Jakarta, Aktual.co —Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Nur Rochmad dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Rochmad mengantikan ST Burhanuddin yang telah memasuki masa pensiun pada 1 Agustus 2014 lalu.
Plt Jaksa Agung Andhi Nirwanto mengatakan ditunjuknya Nur Rochmad selaku Jamdatun baru dalam rangka menyonsong pemerintahan baru yang mampunyai fungsi strategis dalam mensukseskan pemerintahan.
“Dalam kerangka menyongsong pemerintahan baru ini, sejak dilantik harus kerja, kerja dan kerja dan untuk menyongsong era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” ujar Andhi usai pelantikan di sasana Baharudin Lopa, Kejagung, Jakarta, Senin (27/10).
Andhi mengingatkan, bahwa peran Jamdatun sangat strategis bahwa untuk meningkatkan pemahaman terkait hukum Internasional, baik itu Perdata maupun Pidana Tata Usaha Negara.
“Khsusunya yang berkaitan dengan Arbitrase Internasional yang perlu peningkatan pemahaman dan kualitas dalam penanganan perkara yang bersifat Internasional,” paparnya.
“Saya kira baik di Pidsus, maupun di Datun itu sudah jelas SOP nya, bagaimana Datun dan pidsus masing-masing ada SOP nya sendiri,” ungkap Andhi.
Nur Rochmad yang sebelum menjabat Deputi III Bidang Koordinator Hukum dan HAM di Kemenkopolhukam itu diminta agar Jamdatun mampu memberikan petunjuk manakala masih belum sempurna SOP yang dibuat kejaksaan.
“Jadi pada dasarnya pelaksanaan tugas itu bisa saja berkembang, sepanjang dilakukan SDM yang baik,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Rachmawati Soekarnoputri mengaku, sejak awal meyakini bahwa kabinet yang telah dibangun Presiden Joko Widodo itu tidak bisa melaksanakan trisakti seperti yang digembor-gemborkan oleh Jokowi sebelumnya.
Apalagi, kata, adik kandung Megawati Soekarnoputri itu, nama kabinet Jokowi juga akhirnya jadi kabinet kerja. Dia menyebut, dengan penyebutan kabinet kerja itu secara tidak langsung Jokowi sudah mengakui bahwa kebohongannya akan melaksanakan trisakti itu tidak benar.
“Jokowi mengakui kebohongannya, berati dia mengakui tidak bisa melaksanakan trisaktinya Bung Karno,” kata salah satu putri proklamator Ir Sukarno ketika dihubungi, Senin (27/10). (Baca: Kabinet Impian Tak Terkabul)
Dia juga menyebut, Jokowi secara gamblang telah memanipulasi rekomendasi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang rekomendasi catatan orang-orang yang di stabilo merah dan kuning. Dan itu tetap diakomodir dan diakomodasikan di dalam kabinetnya.
Rachmawati mengatakan, dengan Jokowi tak menjalankan rekomendasi para menteri yang telah diberi tanda stabilo merah dan kuning, maka jelas dari awal bahwa Jokowi ini boneka asing dan dipastikan akan bekerja untuk kapitalis, dan ada 9 naga di belakang Jokowi yang nantinya akan menguasi perekonomian di Indonesia.
Dia mengatakan, kabinet yang dibangun Jokowi itu pun sangat meragukan, apalagi orang-orang yang bekerja sebagai pembantu presiden, dan presiden sendiri masih terkait masalah hukum. Hal tersebut akan menjadi pemerintah anomali tinggal minta rekomendasi KPK untuk penyusunan kabinet.
“Tapi bahwa presidennya sendiri masih terlibat masalah hukum. Nah ini kan anomali. Saya gak ngerti akan jadi negara apa nantinya,” tutupnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik menteri-menteri yang duduk dalam jajaran kabinet kerja masa bakti 2014-2019 di Istana Negara Jakarta, Senin (27/10). 
Pelantikan 34 menteri tersebut juga dihadiri oleh Ibu Negara Iriana dan Mufidah Jusuf Kalla, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua MPR Zulkifli Hassan, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva dan kepala lembaga negara lainnya. 
Para menteri yang dilantik antara lain;
Menko Polhukam: Tedjo Edhy PurdjiatnoMenko Perekonomian: Sofyan DjalilMenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani Menko Kemaritiman: Indroyono Susilo.Mensesneg: PratiknoMendagri: Tjahjo KumoloMenlu: Retno Lestari PriansariMenhan: Ryamizard RyacuduMenteri Hukum dan HAM: Yassona H LaolyMenteri Agama: Lukman Hakim SyaifuddinMenkeu: Bambang BrodjonegoroMendikbud: Anis BaswedanMenristek dan Pendidikan Tinggi: M NasirMenteri Kesehatan: Nila F MoeloekMensos: Khofifah Indar ParawansaMenteri Tenaga Kerja: Hanif DhakiriMenteri Perindustrian: Saleh HusinMenteri Perdagangan: Rachmat GobelMenteri ESDM: Sudirman SaidMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan: Basuki HadimuljonoMenteri Perhubungan: Ignasius JonanMenkominfo: RudiantaraMenteri Pertanian: Amran SulaimanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti NurbayaMenteri Perikanan dan Kelautan: Susi PudjiastutiMenteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi: Marwan DjafarMenteri Pertanahan dan Agraria: Ferry Mursil BaldanMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Andrinov Chaniago Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yudy ChrisnandiMenteri BUMN: Rini SoemarnoMenteri Koperasi dan UKM: Aagn PuspayogaMenteri Pariwisata: Arief YahyaMenteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana YembiseMenpora: Imam Nahrawi
Pengangkatan menteri kabinet kerja tersebut berdasarkan Keputusan Presiden nomor 121 P 2014.
Seusai pelantikan menteri, Presiden juga melantik dua wakil menteri berdasarkan Keppres nomor 187/M 2014 masing-masing Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam pelantikan tersebut antara lain mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, AM Hendropriyono, Gubernur BI Agus Martowardojo, Kepala BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Wiranto, Surya Paloh, Sutiyoso, Luhut Pandjaitan dan sejumlah tokoh lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Meski sudah meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menjamin 34 nama menteri kabinet kerja Joko Widodo akan benar-benar bebas dari korupsi.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, sejak awal daftar nama calon menteri diberikan dari Joko Widodo ke KPK, pihaknya tidak menjamin nama pembantu presiden yang tidak terindikasi korupsi akan tetap bersih dari korupsi saat menjabat sebagai menteri.
“Orang bisa saja berubah. Sebelumnya tidak pernah ada keterlibatan korupsi, tapi belakangan berubah. Itu bisa saja,” kata Johan saat dihubungi, Senin (27/10) pagi.
Meski begitu, KPK mengapresiasi upaya Presiden untuk berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk mengetahui rekam jejak menteri-menteri tersebut. Namun demikian hal itu menurutnya tidak akan mempengaruhi KPK untuk menjalankan wewenangnya terkait pemberantasan korupsi. 
Dia pun memastikan,  jika nantinya di tengah jalan atau saat menjabat, ada diantara menteri tersebut yang ternyata melakukan tindak pidana korupsi, maka KPK akan melakukan penindakan terhadap menteri tersebut.
“Kalau nanti di tengah ada yang korupsi, ya akan ditangkap juga.”
Namun, lagi-lagi Johan enggan mengungkapkan apakah 34 menteri tersebut benar-benar sudah lolos dari penelusuran rekam jejak yang dilakukan KPK. Dia mengklaim sejak awal sampai saat ini tidak mengetahui siapa saja yang masuk dalam daftar catatan KPK sesuai nama-nama yang diberikan Jokowi kepada KPK.”Data itu yang tahu hanya pimpinan. Saya tidak tahu catatan tersebut.”
Terkait adanya beberapa nama menteri di jajaran kabinet Jokowi yang pernah diperiksa KPK, Johan menjawab diplomatis bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menjustifikasi seseorang terindikasi korupsi.
“Untuk menjustifikasi seseorang terindikasi korupsi atau tidak itu kan tidak bisa hanya karena dia diperiksa sebagai saksi. Bisa saja dia menjadi saksi karena keahliannya atau karena dia perlu dikonfirmasi,” sergahnya.
Namun dia tidak membantah saat ditanyai, bahwa daftar nama yang masuk dalam daftar merah dan kuning tersebut juga pernah berstatus sebagai saksi yang diperiksa KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu