Jakarta, Aktual.co — Tas buatan tangan berbahan dasar kain songket produksi Indonesia kini dipasarkan hingga ke Dubai.
“Kami mengekspor tas ini ke Dubai dan Turki sejak dua tahun terakhir,” ungkap Operational Director “Aryani Art House Gallery”, Mega Hartati yang memasarkan tas songket tersebut, saat ditemui di Makassar, Minggu (26/10).
Mega menambahkan hingga saat ini volume penjualan tas dengan harga antara 300 sampai 500 dolar Amerika per buah tersebut masih terbatas hingga 20 buah tas per bulan.
“Jumlahnya memang sangat terbatas karena semuanya buatan tangan, dari perajin di daerah Karawang, Jawa Barat,” jelas Mega.
Menurut Mega, hingga saat ini pihaknya masih melayani “private consumer” karena tas yang mereka pasarkan tergolong eksklusif.
“Kami memang belum meluncurkan tas ini, jadi masih terbatas melayani pemesan-pemesan khusus,” imbuhnya.
Mega optimistis peluang pasar untuk tas jenis ini masih sangat terbuka, untuk itu pihaknya berencana melakukan ekspansi.
“Produk kita tergolong unik karena ada unsur etnik dalam kain songket dan dibuat dengan tangan, jumlah pemesan juga terus tumbuh, sehingga kami optimistis peluang pasar kami masih terbuka, tinggal bagaimana memproduksi dengan tetap menjaga kualitas,” jelasnya.

Yogyakarta, Aktual.co — Yasonna Laoly yang mengisi pos jabatan Mentri Hukum dan HAM (Menkumham).Politisi partai pendukung utama Jokowi, yakni PDI Perjuangan ini didaulat mengisi pos yang dinilai cukup penting dalam upaya penegakan hukum dan HAM termasuk pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi-JK ke depan. 
Meski begitu track record lelaki kelahiran Sorkam 27 Mei 1953 silam ini di bidang hukum masih dipertanyakan.  Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Oce Mardil, mengaku tak banyak mengetahui track record yang bersangkutan. 
“Saya tidak pernah mendengar nama ini. Latar belakang dan track recordnya khususnya di bidang hukum selama ini juga tidak banyak diketahui publik. Sehingga saya tidak bisa banyak komentar,” katanya. 
Selama menjadi anggota DPR RI, Yasonna Laoly dikatakan juga tidak berada di komisi III yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Sehingga track recordnya pun dipertanyakan.
“Posisi Menkumham saya kira cukup penting. Kita tunggu saja kinerjanya seperti apa. Misalnya dalam persoalan pemberian remisi dan reformasi birokrasi,” katanya.
Yasonna Laoly memiliki nama lengkap dr. Yasonna H. Laoly SH, M.Sc. Ia merupakan anggota DPR sejak tahun 2004. Lewat daerah pemilihan Sumatera Utara 2, DR. Yasonna H. Laoly, SH, M.Sc bisa terpilih kembali sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. 
Selama di parlemen ia bertugas di Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Aparatur Negara, Otonomi Daerah, dan Agraria. 
Selain itu Wakil Sekretaris Fraksi PDIP ini juga menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran. Yasonna menikah dengan Elisye Widya dan sudah dikaruniai 4 anak. Ia meraih gelar Doktor (PhD) setelah menyelesaikan studi di North Carolina State University Raleight, Amerika, pada tahun 1994.

Artikel ini ditulis oleh:

 Jakarta, Aktual.co —Plt Jaksa Agung Andhi Nirwanto, menanggapi santai saat lembaganya tak dilibatkan dalam perekrutan para calon menteri di kabinet Joko Widodo sebelum para kabinet kerja resmi diumumkan di Istana Negara, Kemarin (26/10).

“Kita ini bukan anak tiri, kita anak kandung. Kejaksaan ini kan sudah ada sejak jaman kemerdekaan,” kata Andhi di Kejagung, Jakarta, Senin (27/10).

Jokowi sebelumnya meminta masukan kepada KPK dan PPATK untuk menilai rekam jejak para calon menteri. Dari 43 calon menteri ada 8 calon menteri yang raportnya dinilai merah, kuning dan kuning muda dari rekomedasi KPK.

Meski ogah menangapi itu, Namun Andhi menghormati hak prerogatif Presiden. Kejaksaan sendiri diduga mengantongi sejumlah nama menteri di kabinet Kerja yang tersandung masalah hukum.

“Intinya begini, semua terpulang pada hak preogratif Presiden RI Pak Jokowi.  Bahwa beliau mau minta rekomendasi dengan wartawan ya itu hak beliau yah intinya begitu,” ujarnya.

Kejaksaan adalah institusi dibawah langusng Presiden, lembaga yang fugsinya sebagai penegakan hukum itu kerap dijadikan sebagai pengacara negara dalam berbabagi penanganan kasus yang berkaitan dengan gugatan hukum kepada negara.Hal itu. diatur dalam Peraturan Presiden No 38 Tahun 2010 pasal 24 tentang organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Jamdatun mempunyai tugas dan wewenang yakni penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah. Diantaranya meliputi lembaga atau badan negara, Intansi Pemerintah Pusat atau Daerah, BUMN atau BUMD.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Yogyakarta, Aktual.co  –  Kabinet baru bentukan Presiden RI Joko Widodo yang baru saja dilantik hari ini langsung mendapat sorotan banyak pihak. Salah satunya datang dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM. Peneliti senior Pukat UGM, Oce Mardil.
Dia menilai meski dalam pembentukannya Presiden Jokowi telah melibatkan pihak KPK dan PPATK dalam penentuan nama-nama pengisi kabinetnya, namun ia menilai masih ada beberapa nama sejumlah menteri yang sering disebut-sebut memiliki keterlibatan terhadap sejumlah kasus korupsi.
“Memang secara hukum positif nama-nama menteri yang muncul itu semua bersih. Karena tidak ada satu pun yang berstatus tersangka. Namun menurut saya masih ada beberapa nama, satu dua, yang memiliki catatan. Meski saya tidak bisa sebut namanya,” katanya, Senin (27/10). 
Menurut Oce, tetap dimasukkannya sejumlah nama yang kerap disebut-sebut memiliki keterlibatan kasus korupsi itu tidak terlepas dari banyaknya pertimbangan yang harus diputuskan Jokowi dalam memilih menterinya. Baik itu pertimbangan politik, partai dan sebagainya.
“Dengan tetap dimasuknya nama-nama itu tentu menjadi resiko tersendiri bagi Jokowi. Meskipun juga nama-nama lain yang selama ini dikenal bersih belum tentu atau tidak bisa dipastikan nantinya tidak akan tersandung kasus korupsi,” ungkap. 
Karena itu ia menilai kabinet baru Jokowi harus membuktikan  pemerintahannya tidak sama dengan kabinet SBY sebelumnya dimana banyak mentri tersandung kasus korupsi. Para mentri yang selama ini berada di luar pemerintahan dikatakan juga harus banyak belajar mengenai hal-hal terkait masalah birokrasi sehingga tidak tersandung kasus serupa di masa yang akan datang.

Artikel ini ditulis oleh: