Jakarta, Aktual.co — Koordinator Presidium Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum dan Demokrasi Indonesia (Formakpi) Andi Awal Mangantarang mengatakan, tiga kartu sakti Presiden Jokowi, Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), harus ditunda.
Hal itu lantaran ketiga kartu itu belum jelas dari mana anggarannya, belum berkoordinasi dengan DPR RI, dan belum jelas dasar hukumnya.
“Kami meminta hendaknya Jokowi menunda seraya memperbaiki sistem, melakukan validitas data penerima agar tepat sasaran, serta memperjelas legitimasi hukumnya,” kata dia, Senin (10/11).
Dirinya pun berharap program kartu sakti tersebut mengedepankan transparansi.
“Saya rasa kalau benar dan transparansi serta tepat sasaran untuk rakyat kecil, kritikan sekeras apapun tak masalah,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo akan memaparkan konsep poros maritim yang diusung pemerintahannya dalam pertemuan puncak Asia Timur (East Asia Summit), di Myanmar, 12-13 November.
“Presiden akan menggunakan KTT Asia Timur untuk menjelaskan dengan lengkap komponen-komponen dari poros maritim dunia, jadi di Myanmar,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Beijing, Minggu (9/11) malam waktu setempat.
Forum EAS mewadahi sepuluh negara Asia Tenggara –Indonesia, Myanmar, Vietnam, Brunei, Thailand, Laos, Kamboja, Singapura, Filipina dan Malaysia– dengan delapan mitranya yaitu Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, AS, Rusia, Selandia Baru, Australia dan India.
Sementara itu dalam pertemuan puncak Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Beijing, Tiongkok, Presiden hanya akan menyampaikan mengenai konektivitas maritim atau tol laut.
“Maritime connectivity saja, tol lautnya saja. Tol laut hanya merupakan satu komponen dari komponen-kompenen poros maritim,” kata Andy.
Dia mengatakan, saat Indonesia menjadi tuan rumah APEC pada 2013 salah satu proposal Indonesia memang konektivitas.
Menurut Seskab, dalam tiga tahun akan dikembangkan 24 pelabuhan, empat di antaranya pada 2015.
Saat ini, kata dia, pemerintah tengah membahas usulan mempertemukan konsep tol laut Indonesia dengan gagasan jalur sutera abad 21 Tiongkok.
“Kalau gagasan jalur sutera abad 21 Tiongkok kan proyek infrastruktur, pertama jalur darat trans-siberia, dari Moskow sampe Shanghai. Kedua, konektivitas maritim dari Afrika sampai Hindia, lompatnya di India, Bangladesh, Myanmar terus masuk ke Selat Malaka atau lewat selatan yang masuk lewat Selat Lombok, Selat Sunda, dari situ terus ke utara masuk ke laut tingkok selatan,” kata dia.
Tiongkok, tambah Seskab, memang sudah lama mempunyai program itu yang menghubungkan tata niaga dari Eropa-Asia Tengah-Asia Timur melalui darat dan tata niaga dan jalur energi dari Afrika-Asia Selatan-Asia Timur.
Presiden Joko Widodo selama sembilan hari melakukan kunjungan kerja ke tiga negara untuk menghadiri pertemuan puncak APEC di Tiongkok, ASEAN di Myanmar dan G20 di Australia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, calon anggota legislatif hasil Pemilu 2014 bisa menghabiskan biaya mulai Rp 2 miliar hingga Rp 48 miliar, padahal gaji legislator hanya puluhan juta.
“Itu hasil penelitian saya dan pemilu sebelumnya masih 50 persennya, tapi meski tidak memuaskan bukan berarti pilkada langsung harus diubah, melainkan sistem pemilu yang buruk dalam pilkada langsung itulah yang harus diubah,” kata dia dalam Sekolah Wakil Rakyat yang diadakan Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Dia menjelaskan sistem pemilu yang menganut proporsional terbuka memang membuat ‘hight cost’. “Itu tidak bagus. Karena itu jangan menggunakan proporsional terbuka yang bergantung ‘pasar’ (rakyat) lagi. Sebab hight cost dan tidak mendidik rakyat, sehingga banyak pengusaha masuk parleman untuk cari ‘perlindungan politik’ bagi usahanya,” kata dia.
Namun, jikalau kembali ke proporsional tertutup (nomor urut caleg) juga tidak baik, karena bergantung parpol dan rakyat tak berdaulat. “Mungkin proporsional gabungan antara terbuka dan tertutup.”
Selain itu, fungsi legislasi DPR juga harus ditata lagi. “DPR itu jangan teknis, misalnya dalam membuat UU harus ada pakar dalam legislasi center yang bebas kepentingan dalam membuatnya, lalu DPR tinggal memutuskan secara politik,” katanya.
Tidak hanya perbaikan sistem politik, katanya, namun perbaikan juga perlu dilakukan dalam supremasi hukum yang masih rendah dan mudah dipermainkan pihak-pihak tertentu, bahkan pemberantasan korupsi juga belum membuat jera para koruptor.
“Sistem otonomi daerah juga perlu diperbaiki agar tidak memunculkan dinasti politik dan bisa kembali kepada tujuan semula adanya otonomi daerah untuk mendorong munculnya potensi daerah yang berperan secara nasional,” kata dia.
Menurut dia, perbaikan di segala bidang perlu dilakukan, sebab apa yang dilakukan Indonesia sudah menuju perbaikan, meski belum memuaskan.
“Buktinya, perekonomian Indonesia tumbuh cukup baik di tengah-tengah pertumbuhan yang menurun yang dialami bangsa-bangsa lain di dunia, bahkan negara-negara di Eropa juga masih minus,” kata dia.
Dalam Sekolah Wakil Rakyat yang diikuti 130 mahasiswa dari 19 universitas di Surabaya itu terungkap agenda reformasi yang sudah berjalan menuju perbaikan yakni kebebasan pers, pilpres/pilkada langsung, penghapusan Dwi Fungsi ABRI/TNI, pembentukan lembaga negara yang baru seperti MK, KY, dan KPK, dan sebagainya. 

Artikel ini ditulis oleh: