Jakarta, Aktual.co — Asisten Direktur Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Eko Siswantoro mengatakan pihaknya menargetkan hingga akhir tahun ini 15 kabupaten/kota di Sulut telah memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Ia mengatakan bahwa di Sulut tinggal enam kabupaten dan kota yang belum memiliki TPID, dan akan didorong agar di penghujung tahun 2014, sudah memiliki TPID.

“Kabupaten/kota yang belum memiliki TPID yakni Kabupaten Kepulauan Talaud, Sitaro, Bolaang Mongondouw (Bolmong), Bolmong Selatan, Minahasa Utara dan Minahasa Selatan,” ujarnya di Manado, Senin (27/10).

Ia mengatakan pihaknya akan berupaya agar semua kabupaten/kota di Sulut memiliki TPID yang memiliki dua peran yakni memonitoring perkembangan harga dan melakukan pengendalian inflasi.

TPID terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bekerja sama dengan pihak BI melakukan dua peran tersebut, untuk saling berkoordinasi apabila terjadi kenaikan inflasi.

Adapun kabupaten/kota yang sudah memiliki TPID, katanya, yakni Provinsi Sulut, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur dan Kabupaten Minahasa tenggara, Kabupaten Talaud, Bolmong Utara.

“Saat ini, sudah ada 10 TPID di Sulut termasuk dengan Provinsi sehingga enam kabupaten kota lainnya, akan ditargetkan terbentuk akhir tahun ini,” jelasnya.

Hal itu sesuai amanat Undang-undang keuangan yang menginstruksikan seluruh daerah diwajibkan memiliki TPID paling lambat hingga akhir 2014.

“Jadi melalui TPID itu semua pihak duduk bersama dan mencari solusi jika terjadi kenaikan harga di lapangan yang kemudian memicu terjadinya inflasi,” katanya.

TPID, katanya, akan terus berkoordinasi agar inflasi di daerah semakin terkendali.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  PT. Bank BNI Syariah menyambut positif sosok Menteri dalam Kabinet Kerja 2014-2019, terutama dengan keberlanjutan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, karena dianggap dapat mendorong kontribusi perbankan syariah untuk mengelola dana haji.

“Yang paling menarik adalah masih bertahannya Menteri Agama, jadi optimstis untuk Bank Syariah dapat lebih tinggi,” kata Presiden Direktur BNI Syariah Dinno Indiano di Jakarta, Senin (27/10).

Sebagai salah satu pemain utama Bank Unit Syariah di Indonesia, Dinno mengharapkan kepemimpinan Lukman mendukung sistem pengelolaan dana haji dengan terus melibatkan industri perbankan dan sektor keuangan syariah lainnya.

Tingkat penetrasi masyarakat kepada perbankan syariah masih berkisar di level yang relatif kecil yaitu di lima persen. Hal tersebut yang menyebabkan, perbankan syariah kerap kesulitan menghimpun likuiditas dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

“Di semua bank syariah, yang jadi masalah adalah DPK. Maka kita terima kasih kepada Kemenag, yang sudah alokasi dana hajinya ke bank syariah,” ujarnya.

Bank BNI Syariah telah mengelola dana haji, –yang pada September–, berjumlah Rp3,7 triliun dari entitas induk PT. BNI Tbk. Dana tersebut, diakui Dinno sangat membantu perusahaan untuk melonggarkan likuiditas.

Di BNI Syariah, dana haji masuk dalam bentuk deposito. Jumlah deposito BNI Syariah hingga September 2014 mencapai Rp7,7 triliun atau 47,70 persen dari total DPK.

“Deposito kita masih sangat tinggi, terutama dengan masuknya dana haji,” ujar dia.

Selain keberlanjutan Lukman, menurut Dinno, posisi Menteri Ekonomi lainnya seperti halnya tokoh senior Sofyan Djalil di posisi Menko Perekonomian dan Rini Soemarno di Menteri BUMN, menambah optimistis kinerja perekonomian, terutama industri perbankan dapat terus membaik.

“Kalau lihat jajarannya, di Menko Perekonomian, di Meneg BUMN mereka semua orang berpengalaman ya,” ujar dia.

Tingkatkan “melek” Keuangan Syariah Selain itu, Direktur Bisnis BNI Syariah Imam Teguh Saptono mengharapkan jajaran pemerintah baru lebih memperhatikan literasi keuangan syariah di masyarakat yang masih rendah.

“Sekarang penetrasi perbankan syariah baru lima persen, seharusnya dapat 10 persen,” ujar dia.

Salah satu caranya adalah pemerintah, bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pelaku perbankan terus gencar mensosialisaiskan bahwa kualitas perbankan dan jasa keuangan syariah lainnya sudah setara dengan konvensional.

“Mengajak, mengedukasi, bahwa Bank Syariah suudah profesional dari sisi produk. Mari membuat masyarakat percaya bahwa bank syariah dapat semakin besar,” kata dia.

Pemerintah juga, kata dia, perlu berinisiatif agar program pemerintah juga melibatkan pembiayaan dari perbankan syariah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —   Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyepakati kesepahaman tentang koordinasi dalam rangka pemeliharaan stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Dalam rilis Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Senin (27/10) penandatanganan Nota Kesepahaman telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk berkoordinasi dalam rangka melaksanakan stabilisasi pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Stabilisasi dilakukan melalui pembelian SBN sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, yang diharapkan dapat mendukung stabilitas sistem keuangan serta memperluas cakupan Bond Stabilization Framework (BSF) dengan melibatkan peran aktif BPJS.

Penandatangan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan tentang mekanisme pelaksanaan koordinasi.

Sebelumnya, pada 2010, Kementerian Keuangan dengan Kementerian BUMN telah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Pasar SBN yang dilakukan untuk memperkuat BSF.

Dengan demikian, BSF saat ini merupakan kerangka koordinasi stabilisasi pasar SBN yang telah dilengkapi serta melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka