Jakarta, Aktual.co — Direktur Bank Papua DR Johan Kafiar mengungkapkan bahwa PT Freeport Indonesia segera menjalin kerja sama dan menandatangani nota kesepahaman (MoU)dengan Bank Papua pada 10 November 2014.
“Jadi pada 10 November, Freeport dan Bank Papua akan menandatangani nota kesepahaman terkait pembukaan rekening bank,” kata Johan Kafiar di sela-sela seminar nasional Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia di Kota Jayapura, Papua, Kamis (23/10).
Ia mengatakan dalam penandantanganan nota kesepahaman tersebut direncanakan akan dilakukan di Kota Jayapura dan akan dihadiri Gubernur Papua Lukas Enembe, Bank Indonesia (BI) dan Otoritasa Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Papua dan Papua Barat serta para komisaris Bank Papua.
“Dengan adanya nota kesepahaman antara Bank Papua dan Freeport akan mendorong Bank Papua menjadi bank devisa pada tahun depan. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama hal itu akan terwujud apalagi didukung dari BI dan OJK,” katanya.
Selain itu, Johan juga mengatakan bahwa di Papua Barat juga ada sejumlah perusahaan gas alam dan perusahaan multi nasional lainnya akan segera melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Bank Papua.
“Untuk perusahaan tangguh LNG di Papua Barat juga sudah siap. Dan sepanjang Bank Papua sudah menjadi bank devisa semua transaksi bisa dilakukan di Papua, saya yakin jika ini dilakukan Bank Papua bisa menjadi bank yang besar dan memacu perekonomian di Indonesia, khususnya di Papua dan Papua Barat,” kata Kafiar.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua dan Papua Barat Hasiholan Siahaan memberikan apresiasi kepada Bank Papua yang bisa menjalin kerja sama dengan Freeport dalam waktu dekat ini.
“Satu persen saja dana Freeport di tempatkan di Bank Papua itu sudah luar biasa, pasti roda perputaran keuangan di Papua akan berdampak bagus dan bisa berdampak pada ekonomi,” katanya.
Mengenai Bank Papua yang ingin menjadi salah satu bank devisa di Indonesia Timur, Siahaan mengatakan bahwa ada persyaratan yang harus bisa dipenuhi, salah satunya harus mempunyai nasabah potensial yang melakukan transaski ke luar negeri.
“Nah kalau kita lihat di Papua yang pastinya ada perusahaan multinasional, misalnya Freeport, BP LNG dan lainnya, selama ini kan mereka melakukan transaksi perbankan di Jakarta, nah kita dorong nanti supaya mereka buka rekening di Bank Papua, misalnya Freeport. Sehingga ke depan diharapkan, misalnya transaksi luar negerinya bisa lewat rekening Bank Papua, itu baru tahap awal,” katanya.
Dengan begitu, bagian dari syarat yang harus dipenuhi oleh Bank Papua untuk menjadi salah satu bank devisa sudah mulai dilakukan. Hanya saja, lanjut Siahaan, ada persyaratan lainnya yang harus dilakukan lagi.
“Tahap-tahap berikut ada syarat-syaratnya juga tapi yang akan menilai dan mengeluarkan izinnya tentu adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Namun langkah awalnya yah, bank itu harus punya rekening potensial dan punya transaksi luar negeri,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
