25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42279

Suryadharma Ali: Persiapan Muktamar PPP Sudah 90 Persen

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan jika pelaksanaan Muktamar ke VIII yang akan digelar pada 30 Oktober-2 November 2014 di Grand Sahid, Jakarta sudah 90 persen.
Salah satunya, telah ditunjuknya Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Muktamar ke VIII.
“Rapat juga sudah memutuskan yaitu SC, ketuanya dijabat oleh saudara Zainud Tauhid dan ketua OC dijabat oleh saudara Ahmad Farial,” kata dia dalam konferensi pers, di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (27/10).
“Alhamdulillah, persiapan saat ini sudah rampung sekitar 90 persen baik dari sisi penyelenggaraannya maupun dari sisi materi dan substansinya.”
Oleh karena itu, bekas menteri agama era kabinet Indonesia bersatu Jilid II itu pun meminta kepada seluruh perwakilan partai tersebut baik wilayah maupun cabang agar hadir dalam acara muktamar nanti.
“Saya meminta kepada seluruh DPW PPP dan seluruh cabang PPP untuk hadir mengikuti muktamar yang akan digelar pada 30 Oktober smapai 2 Nov 2014,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Presiden Harap Menteri Mampu Kerja Lintas Sektor

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo meminta semua menteri Kabinet Kerja bisa bekerja lintas sektoral dan tidak mementingkan kepentingan masing-masing kementerian.
“Tugas kita semua adalah menjalankan visi dan misi serta program utama presiden, tidak ada visi menteri yang ada program operasional menteri, bekerja garis lurus, sesuai arahan, ego sektoral dihentikan,” kata Presiden saat membuka sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Senin (27/10).
Kepala Negara mengatakan para menteri harus dapat bekerja sama dengan kolega mereka di kabinet.
“Kita harus mulai semuanya dengan tradisi baru bekerja lintas sektor karena tidak ada yang bisa bekerja sendiri, koordinasi bukan hanya kementerian bisa juga lintas kementerian koordinator,” kata dia.
Presiden meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago agar dapat menginventarisasi masukan dari tim transisi dan kemudian disampaikan kepada menteri.
“Tim transisi banyak rekomendasi, segera dipelajari dan saya minta Kepala Bappenas serahkan dan jelaskan kepada seluruh menteri,” kata Presiden.
“Menko saya minta pimpin rapat koordinasi temukan totok nadi (hambatan masalah), dan dua hari ke depan para menko lapor ke saya, setelah disetujui terobosan bisa dilakukan secepat-cepatnya. Bisa menunjukkan bukti untuk rakyat Indonesia. Gunakan audit organisasi, fokus pada pengembangan organisasi fokus pada rakyat. Lakukan penyederhanaan lakukan agar bisa efektif dan efesien menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Pak Yudi, tolong kawal ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Besok, Ribuan Buruh DKI Demo Permasalahkan Rendahnya KHL

Jakarta, Aktual.co —Besok, ribuan buruh logam elektronik dan mesin akan menggeruduk beberapa titik di Jakarta untuk menuntut naiknya Komponen Hidup Layak (KHL) di DKI Jakarta.
Dikatakan Wakil Ketua Bidang Advokasi Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) DKI Jakarta, M Toha mengatakan tempat-tempat yang akan mereka sambangi yakni kantor Dinas Tenaga Kerja, Balai Kota DKI, DPRD DKI Jakarta, dan Kementerian Tenaga Kerja.
Mereka akan menggugat rendahnya hasil survei KHL DKI Jakarta 2015 pada bulan Februari-Oktober lalu, yang memunculkan angka sebesar Rp2.331.725. 
Jumlah itu dianggapnya tidak layak. Karena KHL di kota-kota sekitar Jakarta seperti di Karawang dan Tangerang sudah ada di kisaran Rp2,6 juta.
“Tetapi di DKI masih di bawah itu. Padahal kebutuhan buruh di daerah ibu kota lebih tinggi dibandingkan di kota-kota penyangga itu,” ujarnya, di Jakarta, Senin (27/10).
Dituturkan Toha, buruh menilai ada kesalahan dalam penghitungan KHL oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta, sehingga merugikan pekerja atau buruh di Jakarta. 

Artikel ini ditulis oleh:

Tenaga Medis Masuk DPO Kejari Lhokseumawe

Banda Aceh, Aktual.co —  Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe memasukkan Dhoni (34) petugas medis asal Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus pencabulan pasien.Pasalnya dia tak memenuhi panggilan jaksa untuk menjalani eksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung.
Dalam salinan putusan Mahkamah Agung yang diterima Panitera pengadilan Negeri Lhokseumawe 21 Februari 2014, Dhoni divonis empat tahun penjara dan denda Rp 60 juta subsidair dua bulan kurungan. Dalam putusan itu, disebutkan Dhoni terbukti dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut terjadi terhadap Bad (17), remaja asal Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe, saat korban hendak dirontgen di Rumah Sakit PMI Aceh Utara pada 16 September 2012.
“Kita sudah tiga kali panggil Doni untuk dieksekusi, namun tidak dipenuhi,” ujar Kajari Lhokseumawe Mukhlis SH melalui Kasi Pidana Umum Edwardo SH, Senin (27/10).
Disebutkan, surat penetapan DPO tersebut juga sudah dikirim secara berjenjang mulai dari Kejati Aceh, kemudian ke MA, untuk diteruskan ke semua kejari yang ada di Indonesia.
Selain itu, jaksa juga sudah melayangkan surat pemberitahuan DPO itu ke Polres Lhokseumawe. “Karena itu kita berharap kepada terpidana bisa segera menyerahkan diri, karena jaksa akan terus berupaya mencari keberadaannya sampai tertangkap,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada 3 Juni 2013, Pengadilan Negeri Lhokseumawe memvonis terdakwa tiga tahun penjara, karena terbukti bersalah melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setelah terdakwa banding, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menghukum terdakwa empat tahun penjara dan denda Rp 60 juta. 

Artikel ini ditulis oleh:

PT Arun, Beban Lama Pemerintahan Baru

Banda Aceh, Aktual.co —  Ratusan masyarakat dan mahasiswa Senin (27/11) kembali berdemonstrasi. Kali ini sasarannya kompleks perumahan PT Arun di Blang Tuphat, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe. Massa membakar ban bekas di pintu gerbang. Sedangkan puluhan polisi dan satuan pengamanan siaga di depan pintu gerbang. Polisi mengimbau agar menyampaikan aspirasi secara tertib.
Aksi itu bukan kali pertama. Mereka adalah Masyarakat eks Blang Lancang, tempat di mana pabrik Arun dibangun puluhan tahun lalu. Mereka tergusur, dan saat itu pemerintah berjanji akan merelokasi warga ke Desa Ujong Pacu, Lhokseumawe.
“Janji tinggal janji. Sampai sekarang belum ditepati. Padahal, PT Arun sudah mengakhiri produksi gas,” sebut salah seorang demonstran, Tri Juanda.
Sejak tahun 2009 lalu, masyarakat eks Blang Lancang kerap berdemonstrasi. Namun, persoalan tak kunjung terjawab. Kasus itu juga telah dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, Pemerintah Aceh, PT Pertamina, DPR RI dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI.
“Kami harap, persoalan ini segera terjawab. Sehingga, masyarakat mendapatkan hak-haknya,” ujar Tri Juanda.
Aktivits Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lhokseumawe ini meminta agar Presiden Jokowi menyelesaikan persoalan itu. “Pemerintah pusat dan Pertamina harus segera memenuhi janji pemerintah sebelumnya, memberikan hak masyarakat berupa pembangunan rumah di Ujung Pacu dan fasilitas lainnya untuk warga,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRK Lhokseumawe, Dicky Saputra menyebutkan, persoalan itu merupakan beban lama untuk pemerintah baru Presiden Joko Widodo. Dia menyesalkan, sikap Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe yang kurang tanggap terhadap tuntutan warga. Seharusnya, sambung Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, pemerintah pro aktif menyelesaikan persoalan itu ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Presiden PT Arun NGL, Gusti Aziz menyebutkan tuntutan warga sedang dibahas di tingkat pusat. “Setahu saya, persoalan itu sedang di bahas oleh PT Pertamina dengan pemerintah,” ujarnya saat pengapalan terakhir ekspor gas ke Korea Selatan pekan lalu.
Kini, masyarakat terus berdemonstrasi. Entah sampai kapan demo itu berakhir, tanpa ada solusi pasti dari pemerintah dan PT Pertamina. Harusnya mereka menunggu sampai pemerintahan kembali berganti.

Artikel ini ditulis oleh:

Kenaikan UMP Bakal Tidak Efektif?

Jakarta, Aktual.co — Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan ditetapkan pada 1 November mendatang dinilai belum efektif karena sampai saat ini baru ada 3 dari 34 provinsi di Indonesia yang sudah menetapkan nilai UMP.

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, penetapan nilai UMP harus diputuskan dengan seksama karena jika tidak akan berdampak luas terhadap perekonomian Indonesia.

“UMP nanti perlu diselesaikan pada tanggal 1 November. Kami memahami kabinet baru waktunya sudah mendesak, tapi mohon diputuskan dengan hati-hati,” ujar Agus yang ditemui di Gedung BI, Jakarta, Senin (27/10).

Agus menambahkan bahwa jika kenaikan UMP tidak diperhatikan dengan baik akan berdampak pada inflasi yang tinggi dan dapat menyebabkan Indonesia menjadi negara yang kurang kompetitif.

“Untuk itu perlu adanya kerjasama antar pihak agar kesejahteraan pekerja terjamin, dan di sisi lain investasi tidak terhambat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain