Jakarta, Aktual.co — Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, Presiden RI wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap pidato di forum internasional, karena hal tersebut telah diatur dalam UU.
“Dalam Pasal 28 (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan) dikatakan presiden wajib, jadi harus menggunakan Bahasa Indonesia di forum internasional,” kata Hikmahanto Juwana melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (10/11).
Dia mengingatkan bahwa Presiden RI dalam sumpahnya mengatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar dan undang-undang selurus-lurusnya.
Jika presiden tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam forum internasional, maka menurut dia, Presiden bisa dianggap melanggar undang-undang.
“Belum lagi logikanya kalau Presiden RI melanggar undang-undang bagaimana dengan rakyatnya,” kata dia.
Hikmahanto berpandangan jika alasan tidak menggunakan Bahasa Indonesia karena di forum internasional ditetapkan menggunakan bahasa asing juga tidak bisa dibenarkan.
Sebab, kata dia, dalam tata tertib Majelis Umum PBB pasal 53 disebutkan bahwa pembawa pidato bisa menggunakan bahasa negaranya, tetapi harus diterjemahkan ke salah satu bahasa yang ditetapkan oleh PBB. Selanjutnya satu bahasa itu juga kemudian diterjemahkan ke dalam lima bahasa resmi PBB.
Hikmahanto mengatakan sejatinya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyalahi undang-undang, karena dalam pidatonya di forum internasional kerap menggunakan bahasa asing.
“Betul (pak SBY) menyalahi (undang-undang),” kata dia.
Dia menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menteri Luar Negeri harus membaca undang-undang agar tidak memaksa Presiden Joko Widodo melakukan pelanggaran undang-undang dengan berbahasa asing dalam pidatonya di forum internasional.
Saat ini Presiden RI Joko Widodo tengah melakukan lawatan perdana menghadiri forum internasional di luar negeri. Presiden berkunjung ke tiga negara antara lain Tiongkok, Myanmar dan Australia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Puspol Indonesia dan Pengamat Politik Energi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengatakan bahwa yang patut diperhatikan dalam kriteria sosok calon Dirut Pertamina adalah nilai integritas dan nasionalismenya.
“Jika ingin mencari sosok dari internal, maka harus mencari betul-betul yang memiliki integritas juga  mengedepankan kepentingan nasional,” kata Ubedillah di Jakarta, Senin (10/11).
Sementara, lanjutnya, jika dari eksternal maka selain integritas dan nasionalismenya diperhitungkan, harus diperhatikan juga rekam jejaknya. Dianalisis lagi apakah sosok itu ada kaitannya dengan mafia migas.
“Dan juga, baik dari internal atau eksternal harusnya memiliki spirit trisakti, visi kemandirian ekonomi sektor migas. Harus dilihat juga national interestnya,” ujarnya.
Menanggapi nama Mantan Dirut Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Rinaldi Firmansyah yang mencuat sebagai kandidat kuat menjadi Direktur Utama Pertamina, Ubedillah menegaskan bahwa secara substansial sosok Rinaldi bukanlah orang yang memahami dunia migas dan problem-problem bisnis yang ada di sektor migas.
“Menurut saya, secara substansial sebetulnya Rinaldi tidak paham tentang Migas. Mengingat dia sebelumnya hanya merupakan dirut Telkom yang jelas tidak ada hubungannya dengan Migas,” ucapnya.
Seperti diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno dikabarkan telah melakukan tahapan uji fit and proper terhadap para calon Direktur Utama Pertamina dalam beberapa hari terakhir. Fit and Proper di berlakukan ke seluruh Direksi yang ada sekarang dan plus ada 6 calon eksternal Direksi.
Kabarnya, calon kuat dalam bursa kandidat tersebut adalah Rinaldi Firmansyah yang disebut-sebut di-endorse langsung oleh  Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Wapres Jusuf Kalla. Sementara lima nama lain hanya sekedar pembanding.

Artikel ini ditulis oleh: