1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42360

Susunan Pemain Timnas Senior Belum Matang

Jakarta, Aktual.co — Pelatih Tim Nasional Indonesia Senior, Alfred Riedl mengatakan, bahwa ia sedang menyiapkan susunan pemain untuk melakukan laga uji coba sebelum bermain di Piala AFF Vietnam pada November-Desember mendatang.

“Kita sedang usahakan susunan pemain terbaik pada laga uji coba sebelum mulai di Piala AFF,” kata Alfred Riedl di Jakarta, Jumat (24/10).

Riedl mengatakan, saat ini pihaknya belum menemukan susunan pemain yang pas untuk melakoni uji coba menghadapi Timor Leste pada 11 November dan Suriah pada 15 November.

Selain itu, kemungkinan hanya pada laga uji coba terakhir menghadapi Suriah, timnas Indonesia akan menurunkan kekuatan penuh, sebab masih terkendala komposisi pemain.

Jadwal kompetisi Indonesia Super League (ISL) yang padat dan berbagai agenda timnas di kelompok usia lain, menyulitkan tim pelatih untuk menjajal komposisi terbaik skuat Merah-Putih.

“Dari seluruh uji coba yang dijalani saat ini kami tidak pernah benar-benar komplet. Mungkin nanti saat pertandingan uji coba terakhir sebelum Piala AFF,” kata pelatih asal Austria tersebut.

Meski demikian, Riedl berterima kasih kepada PSSI, karena lawan uji coba akan datang ke Indonesia sehingga timnya tidak terlalu kerepotan. Namun untuk lokasi pertandingannya belum diketahui apakah digelar di Jakarta atau daerah lainnya.

“Kami butuh uji coba mengingat kompetisi yang semakin dekat. Kami berterima kasih kepada PSSI karena menyediakan lawan uji coba,” katanya.

Indonesia akan tampil di Piala AFF pada November dan Desember mendatang. Skuat Garuda akan tampil pada laga perdana 22 November 2014 melawan tuan rumah Grup A, Vietnam.

Artikel ini ditulis oleh:

KONI Rencanakan Pembebanan Dana Atlet ke Masyarakat

Jakarta, Aktual.co — Minimnya perhatian pemerintah terhadap olahraga Indonesia, membuat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Tono Suratman, menelurkan ide. Ide tersebut, mengikutsertakan masyarakat untuk melakukan sumbangan.

Dijelaskan Tono, masyarakat umum dapat berpartisipasi dengan pemberian dana bagi atlet nasional, dari pemakaian ponsel yang digunakan masyarakat.

“Kami berencana agar setiap pengguna ponsel diambil seribu rupiah per bulan. Jika dikalikan dengan seluruh jumlah ponsel yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, tentu akan membantu atlet-atlet menghadapi multievent,” kata Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman di Jakarta, Jumat (24/10).

Tono mengatakan dana tersebut ditujukan untuk menambah dana olahraga agar seluruh kegiatan yang berkaitan dengan olahraga bisa dilakukan secara mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah.

Kemudian, kata dia, pengelolaan sumber dana tersebut dilakukan oleh KONI dan diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan Kemenpora.

Selain itu, ia juga berharap transaksi keuangan yang dipakai masyarakat melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) juga bisa disertakan melalui kerja sama KONI dengan sejumlah Bank.

“Kalau bank bentuknya bisa seperti dana CSR, harapannya agar pembinaan olahraga tidak bergantung pada APBN, karena masyarakat ikut berpartisipasi,” kata dia.

Lanjut dia, pihaknya akan berusaha melobi pemerintah yang baru mengabulkan permohonan rencana KONI. Menurutnya, dana itu sangat penting untuk meningkatkan prestasi atlet dan juga pengurus-pengurus pusat untuk memaksimalkan cabang olahraga unggulan.

“Dananya tentu akan kami gunakan dengan transparan dan dipertanggungjawabkan. Kita lihat saja nanti, apakah kementerian baru merestui,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jokowi Memerlukan Dukungan Politik NU dan Muhammadiyah

Jakarta, Aktual.co — Pembentukan kabinet bersih dan profesional merupakan batu ujian utama dari integritas kepemimpinan dan legitimasi politik Joko Widodo. Dalam ilmu politik legitimasi itu tidak given, tapi flexible: bisa surplus dan bisa pula defisit tergantung kemampuan mengelolanya.
Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Raja Juli Antoni, sampai pelantikan kemarin yang diikuti pesta rakyat memperlihatkan Jokowi surplus legitimasi. Namun, rencana pengumuman kabinet di Tanjung Priuk yang batal, mulai menjadi tanda tanya bagi publik tetang “independesi dan otonomi” Jokowi sebagai presiden dari intervensi politik termasuk dari ketua umum PDIP.
Tergerusnya legitimasi Jokowi, juga bisa terjadi bila ia tidak mengindahkan rekomendasi KPK dan PPATK dengan memaksakan nama-nama kandidat menteri yang “distabilo” merah atau kuning.
“Kemungkinan tergerusnya legitimasi Jokowi bertambah ketika beredar isu bahwa Jokowi memakai nama-nama lama dan bukan profesional terbaik di bidangnya,” jelas Raja Juli Antoni malam ini (Jumat, 24/10).
Begitu juga posisi Menteri Luar Negeri. Kabarnya akan dipercayakan kepada Retno Marsudi ditengarai titipan dari Ketua Umum PDIP. Menurut informasi dari internal Kemenlu, Retno adalah diplomat karir yang preatasinya tidak mencolok.
Lebih dari itu, pembentukan kabinet ini juga perlu memperhatikan apsek struktur sosiologis-kultural bangsa Indonesia. Kelompok minoritas mesti diakomodasi di kabinet. Begitu pula NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia mesti diakomodasi di jajaran kabinet.
Jokowi memerlukan dukungan politik dari kedua ormas itu, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia sekaligus guna melibatkan dukungan kedua kedua ormas itu dalam menangkal gerakan Islam radikal yang potensial merusak sendi-sendi kebangsaan Indonesia sebagai negara plural berbasiskan Pancasila.
“Secara konvensional NU wajar mendapatkan posisi Menteri Agama dan Muhammadiyah menduduki Menteri Pendidikan atau Kesehatan,” demikian jebolan the University of Queensland, Brisbane, Australia ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tak Masalahkan Kerusakan Taman Monas, Ahok Tidak Konsisten

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap berlaku tidak adil dalam menyikapi kerusakan yang terjadi di taman Monas usai gelaran pesta rakyat para pendukung pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Senin (20/10) lalu.
Yakni dengan tidak menegur panitia penyelenggara pesta rakyat itu.
Disampaikan Wakil ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, dulu saat musim kampanye massa pendukung Gerindra pernah ditegur oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantaran dianggap merusak taman di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum.
Sedangkan saat massa pendukung pasangan Jokowi-JK melakukan hal yang sama di pesta rakyat, Ahok justru tidak mau menegur. Dia malah mengatakan pihak Pemprov DKI sendiri yang akan menata kembali taman yang rusak saat Pesta Rakyat digelar. 
“Pemprov harusnya adil dong dalam melakukan teguran. Saya dulu ditegor merusak taman di depan KPU, terus dimana lagi. ya tegur juga dong kan sama-sama rusak,” kata Taufik di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).
Dia menuding sikap berat sebelah Ahok terkait pandangan politiknya sehingga tidak ada peneguran atas kerugian DKI Jakarta usai Pesta Rakyat di Monas. 
“Itu yang saya bilang melakukan sesuatu berdasarkan politik dirinya, maka tidak akan konsisten. Ini ditegur ini enggak, kan ini sarana umum. Mesti ada penegoran, ya jangan tebang pilih ya. Dia (Ahok) bilang itu rusak nya gak parah, mau parah mau gak ya ditegor dong. Sama-sama rusak kok,” ujarnya.
Sebelumnya Unit Pengelola (UP) Kawasan Monas Rini Hariyani mengatakan akan meminta pertanggungjawaban panitia penyelenggara Pesta Rakyat di Monas terkait kerusakan sejumlah taman dan tanaman akibat Pesta Rakyat di Monas.
“Kami meminta pada panitia penyelenggara untuk bertanggung jawab atas ketertiban dan kebersihan Monas. Untuk kerugiannya, sesuai dengan kesepakatan saja. Pihak panitia penyelenggara yang akan menggantinya nanti,” kata Rini minggu lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Taufik: Lima Fraksi di DPRD Sepakat Lengserkan Ahok

Jakarta, Aktual.co —Sudah ada lima fraksi di DPRD DKI dari total sembilan fraksi di DPRD DKI yang menyetujui untuk menolak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI definitif.
Disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik, sikap dari kelima fraksi itu menindaklajuti aspirasi yang datang dari berbagai ormas di DKI seperti yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta.
Namun Taufik tidak menjabarkan fraksi-fraksi mana saja yang sepakat untuk menindaklanjuti aspirasi dari ormas tersebut. 
“Saat ini sudah ada lima fraksi yang sepakat untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang datang. Saya kira yang lain juga sepakat ya. Namun setiap fraksi tentunya punya pandangan sendiri. Ada yang langsung ayo kita gerak, namun ada juga yang masih mempelajari dulu laporan-laporan yang datang,” kata Taufik saat menerima perwakilan dari GMJ di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).
Informasi yang disampaikan Taufik ini pun ditanggapi serius oleh Ketua Umum Front Betawi Bersatu (FBB) Endang, salah satu ormas yang tergabung di GMJ.
Dia bahkan mengaku akan akan menekan fraksi-fraksi yang belum menyatakan sikap terkait aksi yang sudah mereka gulirkan satu bulan terakhir ini untuk menolak pelantikan Ahok sebagai gubernur definitif.
Sebelumnya enam fraksi di DPRD pernah menerima tuntutan serupa dari Forum Betawi Rempug (FBR) pada akhir bulan lalu. 
Keenam fraksi tersebut yakni Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat-PAN dan PKS atau yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. 
Sedangkan PDI-P saat itu  menyatakan bisa memahami keresahan yang disampaikan FBR dan berjanji akan membahasnya dalam rapat pimpinan DPRD. Namun PDI-P menyatakan menyatakan tidak sejalan dengan tuntutan yang dilayangkan ormas-ormas tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Ketum Persis Solo Sesalkan Sanksi dari Komdis PSSI

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Persis Solo F.X Hadi Rudyatmo, menyesalkan langkah Komisi Disiplin (Komdis) PSSI yang terburu-buru menjatuhkan sanksi terhadap Persis Solo, menyusul adanya kerusuhan suporter di Stadion Manahan Solo pada Rabu (22/10).

“Saya menyesalkan Komdis PSSI yang terburu-buru memutuskan sanksi, tanpa melakukan penyelidikan atau identifikasi persoalan di lapangan. Ini, arahnya dinilai sudah politis,” kata Hadi Rudyatmo di Solo, Jumat (24/10).

Bahkan, kata Rudyatmo, PSSI menjatuhkan sanksi kepada Persis Solo tanpa melalui sidang komisi disiplin.

Menurut Rudyatmo, Persis Solo yang dijatuhi hukuman selama enam bulan tidak beraktifitas sepak bola tersebut, tentunya tidak ada lagi latihan bola baik untuk junior maupun senior. Apalagi mengadakan pertandingan sepak bola selama enam bulan itu.

Rudyatmo membenarkan terjadinya kerusuhan tersebut akibat kesalahan suporter pendukung Persis Solo, tetapi PSSI seharusnya melakukan langkah-langkah penyelidikan sebagai awal sebelum menjatuhkan sanksi.

“Kami segera menanyakan ke PSSI pernyataan dasar PSSI dalam mengambil keputusan sanksi itu,” kata Rudyatmo menegaskan.

Menurut Rudyatmo, pihaknya merasa keberatan atas keputusan PSSI, dan segera mengirimkan surat ke Komdis PSSI, terkait alasan dasar untuk memutuskan sanksi tersebut.

Menurut dia, sanksi enam bulan tanpa aktiftas sepak bola akan mematikan olahraga terpopuler di Kota Solo, bagaimana nasib pemain, dan masyarakat pecinta sepak bola.

Selain itu, kata Rudyatmo, pihaknya menilai mental pengurus PSSI dan sejumlah wasit di Indonesia yang kurang baik. Jika wasit di Indonesia masih tetap bertindak tidak profesional jangan harap Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018, PSSI bisa masuk ke semifinal.

Kendati demikian, Rudyatmo berharap PSSI melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk mengetahui kondisi atau fakta sebenarnya di lapangan. Suporter memang salah terlalu emosional dan mereka seharusnya dapat menerima apa yang diputuskan wasit.

Namun, PSSI juga harus mengetahui pemicu kerusuhan yang menelan satu korban jiwa tersebut, karena tidak ada kepercayaan kepada wasit yang memimpin pertandingan bertindak tidak adil, katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain