Jakarta, Aktual.co —Kepolisian Sektor Kemayoran Jakarta Pusat segera melimpahkan kasus penyalahgunaan narkotika jenis putaw yang melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. 
Kepala Polisi Sektor Kemayoran Jakarta Pusat Komisaris Polisi Suyud mengatakan, pelimpahan kasus tersebut ke Kejaksaan akan dilakukan setelah dokumen kasusnya lengkap. 
“Kira-kira satu bulan setelah semua dokumen tentang kasus ini lengkap,” ujarnya, Jumat (25/10).
Dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan penanganan kasus ini, ujar Suyud, antara lain data penyitaan dan penetapan barang bukti, hasil uji laboratorium pada barang bukti dan tersangka yang dilakukan satuan forensik serta informasi tentang proses pemeriksaan.
“Saat ini kami masih menunggu hasil uji laboratorium barang bukti dan tes urine tersangka untuk kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pelimpahan kasus ini ke Kejari sehingga bisa segera disidangkan,” katanya.
Kasus yang melibatkan seorang oknum anggota PNS ini terungkap setelah adanya informasi dari warga setempat yang melihat adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut yang langsung ditindaklanjuti oleh pihak berwajib.
Berbekal informasi tersebut petugas kepolisian dari Polsek Kemayoran melakukan penangkapan dua orang pria berinisial HK (53) dan AG (41) di Jalan Sumur Batu, Gang Lancar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/10) dini hari beserta barang bukti narkotika jenis putaw seberat 0,25 gram.
Suyud mengatakan pada awalnya kedua tersangka mengaku berprofesi sebagai anggota PNS dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Kota Jakarta Timur. Namun setelah diselidiki lebih lanjut hanya HK yang terbukti sebagai staff pegawai pemerintah di sana.
“Awalnya kedua tersangka mengaku bekerja sebagai PNS namun setelah diselidiki hanya HK yang terbukti berprofesi sebagai staf. Saya tidak tahu apa penyebab AG mengaku sebagai PNS padahal hukumannya sama,” katanya.
Dalam kasus ini, HK dan AG akan dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menemukan pelanggaran terhadap aturan pelarangan merokok di angkutan umum di Jakarta masih terbilang tinggi.
Temuan itu terungkap dari monitoring yang dilakukan YLKI terhadap 500 angkutan di lima wilayah di Jakarta. Dengan pelanggaran tertinggi ditemukan pada angkutan dengan rute Jakarta Utara.
Pengurus harian YLKI, Tulus Abadi menegaskan sebenarnya tidak ada lagi alasan Pemerintah Provinsi DKI untuk tidak menindak angkutan umum yang terbukti melanggar aturan.
“Angkutan umum harus bebas dari asap rokok,” ujarnya, di Jakarta, Jum’at (24/10).
Namun Tulus melihat ada permasalahan dalam penegakan hukum tersirat di Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang pedoman pembinaan Kebutuhan Dasar Manusia (KDM). 
Di mana dalam Pergub itu disebutkan bahwa sopir dan kenek sebagai penanggung jawab angkutan umum wajib menegakan KDM tersebut. Sedangkan sopir dan kenek justru seringkali menjadi pelanggar aturan itu. “Bagaimana mau menegakan hukum kalau mereka sendiri merupakan pelanggar, ini tidak bisa dibiarkan.”
Karena itu, YLKI mendesak Pemerintah DKI Jakarta Khususnya Dinas Perhubungan untuk berani memberi sanksi terhadap supir dan kenek yang membandel. “Jika tidak Dinas Perhubungan juga dapat terkena sanksi,” ungkapnya.
Menurutnya, perlu penegakan hukum secara berkesinambungan untuk menumbuhkan efek jera bagi para pelanggar yakni melalui adanya mekanisme pemantauan. 
Sehingga Peraturan KDM dalam Perda 75 tahun 2005 dan Pergub no 88 tahun 2010 tidak sekedar menjadi macan kertas, tetapi mempunyai tolak ukur pencapaian pelaksanaan di larangan.
Berikut hasil monitoring yang dilakukan YLKI terhadap 500 angkutan di Jakarta:
Sebanyak 43 persen angkutan umum ditemukan puntung rokok. 26 persen masih ditemukan orang yang merokok di dalam angkutan, yang 57 persen dilakukan oleh penumpang angkutan, sopir 27 persen dan kenek 16 persen. 
Untuk pelanggaran setiap wilayah, angka tertinggi di pegang wilayah Jakarta Utara dengan angka 30 persen, Selatan 27 persen, Pusat 20 persen, Timur 12 persen dan Jakarta Barat 11 persen. 
Ditambah dengan 80 persen angkutan umum yang ada di Jakarta tidak memasang stiker tentang larangan merokok di dalam angkutan umum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Lantaran anggarannya belum diketok Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, 127 proyek perbaikan jalan di delapan kecamatan di Jakarta Barat hingga kini masih mangkrak.
Dikatakan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Barat, Sukowibowo, 127 mata anggaran perbaikan jalan yang berasal dari APBD Perubahan itu masih dikaji BPKD DKI.
“Sampai sekarang seluruhnya belum disahkan BPKD. Karenanya kami belum bisa mengerjakan proyek apapun,” kata Sukowibowo, seperti dikutip dari Beritajakarta, Jumat (24/10).
Untuk rincian 127 mata anggaran itu, kata Sukowibowo adalah: 79 peningkatan jalan dengan kontruksi beton; 28 perbaikan jalan dengan pemeliharaan berat (layer hotmix); dan 20 perbaikan trotoar.
Dari 79 kegiatan peningkatan jalan dengan konstruksi beton, 49 kegiatannya dengan anggaran Rp 115 miliar  sudah selesai proses lelang di ULP Barang dan Jasa Pemprov DKI. Namun tetap belum dikerjakan karena masih dalam proses akibat adanya anggaran perubahan.
Sisanya, sebanyak 30 kegiatan dengan anggaran Rp84 miliar masih dalam proses lelang. 
Sedangkan untuk 28 kegiatan perbaikan jalan dengan layer hotmix, sebanyak sembilan kegiatan dengan anggaran Rp 12 miliar sudah selesai proses lelang. Namun masih menunggu pengesahan BPKD. 
“Sisanya 19 kegiatan dengan anggaran Rp 24 miliar dalam proses akibat adanya anggaran perubahan,” tukas Sukowibowo
Khusus 20 kegiatan perbaikan trotoar dengan anggaran Rp8 miliar, seluruhnya sudah selesai lelang. Tapi juga belum bisa diproses karena juga menunggu pengesahan BPKD. 
“Jadi permasalahanya karena akibat anggaran perubahan dan belum disahkan oleh BPKD meski sudah selesai lelang, sehingga kami tidak berani untuk melaksanakan kegiatan.” 

Artikel ini ditulis oleh: