Jakarta, Aktual.co — Bidang Seni Budaya Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bekerjasama dengan Teater Kanvas tiga malam berturut-turut sejak 21 Oktober hingga 23 Oktober 2014, menggelar pementasan teater bertajuk “Penghuni Kapal Selam” di Gedung Kesenian Jakarta, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Selama tiga malam penyelenggaraan, tidak kurang dari 1.500 pengunjung yang hadir menyaksikan dan didominasi anak-anak muda.
Ketua Bidang Seni Budaya (Kabid. Senbud) DPP PKS, Yudi Widiana Adia yang turut hadir pada pembukaan pementasan mengaku bangga dengan antusiasme masyarakat yang menyaksikan pementasan ini. DPP PKS, lanjut Yudi, akan terus mendukung pengembangan seni dan budaya yang mendidik dan mengajarkan karakter positif dari nilai-nilai budaya bangsa.
“Ketika teman-teman dari Teater Kanvas datang menawarkan kerjasama, kami sambut baik dan dukung karena ini merupakan sesuatu yang positif,” ujar Yudi di Jakarta, Jumat (24/10).
Yudi menngungkapkan, tidak menutup kemungkinan jika kerjasama serupa juga dilakukan di daerah-daerah. Melihat antusiasme publik yang besar, lanjut Yudi, bisa saja “Penghuni Kapal Selam” berkeliling nusantara menghibur sekaligus menyampaikan pesan-pesan positif bagi masyarakat di daerah.
Sementara itu, tokoh masyarakat Jakarta, Abdi Sumaithi yang akrab dipanggil abu Ridho mengatakan, jalur seni budaya termasuk pementasan teater merupakan sarana yang tepat menyampaikan pesan-pesan dakwah tanpa harus menggurui. Pesan-pesan dakwah bisa disampaikan secara jelas maupun secara simbolis melalui peran-peran teatrikal.
Menurut Abu Ridho, pesan-pesan moral yang disampaikan “Penghuni Kapal Selam” selayaknya dinikmati tidak hanya masyarakat Jakarta. Teater Kanvas melalui pementasan kali ini, mengajak masyarakat merenung dan berpikir tentang kehidupan, kebenaran namun juga tentang kegelisahan dan kegetiran. Pentas teater bisa menjadi kritik terhadap penguasa, bahkan bisa menjadi perlawanan terhadap kezaliman.
“Pentas teater juga bisa menjadi sarana otokritik bagi aktivis dakwah dan organisasi dakwah. Menggugah kesadaran dan semangat berbenah diri agar selalu istiqamah dan tegar di jalan dakwah,” imbuhnya.
Abu Ridho berharap “Penghuni Kapal Selam” bukan karya terakhir Teater Kanvas ataupun teater-teater lainnya yang mengusung nilai-nilai dakwah. “Insya Allah akan menjadi semakin syumuliyah dengan kemunculan seni dan budaya dalam pentas dakwah,” ujarnya.

Jakarta, Aktual.co — Juru bicara PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari membenarkan “Tim 11 PDIP” bentukan Ketua Umum partainya, Megawati Soekarnoputri telah bubar sejak tanggal 20 Oktober 2014, atau tepatnya bersamaan dengan hari pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wapres RI.
“Betul (dibubarkan), tanggal 20 kemarin (oktober),” kata Eva, Jumat (24/10).
Eva juga mengatakan, bubarnya tim yang banyak diisi oleh sejumlah akademisi dan praktisi itu memang mendahului kontraknya. Dimana kontrak tim yang banyak berjasa setelah sukses mengatar Joko Widodo menuju kursi Presiden Republik Indonesia, sebenarnya berakhir pada tanggal 30 Oktober bulan ini.
Saat disinggung apakah bubarnya “tim 11 PDIP” akan mengganggu konsep Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan, lantaran gagasan Jokowi banyak dilahirkan dari tim itu. Eva yakin hal itu tidak akan berpengaruh.
“Gak Lah (tidak mengganggu). merka konseptor, birokrasi eksekutor-nya.”
Tim ini ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan disetujui oleh Jokowi. Tim khusus ini memiliki sejarah keberuntungan bagi PDIP, terutama angka 11.
Pada 1999 partai berlambang banteng moncong putih ini memiliki nomor urut 11, dan berhasil menduduki peringkat pertama dalam hal perolehan suara.
Seolah ingin mengulangi kesuksesan di tahun 1999, pada pemilu 2009 tim sukses partai ini diberi nama Tim 11. Namun pada akhirnya perolehan suara partai itu kalah oleh Partai Demokrat.
Tahun ini sebutan Tim 11 kembali muncul untuk menyebut tim yang membantu calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi). 
Tim ini beranggotakan sejumlah akademisi dan praktisi. Mereka melakukan aneka kajian. Mulai dari isu pertahanan, hukum, sosial budaya, dan nasib perempuan.Beberapa anggota tim juga mendampingi calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo saat melakukan kampanye di Pilpres.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jelang pengumuman nama menteri kabinet Presiden Joko Widodo, sejumlah tokoh nasional silih berganti menyambangi kediaman Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat.
Setelah, Ketua DKPP Jimly Assiddique dan mantan Kepala BIN Hendropriyono, kini giliran mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso menyambangi kediaman Megawati.
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu tiba sekitar 14.10 WIB dengan menggunakan kemeja putih itu hanya menjawab singkat kedatangannya tersebut.
“Kita cuma kumpul-kumpul saja, biasa,” kata Sutiyoso kepada wartawan, di kediaman Megawati, Jumat (24/10).
Ketika ditanya lebih lanjut, perihal pembahasan apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan hari ini. Pria yang akrab disapa Bang Yos ini, belum mau berkomentar.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

 Jakarta, Aktual.co —  Posisi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) baiknya diisi figur profesional sehingga punya ketegasan dan keberanian untuk memblok, menutup berbagai situs maupun media sosial kalangan teroris, baik di dalam maupun dari luar negeri.

Ketua Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai ancaman terorisme di era pemerintahan Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi. Apalagi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menkominfo tidak bersikap tegas untuk menutup tuntas berbagai situs dan media sosial kalangan teroris.

“Akibatnya, para teroris bisa dengan bebas mensosialisasikan misi, ajaran, dan gerakannya,” kata Neta, Jumat (24/10).

Para teroris juga bisa dengan bebas membangkitkan emosional kalangan muda
untuk kemudian mengajak mereka bergabung. Situs teroris juga bebas memaparkan cara-cara membuat bom atau bahan peledak lainnya.

“Kondisi ini membuat peta daerah rawan teroris dan sentra pembuatan senjata rakitan kian melebar,” jelasnya.

Neta mengatakan, ibukota Jakarta menduduki posisi nomor dua sebagai daerah rawan teroris saat ini. Urutan pertama Sulteng, kemudian Jakarta, Aceh, Sumut, Lampung, Klaten, Solo, Jatim, Bima, Maluku, dan Papua. Sentra pembuatan senjata rakitan pun melebar
ke Lampung, Cipacing (Jabar), dan Klaten (Jateng).

Melihat situasi ini Presiden Jokowi perlu menekan perkembangan potensi terorisme ini. Caranya antara lain, Menkominfo harus mau dan mampu memblok semua situs dan media sosial kalangan teroris. Lalu instansi pemerintah, seperti Imigrasi, Bea Cukai dan lainnya harus terus menerus berkordinasi dengan BNPT, Polri, dan institusi intelijen.

“Antisipasi maksimal ini sangat perlu dilakukan mengingat ada ratusan pemuda Indonesia yang saat ini bergabung dengan ISIS di jazirah Arab dan setiap saat mereka bisa pulang ke Indonesia untuk menebar sikap radikalnya,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby