Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah membenarkan jika partainya bersama sejumlah partai koalisi pendukung Jokowi-JK, atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum menyetorkan daftar nama anggota di parlemen untuk komisi-komisi dan Alat Kelengkapan DPR (AKD).
Namun dia berjanji jika partainya akan segera memberikan nama-nama anggotanya itu.
“Besok kan paripurna, jadi tidak ada alasan untuk tidak menyetorkan,” kata dia di gedung DPP PPP, Jakarta, Senin (27/10).
Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan kalau pemilihan pimpinan komisi dan AKD kemungkinan bisa dilakukan tanpa melibatkan PDIP Cs.
“Bisa dilakukan (tanpa PDIP, NasDem, PKB, PPP, dan Hanura),” kata Setya Novanto di gedung Parlemen, Senin (27/10).
Bendahara umum DPP Partai Golkar itu berharap KIH secepatnya bisa menyelesaikan masalah nama-nama untuk disetorkan ke alat kelangkapan dewan (AKD).
“Saya selaku pimpinan DPR mengharapkan pada hari ini bisa berlanjut dengan baik dan saya sudah minta pimpinan juga fraksi-fraksi untuk melakukan ini karena rakyat sudah menunggu dan suasana bekerja sudah dimulai,” kata dia.
“Kita (Pimpinan DPR) minta untuk ini bisa terselesaikan sebaik-baiknya. Secepat-cepatnya muda-mudahan hari ini bisa terselesaikan,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Fraksi PDI Perjuangan menggelar rapat di gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (27/10) sore. Agenda rapat kali ini membahas soal pergantian anggota fraksi yang telah terpilih menjadi menteri, di kabinet kerja Jokowi-JK.
Menurut Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan, salah satu tujuan rapat kali ini adalah untuk mencari pengganti Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Sesuai keinginan Pak Jokowi bahwa para anggota kabinet untuk tidak urusi partai. Berarti posisi Pak Cahyo sebagai sekjen dan Mbak Puan sebagai ketua fraksi kosong. Dua itu akan menjadi salah satu agenda rapat ini.” kata dia saat ditemui di gedung DPR, Jakarta.
Sebelumnya, Puan mengatakan setelah pelantikan akan ada rapat internal PDIP untuk membahas AD/ART. Rapat salah satunya akan membahas posisinya di PDIP.
“Nanti sesudah ini ada rapat internal PDIP untuk membahas AD/ART. Soal mekanisme posisi saya yang pasti saya akan siap menjalankan amanah untuk membantu pemerintahan bersama presiden dan wapres,” kata Puan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah mengatakan partainya pasti memperoleh kursi pimpinan Alat Kelengkapan DPR (AKD) yang terdiri dari komisi-komisi serta badan kelengkapan di parlemen.
“Kan sudah ada presidiumnya. Saya yakin kalau memang (ditakdirkan) jadi ya jadi. Jokowi saja jadi presiden ya jadi, sehingga tidak usah ngotot, Insya Allah dapat, yakin,” kata Dimyati di gedung DPP PPP, Jakarta, Senin (27/10).
Mantan Wakil Ketua MPR RI itu membeberkan partainya akan mendapat kursi Ketua Komisi V DPR, serta sejumlah kursi wakil ketua komisi. Selain itu PPP juga mendapatkan kursi pimpinan badan di DPR.
“Ada lah, di antaranya Ketua Komisi V. Kalau wakil ketua komisi kita banyak. Pimpinan badan juga ada, semua badan PPP dapat,” kata dia.
Dimyati mengatakan, awalnya PPP mendapat jatah empat kursi ketua komisi, namun batal setelah ada evaluasi.
PPP mengaku menyerahkan jatah kursi pimpinan AKD kepada partai-partai yang memiliki suara mayoritas di DPR, karena PPP bukan merupakan partai pemenang pemilu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengomentari terkait ditunjuknya Rini Soemarno oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengatakan pihaknya akan melihat perkembangan terkait diangkatnya Rini ini.

“Nanti kita lihat perkembangannya. Kita lihat perkembangannya,” ujar Busyro, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/10).

Rini seomarno disebut-sebut masuk dalam delapan nama calon Menteri bermasalah (tanda merah dan kuning), sebagaimana hasil rekam jejak KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Rini pun, pernah diperiksa di KPK terkait penyelidikan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Bank Indonesia (BLBI) pada Juni 2013.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby