26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42282

Trimedya Sebut Pramono Cocok Gantikan Puan Maharani

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan membenarkan jika fraksi PDIP menggelar rapat di gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (27/10).
Rapat ini, kata dia, membahas soal pergantian anggota fraksi yang telah terpilih menjadi menteri, di kabinet kerja Jokowi-JK.
“Sesuai keinginan Pak Jokowi bahwa para anggota kabinet untuk tidak urusi partai. Berarti posisi Pak Cahyo sebagai sekjen dan Mbak Puan sebagai ketua fraksi kosong. Dua itu akan menjadi salah satu agenda rapat ini.” kata dia saat ditemui di gedung DPR, Jakarta.
Menurut Trimedya, sosok yang tepat menggantikan Puan Maharani adalah mantan Wakil Ketua DPR Pramono Anung.
Hal itu mengingat rekam jejak Pramono yang sudah malang melintang di DPR dan juga termasuk kader senior partai.
“Bisa saja menggantikan Mbak Puan sebagai ketua fraksi karena Mas Pram ini kan kader senior, beliau bekas sekjen dan juga pernah menjabat wakil ketua DPR RI,” kata dia.

Sebelumnya, Puan mengatakan setelah pelantikan akan ada rapat internal PDIP untuk membahas AD/ART. Rapat salah satunya akan membahas posisinya di PDIP.
“Nanti sesudah ini ada rapat internal PDIP untuk membahas AD/ART. Soal mekanisme posisi saya yang pasti saya akan siap menjalankan amanah untuk membantu pemerintahan bersama presiden dan wapres,” kata Puan.

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden Jokowi pimpin Rapat Kabinet Pertama

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla saat memimpin rapat Kabinet Kerja pertama di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/10/2014). Rapat yang diadakan usai pelantikan menteri ini di antaranya membahas program kerja dan koordinasi antar menteri. AKTUAL/ISTIMEWA

Saksi Korupsi MPLIK Jadi Menteri, Ini Tanggapan Plt Jaksa Agung

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menunjuk Arief Yahya sebagai Menteri Pariwisata pada kabinet Kerja. Arief diketahui, pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Telkom.

Saat itu, Arief beberapa kali dipanggil penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), di Kementrian Komunikasi dan Informasi.

Namun hingga dilantik sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Arief tak kunjung diperiksa oleh penyidik gedung bundar.

Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung, Andhi Nirwanto saat diminta tanggapan atas hal tersebut, dirinya ogah komentar banyak.

“Yah kembali lagi, saya tidak dalam kapasitas untuk mengomentari,”kilah Andhi di Kejagung, Jakarta, Senin (27/10).

Andhi berkilah dipilihnya Arief sebagai Menteri Pariwisata adalah hak prerogatif Presiden, “Yang jelas kita hormati apa yang menjadi keputusan presiden dan kita bantu sepenuhnya lah apa yang diputuskan presiden,” ujarnya.

Tak hanya itu, Andhi pun enggan berspekulasi Soal status Arief yang masih harus dimintai keterangannya sebagai saksi atas kasus MPLIK yang sampai saat ini masih berjalan proses penyidikannya. Namun, Andhi malah meminta segenap pihak membantu mensukseskan pemerintahan baru.

“Jadi mari kita sama-sama membantu untuk kiranya kedepan bangsa indonesia menjadi lebih baik lagi,”tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kisah Pria Muda Mendirikan Sekolah Gratis yang Menekankan Nilai Kejujuran

Jakarta, Aktual.co — Andri Rizky Putra merasa ada yang salah dengan sistem ketidakjujuran dalam sistem pendidikan Indonesia yang seperti ini. Saat ia duduk dibangku sekolah menengah pertama, Rizki sudah ingin menyampaikan aspirasinya tentang penolakan kebiasaan buruk yang dilakukan murid dan guru.
Saat itu ujian nasional tengah berlangsung, Rizki tak terima melihat kelakuan teman sekelas dan juga pengawas yang seakan membiarkan kegiatan contek menyontek. Rizki termasuk siswa berprestasi dan menonjol di bidang akademik di salah satu sekolah unggulan di Jakarta. 
Rizki bahkan sempat berpikir untuk melaporkan kejadian itu pada Indonesia Corruption Watch (ICW) dan mengekspos ke media, namun ditahan orang-orang dekatnya. Berlanjut saat ia berhasil masuk SMA unggulan di Jakarta. Ia semakin gerah melihat rutinitas murid-murid dan guru sekolah formal. Ia memutuskan untuk mengikuti unschooling. Unschooling merupakan jalur pendidikan tanpa lembaga.
Berkat kecerdasannya, Rizki berhasil masuk Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) dan lolos menjadi mahasiswa Universitas Indonesia jurusan hukum. Menginjak usia 20 tahun Rizki berhasil lulus dengan predikat Cum Laude. Pemerintah Indonesia rupanya belum memaksimalkan lulusan homeschooling dan Unschooling untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak sekolah formal saat melanjutkan jenjang kuliah. Pada 2007 Rizki tembus SNM PTN dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI). Bahkan, dekan fakultasnya heran karena ada mahasiswa dengan ijazah paket. Toh, pada 2011, pada usia 20 tahun, dia justru menjadi lulusan terbaik dengan predikat cum laude.
Pengalaman panjangnya dalam bersekolah itu memicu Rizki untuk membuat sekolah gratis. Tak sekadar gratis, dia membantu murid-muridnya mendapatkan ijazah paket A, B, dan C. Yayasan pertama yang dia dirikan adalah masjidschooling. 
Dia menamai masjidschooling karena proses pembelajarannya bertempat di teras Masjid Baiturrahman di bilangan Bintaro. Rizki pun menjadi guru bagi puluhan muridnya yang putus sekolah. Selain itu, dia dibantu mengajar oleh ibu-ibu rumah tangga dan para mahasiswa STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara). Hingga kini masjidschooling sudah berjalan empat tahun.
Selain samping itu, Rizki yang saat ini menjadi konsultan di firma hukum Baker and MzKenzie juga menjadi founder Yayasan Pemimpin Anak Bangsa (YPAB) pada 2012. Berbeda dengan masjidschooling yang cenderung bersegmen untuk warga muslim karena dikelola ibu-ibu pengajian, YPAB lebih plural. 
Konsep pendidikan di YPAB juga fleksibel. Sebab, tutor di YPAB merupakan anak-anak muda berusia 20 hingga 30 tahun dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesional. Mereka menjadi relawan setia yang mengajar tanpa bayaran. 
”Saya tidak memaksa murid untuk punya nilai bagus. Tapi, menekankan pentingnya kejujuran. Lihat, koruptor itu adalah orang-orang pintar, namun sudah tidak jujur sejak dalam pikiran,” tegas Rizki yang juga giat di Brunch Club, komunitas pencetus ide-ide pemula bisnis TI atau Start Up itu. Dikutip dari laman hati berkisah, Senin (27/10). 

Bos PLN Harapkan Menteri ESDM Cepat dan Efektif Ambil Keputusan

Jakarta, Aktual.co —  PT PLN (Persero) optimis dapat bekerja sama dengan Menteri ESDM yang baru yakni Sudirman Said. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Dirut PLN, Nur Pamudji.

“Kami yakin bisa bekerja sama. Banyak pekerjaan yang perlu arahan dari Kementerian ESDM,” kata dia saat ditemui di kantor pusat PLN, Jakarta, Senin (27/10).

Nur mengatakan arahan-arahan yang dimaksud seperti pemenuhan kebutuhan listrik sebesar 8-9 persen untuk pertumbuhan ekonomi 5-6 persen. Kalau pertumbuhan ekonominya ditargetkan 7 persen, pertumbuhan listrik yang diharapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonominya itu sebesar 10 persen, misalnya dengan membangun pembangkit listrik baru sebesar 6 ribu MW per tahun.

“Itu pekerjaan yang luar biasa berat, tapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Perlu banyak sekali keputusan yang diambil cepat dan efektif,” ujarnya.

Menurutnya, Sudirman merupakan sosok yang bisa mengemban tugasnya dengan baik sebagai seorang menteri.

“Dia kan pernah di Pertamina dan di Petrosea. Itu kan di bidang-bidang energi. Tapi, kalau di posisi menteri, itu kan pengambilan keputusan dan pemberi kebijakan policy. Orang-orang seperti beliau sudah teruji dan saya tidak meragukannya,” ungkapnya.

Seperti yang diketahui, sebelum menjabat sebagai dirut Pindad, Sudirman pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Petrosea pada 2013 dan pernah menjabat sebagai Group Chief of Human Capital and Corporate Service di PT Indika Energy Tbk setelah sebelumnya menjadi Direkktur human Capital Petrosea. Sudirman juga sebagai Executive Director Asia Pacific Economic Cooperation CEO Summit 2013. Sudirman pun pernah menduduki jabatan sebagai staf ahli Dirut Pertamina pada 2008-2009.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

KPK Dalami Kasus Korupsi Gubernur Riau

Gubernur Riau Annas Maamun kembali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (27/10/2014). KPK terus mendalami kasus Annas Maamun terkait penyidikan dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Berita Lain