Jakarta, Aktual.co — Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkunjung ke Washington guna membahas lebih jauh peluang-peluang kerja sama kedua negara.
Undangan itu disampaikan oleh Obama dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi di sela-sela pertemuan puncak Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Beijing, Tiongkok, Senin (10/11) sore.
“Saya senang sekali bertemu dengan bapak presiden dan saya harap kita bisa memperkuat hubungan kerja sama dan pribadi,” katanya.
Obama juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober.
Sementara itu Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menlu Amerika Serikat John Kerry dalam acara pelantikannya.
Obama bukan satu-satunya kepala pemerintahan yang mengundang Presiden Jokowi untuk berkunjung ke negaranya.
Presiden Vietnam Truong Tan Sang dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi juga menyampaikan undangannya.
Ia berharap Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo dapat melawat ke Vietnam dalam waktu dekat.
Dihari ketiga kunjungan kerjanya ke Beijing, Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, PM Tiongkok Li Keqiang, PM Jepang Shinzo Abe, Presiden AS Barack Obama, Presiden Vietnam Truong Tan Sang dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menggunakan sembilan ukuran untuk dapat menilai keberhasilan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.
“Pertama adalah tidak ada anggaran negara yang dikorupsi dan setiap pemakaiannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Senin (10/11).
Menurut dia, saat ini mekanisme penggunaan anggaran sudah sangat ketat dan kecil peluang untuk dapat melakukan korupsi.
“Pemerintah telah menggunakan sistem “at cost” atau dibayar sesuai kebutuhan sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan lebih kecil,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia, ketatnya pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat penggunaan anggaran menjadi lebih transparan.
Berikutnya, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi adalah tidak adanya pelanggaran dan pemberian sanksi kepada aparatur negara.
Dalam hal ini, Muhammad Yusuf mengatakan perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang pengawasan internal pemerintah guna memperkuat pengawasan.
Selama ini pengawasan internal sudah ada, namun belum berjalan efisien sehingga perlu diperkuat melalui undang-undang agar payung hukumnya lebih kuat, kata dia.
Kemudian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Selanjutnya, semua perizinan yang diajukan masyarakat selesai dengan cepat serta penggunaan jam kerja yang efektif dan produktif pada jajaran aparatur negara.
Selain itu juga perlu pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar aturan, kata dia.
Ia menambahkan jika semua itu berjalan dengan baik maka hasil pembangunan akan terlihat nyata ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terbukanya lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) mengatakan tidak mengenal dengan calon Dirut Pertamina yang berlatar belakang Dirut Terlkom, Rinaldi Firmansyah.
Presiden KSPMI, Faisal Yusra mengatakan jika tidak punya track record tentang dia. Akan tetapi, pihaknya bakal menanyakan alasan Renaldy masuk dalam bursa calon Dirut Pertamina.
“Kami tidak kenal sama dia, jadi pekerja migas kami hanya bisa melihat dari apa yang dilakukan di migas, aspek berhubungan dengan migas, kami tidak punya track record dia. Dan kami juga ingin tau apa sebtulnya alasan dia menjadi salah satu calon,” ucap dia, di komplek parlemen, Jakarta, Senin (10/11).
Ia pun menuturkan bahwa kandidat calon yang digadangkan terkuat itu oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno itu, bukan orang yang punya keberhasilan dalam memimpin sebuah perusahaan. Pasalnya, PT Telkom selama ini tidak berkembang dengan baik.
“Kita harus tau bahwa Telkom itu 60-70 persen itu adalah keuntungan dan keberhasilan dari telkomsel. Jadi kalau bicaa Telkom, itu duduk manis saja, karena pusat keuntungan merka adalah Telkomsel. Jadi, kalau mau bicara soal hebat seharusnya telkomsel itu,” ucap dia.
Sementara itu dalam kesempatan yang berbeda, Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan bahwa untuk seorang Dirut Pertamina itu, harus memiliki ideologi Trisakti.
“Kita berharap di sektor yang menyangkut kebijkan publik strategis ini harusnya (diisi orang) benar- benar berlandaskaan ideologi Trisakti,” kata dia, di komplek parlemen, Jakarta, Senin (10/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang