Jakarta, Aktual.co — Meski nanti sore Presiden Joko Widodo akan mengumumkan nama-nama calon pembantunya, namun soal waktunya, Jokowi masih merahasiakan pengumuman calon menterinya itu.

“Iya nanti sore, katanya sih di Istana (pengumuman menterinya),” kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva K Sundari ketika ditanya kapan calon menteri yang akan membantu Presiden Jokowi menjalankan roda pemerintahan, Minggu (26/10).

Namun, ketika ditanya soal siapa-siapa saja nama menteri yang akan membantu mantan Gubernur DKI Jakarta itu, mantan Anggota Komisi III DPR itu lebih memilih bungkam, “Wah itu juragan yang tahu. Aku gak tahu,” tambahnya.

Terkait dengan rekam jejak Eva pun lebih memilih untuk tak menanggapi. Dia pun lagi-lagi tak tahu menyoal rekam jejak para calon menteri itu yang sebelumnya telah disodorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, Pengamat Hukum dari Universitas Islam Indonesia Muzakir mengatakan, selain rekam jejak terkait dengan kasus korupsi, Jokowi juga seharusnya memeriksa rekam jejak para pembantunya sejumlah kasus lain.

“Ya kalau hanya korupsi saja menurut pendapat saya tak cukup, karena kita tidak tahu bagaimana dia (calon menteri) tak cacat kasus lainnya miasalnya disisi lainnya dia cacat secara moral,” kata Muzakir ketika dihubungi secara terpisah.

Lagi-lagi dia menekankan, seleksi calon menteri yang dilakukan Jokowi itu juga harusnya tak tertutup, karena jabatan menteri itu merupakan bagian dari jabatan yang dekat dengan rakyat. “Padahal tipikal pemimpin itu ya dekat dengan rakyat, termasuk menteri.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik para menterinya. Presiden meminta para menterinya langsung bekerja.

“Dalam kebijakan luar negeri, program kebijakan Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam kurun waktu 100 hari adalah sample untuk mewujudkan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden,” kata Hikmahanto JuwanaGuru Besar Hukum Internasional UIdalam rilis yang diterima Aktual (26/10). 

Menurut dia, ada tiga hal utama yang harus dilakukan.Pertama, janji untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia atas gangguan dan rongrongan negara lain.”Tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh Menlu adalah terbang ke Tanjung Datu untuk melihat dan memastikan bahwa bangunan mercusuar yang dibangun oleh Malaysia di landas kontinen Indonesia telah benar-benar dibongkar oleh Malaysia,” tegas Hikmahanto.

Dalam kunjungan tersebut, di Kapal Perang Indonesia, sebaiknya Menlu menegaskan pelaksanaan kebijakan LN Bebas Aktif yang berorientasi pada mewujudkan Inndonesia sebagai negara Maritim. Dalam kesempatan tersebut perlu ditegaskan juga kebijakan semua negara adalah sahabat Indonesia kecuali negara tersebut mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia akan bertindak tegas dan keras terhadap siapapun negara yang mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional.Menlu juga perlu mengingatkan agar pemerintah Australia tidak lagi melakukan pelanggaran laut Indonesia dalam kebijakannya mengembalikan para pencari suaka yang tidak dikehendaki.

“Pemerintah Australia diminta untuk menghentikan kebijkan unilateral penanganan para pencari suaka yang memanfaatkan wilayah Indonesia,” tambahnya..

Kebijakan kedua yang harus dijalankan adalah terkait janji Presiden Jokowi berupa kehadiran negara saat WNI menghadapi masalah di luar negeri. Dalam mewujudkaan janji ini Menlu memerintahkan perwakilan Indonesia di negara yang menjadi tujuan TKI agar membangun sistem pendeteksian awal bagi para TKI bila mereka menghadapi masalah hukum.

“Menlu perlu memulai negosiasi perjanjian bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan para TKI. Perjanjian ini merupakan syarat yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,” katanya.

Kebijakan ketiga yang perlu diambil Menlu adalah merealisasikan ide Presiden Jokowi menjadikan para diplomat Indonesia sebagai pemasar (marketing agent) bagi produk Indonesia.”Untuk ini Menlu dapat meminta semua perwakilan Indonesia melakukan profil pasar negara penempatam”. 

Menurut Hikamhanto, ada tiga hal utama yang harus masuk dalam profil tersebut. Pertama, mengidentifikasi potensi produk dan jasa apa yang terbuka bagi pelaku usaha Indonesia. Kedua, mengevaluasi apa yang menjadi halangan dan rintangan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Ketiga para kepala perwakilan diminta untuk memberikan evaluasi terhadap apa yang menjadi kelemahan bagi para diplomat untuk menjadi pemasar produk dan jasa asal Indonesia secara efektif.

“Dalam 100 hari Pemerintahan Jokowi, urusan luar negeri perlu ditekankan pada masalah bilateral mengingat dalam hubungan bilateral masyarakat di Indonesia akan dapat langsung merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Menurut pertimbangannya, hubungan regional dan multilateral, meski tidak kalah penting, tidak menjadi prioritas 100 hari karena tidak dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat.

Artikel ini ditulis oleh: