Jakarta, Aktual.co – Presiden terpilih Joko Widodo diharapkan tidak tersandera dalam penyusunan kabinet, sehingga mereka yang masuk benar-benar orang yang melalui proses rekrutmen yang sudah jelas memiliki track record yang teruji. Karena itu, rekomendasi KPK dan PPATK harus menjadi pegangan proses rekrutmen.
“Saat ini, Jokowi tersandera oleh tiga kekuatan besar, sehingga proses penyusunan kabinet menjadi tambal sulam. Ketiga kekuatan besar itu sangat berpengaruh dan menentukan orang-orang yang akan masuk dalam kabinet, bahkan mengabaikan rekomendasi KPK dan PPATK yang sudah memberikan tanda merah dan kuning,” ujar pengamat politik Rusmin Effendy menjawab wartawan di Jakarta, Sabtu (25/10).
Menurut Rusmin, kekuatan besar yang mempengaruhi Jokowi, Pertama kubu Megawati maupun Puan Maharani yang memaksakan orang-orangnya masuk dalam kabinet seperti kader-kader PDIP, simpatisan maupun tim transisi seperti Rini Sumarno, Sri Mulyani, Kuntoro Mangunsubroto, Darmin Nasution, Niken Widiastuti, Bambang Brojonegoro, Luhut Panjaitan dan Komjen Budi Gunawan.
“Mereka yang direkomendasikan justru para neolib dan kapitalis yang telah merusak bangsa ini, padahal tidak ada satupun dari mereka yang memiliki prestasi, termasuk Puan Maharani yang diposisikan sebagai Menko Kesejahteraan Rakyat,” ujarnya lagi.
”Inilah yang harus diketahui rakyat Indonesia bahwa selama ini Megawati seolah-olah sebagai representasi Soekarno yang anti asing, tapi di belakang justru menjadi kacung asing. Apa prestasi Megawati saat menjadi presiden, sama kan seperti SBY yang mewariskan utang luar negeri dan rakyat yang harus menanggung beban bunganya,” kata dia.
Dia menjelaskan, seperti nama Kuntoro yang belakangan disebut-sebut akan menempati pos Kementerian ESDM justru menjadi sorotan publik karena yang bersangkutan terlibat banyak kasus. Begitu pula dengan Rini Sumarno yang diposisikan sebagai Menteri BUMN juga sudah mendapat list KPK dengan pelbagai kasus mulai dari pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI, dugaan korupsi penjualan asset pabrik gula Rajawali, maupun pembelian jet tempur Sukhoi.
“Rumor yang beredar keduanya akan menjadi mesin ATM bagi PDIP untuk menghasilkan uang dan mengamankan posisi Jokowi periode kedua sebagai presiden. Sekali lagi, kita akan lihat apakah Jokowi mampu menolak keduanya atau tidak. Kuntoro yang di back-up para mafia migas sudah pasti menghasilkan, apalagi Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN juga bagian dari skenario untuk melego asset BUMN seperti yang dilakukan Laksamana Sukardi. Jadi perlu diwaspadai perampokan uang negara yang dilakukan kedua orang ini,” tegas dia.
Kedua, kubu Jusuf Kalla yang merekomendasikan beberapa nama seperti Hamid Awaludin, Sofyan Djalil, Rahmat Gobel, Din Syamsudin, dan kepala Divisi Propam Mabes Polri Inspektur Jenderal Syafrudin yang pernah menjadi ajudan JK saat menjadi wapres.
“Sebentar lagi kita akan saksikan pertarungan dua mantan ajudan yang memperebutkan posisi Kapolri antara Komjen Budi Gunawan dan Inspektur Jenderal Syafrudin. Ini pertarungan antara JK dan Mega dalam menempatkan kedua jenderal tersebut menjadi Kapolri. Padahal, semua orang tahu Budi Gunawan terlibat kasus rekening gendut dan Syafrudin terlibat berbagai kasus pertambangan batu bara saat menjabat Kapolda Kalsel. Persoalannya, apakah kedua jenderal yang bermasalah itu layak menjadi Kapolri,” ujarnya.
Ketiga, kubu Koalisi Indonesia Hebat khususnya party-partai pendukung seperti Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI. “Dari keempat parpol koalisi itu, yang belum kebagian jatah kursi kabinet kan hanya PKPI, karena Sutiyoso sudah kebelet untuk menjadi menteri. “Persoalannya, dari partai-partai koalisi yang sudah mengajukan calon menteri, ada beberapa kader yang dianggap bermasalah, seperti kasus Muhaimin Iskandar yang sebentar lagi bakal menjadi pasien KPK,” ujarnya.
