Jakarta, Aktual.co — Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani tiba di Istana Negara jelang pelantikan sebagai menteri oleh Presiden Jokowi.
Dia datang sendirian tak didampingi oleh Ibunya, Megawati Soekarnoputri dan juga keluarganya.
“Keluarga nanti hadir, Ibu (Mega) juga kemungkinan hadir,” kata Puan di Istana, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy mengkritisi susunan kabinet Presiden Joko Widodo terkait menteri yang berlatar belakang pengusaha.
Menurutnya, menteri berlatar belakang pengusaha berisiko konflik kepentingan. Karena itu harus diantisipasi dengan baik.
“Sebagai menteri mereka hanya sebagai pengelola yang terikat dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Memang sebaiknya mereka diberikan waktu untuk menunjukkan kemampuan dan hasil kerjanya, terlalu dini bila menilai mereka saat ini,” kata Aboe Bakar di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (27/10).
Hal lain yang menurut Aboe Bakar aneh adalah susunan kabinet yang sama dengan pemerintahan sebelumnya. Janji Presiden Jokowi saat kampanye adalah membentuk kabinet yang ramping.
“Tapi tidak terealisasi. Bila memang menjanjikan kabinet yang ramping, seharusnya jumlah menteri kan lebih sedikit dari pada kabinet sebelumnya,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co —Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan sebanyak 13.000 pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas di Indonesia, belum berfungsi sebagai tempat rehabilitasi pengguna narkotika yang mencapai empat juta orang.
“Saat ini, sebanyak 200 rumah sakit sudah ditunjuk sebagai tempat rehabilitas penguna narkoba, namun hanya 30 persen yang berjalan,” kata Kepala BNN Komjen Pol. Dr. Anang Iskandar di Jakarta, Senin (27/10).
Ia menjelaskan sebanyak 13 ribu pelayanan kesehatan di Indonesia, dengan rincian 2.000 unit rumah sakit dan 11 ribu unit puskesmas, namun belum berfungsi sebagai tempat konseling dan rehabilitasi pengguna narkoba.
“Sarana untuk merehabilitasi pengguna narkoba ini sudah mencukupi namun pemahaman pemerintah untuk merehabilitasi pengguna narkoba ini yang masih kurang,” ujarnya.
Ia mengatakan jumlah pengguna narkoba yang mencapai empat juta orang, jika rumah sakit dan tempat rehabilitasi berjalan dengan baik, maka akan mempercepat pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
“Jika 400 ribu orang bisa direhabilitas, maka merehabilitasi atau menyembuhkan empat juta orang yang mengalami ketergantungan narkoba tersebut hanya membutuhkan 10 tahun,” ujarnya.
Namun masalahnya saat ini, kata dia, pengguna narkoba hanya 18 ribu orang, pada hal pengguna narkoba ini mencapai empat juta orang, sehingga membutuhkan waktu lama untuk memberantas peredaran narkoba ini.
“Masalahnya bukan masalah keterbatasan tempat, namun masalah pemahaman pemerintah dan masyarakat yang kurang untuk menyelamatkan orang-orang yang mengalami ketergantungan narkoba tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, apabila pengguna narkoba ini sembuh dari ketergantungan barang haram itu, maka permintaan terhadap narkoba akan berkurang drastis, bahkan tidak ada lagi.
“Pengguna narkoba ini harus direhabilitasi, jika direhabilitasi maka permintaan atau bisnis narkoba ini akan menurun, pada akhirnya bisnis barang haram ini akan gulung tikar karena tidak ada yang membeli,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
Jakarta, Aktual.co —Badan Narkotika Nasional berhasil mengamankan truk bermuatan 8,088 ton ganja di salah satu Rumah Makan, Jl. Kandis KM. 53 Telaga Samsam Kandis, Provinsi Riau. Truk bernomor polisi B9396 AH tersebut yang mengangkut ganja dari Aceh dengan tujuan akhir Sukabumi, Jawa Barat.
“Seorang sopir bernama M. Jamil (32) dan dua Orang rekannya bernama Muhallil (25) dan Syafrizal (20) berhasil kita amankan,” ujar Kabag Humas BNN, Sumirat Dwiyanto, Senin (27/10). Dikatakan Sumirat dari pengakuan salah satu tersangka kalau dirinya mengaku diperintah oleh seorang pria Aceh yang bermukim di Bandung bernama Arifin Ibrahim als Bang Pin als Aris (47).
Mendapatkan informasi tersebut, BNN pun segera bergegas melakukan penangkapan terhadap Bang Pin di kediamananya di Jl. M. Toha, Bandung. Dan dari mulut Bang Pin, ganja tersebut akan diberikan kepada seorang pria bernama Budiman als Ade als Cadel (45) untuk disimpan di gudang penyimpanan di Sukabumi.
Pada hari dan waktu yang sama petugas melakukan penangkapan terhadap Ade di Jl. Pondok Jaya, Mampang, Jakarta. Dari keterangan Bang Pin, sebagian ganja tersebut merupakan barang pesanan seseorang dan sebagian lagi akan didistribusikan oleh Ade.
“Jika pengiriman ganja tersebut berhasil, Bang Pin akan mendapat imbalan berupa 1,2 Ton ganja atau sekitar Rp 1,2 miliar. Sementara itu sang sopir truk, M. Jamil, dijanjikan upah oleh Bang Pin sebanyak Rp 120 Juta. Sebelumnya M.Jamil diberikan uang jalan oleh Bang Pin sebesar Rp 10 juta. Kepada kedua rekannya, M. Jamil berjanji akan membagi upahnya sebesar 50 juta kepada Syafrizal dan 20 Juta kepada Muhallil,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi banyaknya perempuan yang masuk di kabinet kerja pimpinan Jokowi-JK.
“Saya lihat mereka yang jadi menteri itu bukan perempuan biasa,” kata Hidayat di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (27/10).
Hidayat sendiri merupakan anggota Komisi VIII DPR RI periode 2009-2014, diamana salah satu mitra kerjanya adalah Kemeneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungam Anak.
“Saya menanggapi positif bahwa pemberdayaan perempuan naik status menjadi kementerian penuh, bukan kementerian negara,” kata Hidayat.
Hidayat tak ingin memberi penilaian negatif di awal. Dia ingin memberi kesempatan dahulu bagi Kabinet Kerja untuk bekerja.
“Kalau ada pandangan negatif tentang satu atau dua tokoh itu, biarlah Presiden Jokowi yang klarifikasi,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI Jakarta bisa berpotensi mengguncang Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah alat kelengkapan dewan yang saat ini sedang disusun rampung.
Jika alat kelengkapan dewan seperti komisi rampung, maka DPRD bisa saja membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami setiap kebijakan – kebijakan yang dianggap ‘bermasalah’ dari Joko Widodo saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Berbagai pansus bisa dibentuk, seperti pansus Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Transjakarta,” kata pengamat tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, saat dihubungi Aktual.co, Senin (27/10).
Dilanjutkan Marzuki, potensi ‘mengguncang’ pemerintahan pusat akan jadi mencuat jika pansus-pansus yang dibentuk DPRD DKI ternyata menemukan ada indikasi korupsi di kebijakan yang digagas Jokowi saat menduduki kursi nomor satu di DKI.
“Itu bisa berimbas kepada pemerintah pusat (Jokowi), karena semua berawal dari DKI Jakarta di mana tanggungjawab politiknya telah selesai, namun ada tanggungjawab lain yang tidak bisa hilang begitu saja,” kata Masnur.
Namun dia mengingatkan agar DPRD dalam membentuk pansus berdasarkan pada kepentingan masyarakat Jakarta. Dan bukan atas dasar balas dendam politik.
“Sepanjang pansus bukan atas dasar balas dendam politik maka upaya ini bisa dilakukan. Karena di DPRD DKI kalau kita lihat jumlah kursi dikuasai oleh (fraksi) Koalisi Merah Putih,” ucapnya.
Masnur membantah kalau apa yang diungkapkannya ini bersumber dari kalangan anggota dewan.
Dia mengaku belum pernah mendengar langsung dari kalangan anggota dewan mengenai niatan tersebut. Tapi dia meyakini DPRD DKI akan serius mendalami kebijakan Pemerintahan Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Jokowi-Ahok yang lalu.
“Saya belum pernah dengar langsung ya dari kalangan dewan yang mengatakan akan mengguncang pemerintah pusat dengan membentuk Pansus. Namun seperti Pak Haji Lulung (PPP), Pak Taufik (Gerindra) dan teman-teman dari Golkar menyatakan serius untuk mendalami status hukum kebijakan-kebijakan yang lalu setelah alat kelengkapan dewan terbentuk,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
