani.
Arsyadjuliandi Rachman hingga siang ini masih diperiksa di Ruang Catur Prasetya, SPN Pekanbaru. Penyidik memberi waktu kepada Plt Gubernur Riau untuk beristirahat dan menunaikan shalat Zuhur. Penyidik juga sudah menyediakan nasi kotak untuk pria yang akrab disapa Andi Rachman itu di dalam ruang pemeriksaan.
Andi Rachman belum mau berkomentar kepada wartawan terkait pemeriksaannya. “Nanti saja kalau pemeriksaan sudah selesai,” katanya disela waktu rehat pemeriksaan.
Selama bulan ini, penyidik KPK telah memeriksa lebih dari selusin saksi di Pekanbaru berkaitan dengan dugaan kasus suap alih fungsi lahan dan suap proyek APBD Riau untuk tersangka Gubernur Riau, Annas Maamun, dan Gulat Manurung.
Dua diantaranya adalah pegawai PT Anugerah Kelola Artha atas nama Andaya Sinaga dan Hendra Siahaan. Pihak swasta lainnya yang telah diperiksa adalah petinggi perusahaan kelapa sawit PT Duta Palma.
Selain itu, ada lima orang pegawai negeri sipil dari staf protokol Pemerintah Provinsi Riau yang diperiksa KPK, yakni Ahmad Taufik, Said Putransyah, Piko Tempati, Fuadilazi dan Firman Hadi.
Kemudian, pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Riau yang menjabat sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau, Chairul Rizki, dan Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulher. Sedangkan, satu mantan pejabat yang terperiksa adalah Zulkifli Yusuf mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau.
Dalam penyidikan kasus itu, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Annas Maamun dan seorang pengusaha yang juga dosen Universitas Riau, Gulat Medali Emas Manurung. KPK menyangkakan Annas dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan jika pelaksanaan Muktamar ke VIII yang akan digelar pada 30 Oktober-2 November 2014 di Grand Sahid, Jakarta sudah 90 persen.
Salah satunya, telah ditunjuknya Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Muktamar ke VIII.
“Rapat juga sudah memutuskan yaitu SC, ketuanya dijabat oleh saudara Zainud Tauhid dan ketua OC dijabat oleh saudara Ahmad Farial,” kata dia dalam konferensi pers, di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (27/10).
“Alhamdulillah, persiapan saat ini sudah rampung sekitar 90 persen baik dari sisi penyelenggaraannya maupun dari sisi materi dan substansinya.”
Oleh karena itu, bekas menteri agama era kabinet Indonesia bersatu Jilid II itu pun meminta kepada seluruh perwakilan partai tersebut baik wilayah maupun cabang agar hadir dalam acara muktamar nanti.
“Saya meminta kepada seluruh DPW PPP dan seluruh cabang PPP untuk hadir mengikuti muktamar yang akan digelar pada 30 Oktober smapai 2 Nov 2014,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo meminta semua menteri Kabinet Kerja bisa bekerja lintas sektoral dan tidak mementingkan kepentingan masing-masing kementerian.
“Tugas kita semua adalah menjalankan visi dan misi serta program utama presiden, tidak ada visi menteri yang ada program operasional menteri, bekerja garis lurus, sesuai arahan, ego sektoral dihentikan,” kata Presiden saat membuka sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Senin (27/10).
Kepala Negara mengatakan para menteri harus dapat bekerja sama dengan kolega mereka di kabinet.
“Kita harus mulai semuanya dengan tradisi baru bekerja lintas sektor karena tidak ada yang bisa bekerja sendiri, koordinasi bukan hanya kementerian bisa juga lintas kementerian koordinator,” kata dia.
Presiden meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago agar dapat menginventarisasi masukan dari tim transisi dan kemudian disampaikan kepada menteri.
“Tim transisi banyak rekomendasi, segera dipelajari dan saya minta Kepala Bappenas serahkan dan jelaskan kepada seluruh menteri,” kata Presiden.
“Menko saya minta pimpin rapat koordinasi temukan totok nadi (hambatan masalah), dan dua hari ke depan para menko lapor ke saya, setelah disetujui terobosan bisa dilakukan secepat-cepatnya. Bisa menunjukkan bukti untuk rakyat Indonesia. Gunakan audit organisasi, fokus pada pengembangan organisasi fokus pada rakyat. Lakukan penyederhanaan lakukan agar bisa efektif dan efesien menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Pak Yudi, tolong kawal ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: