Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Nasional Demokrat, Ferry Mursyidan Baldan mengklaim hanya mengobrol saja dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara dan tidak menyebut secara pasti mengenai pengumuman susunan kabinet.
“Biasa-biasa saja. Kami hanya mengobrol saja,” kata Ferry Mursyidan Baldan kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut Ferry yang juga sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem pada Pemilu 2014, obrolan yang dibicarakan adalah beragam masalah seperti terkait pelayanan dan proteksi atau perlindungan kepada rakyat.
Ketika dibicarakan mengenai pengumuman susunan kabinet atau penunjukkan sebagai menteri, Ferry hanya menyatakan tidak tahu mengenai hal tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Joko Widodo tak bisa mengumumkan kabinet pemerintahannya sebelum ada pandangan dari DPR, terkait surat perubahan nomenklatur kabinet yang diserahkan Jokowi ke DPR, Rabu (22/10) kemarin.
“Harus tunggu tujuh hari sesuai UU,” kata Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/10).
Bahkan, kata dia, pimpinan tidak bisa memberikan pertimbangan pada Presiden karena belum ada Alat Kelengkapan DPR (AKD). Sebab, kata dia, ini merupakan ranah atau wewenang dari Komisi II DPR untuk membahas nomenklatur.
“Ketua DPR harus ingatkan ke Presiden,” kata Bambang.
Bambang meminta pimpinan DPR mengingatkan Presiden agar tidak boleh umumkan kabinetnya sekarang.
“Kalau setelah tujuh hari tidak ada pertimbangan (dari DPR), baru bisa diumumkan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengatakan, kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan cepat terbentuk apabila tidak diganggu oleh pihaknya sendiri.
“Kalau tidak direcoki saya rasa cepat (pembentukan kabinet). Kemarin malam sudah kumpul-kumpul ternyata gak jadi, kan kasihan sama pak Jokowi. Saya mohon pak Jokowi didukung lah,” kata Ruhut di Jakarta, Kamis (23/10).
Ruhut memandang dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI maka yang bersangkutan merupakan presiden semua kalangan. Partai tidak perlu merecoki hak prerogratif presiden dalam menentukan menteri.
“Saya mohonlah, dia kan user, biarlah dia yang memilih. Untung dia masih terlindungi undang-undang sampai 14 hari (batas maksimal pengumuman kabinet), kalau tidak Koalisi Merah Putih pasti sudah ‘siap’,” kata dia.
Ruhut mengatakan selama ini berdasarkan pengalaman Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu teliti menentukan menteri. Sehingga ketika persiapan sudah matang, sehari setelahnya langsung diumumkan nama-namanya.
“Tetapi apapun kita harus tetap beri semangat kepada Jokowi biar dia tetap tegar, dan kepada partai pendukung saya mohon jangan lah direcoki, kita sama-sama tahu kok dia itu presiden ingin mencari yang terbaik untuk bangsa ini melalui pembantu-pembantunya,” kata Ruhut.
Sejauh ini Jokowi belum mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya. Jokowi ditengarai masih mencari pengganti dari sejumlah nama menteri yang sebelumnya ditandai oleh KPK karena berpotensi berurusan dengan hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (KIB) Adhie Massardi menduga adanya ketidakberesan pada tim seleksi menteri yang dibentuk Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo – Jusuf Kalla. Sebab 43 nama yang disodorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) justru bermasalah. 
“Melihat fakta yang disampaikan KPK bahwa dari 43 nama kandidat anggota kabinet Jokowi ternyata sekitar 15 di antaranya (lebih dari 30%) terindikasi kuat terlibat korupsi, maka persoalan sesunguhnya berada di Tim Seleksi Anggota Kabinet Jokowi,” kata Adhie, kepada Aktual.co,  Kamis (23/10).
Menurutnya, kemunculan prosentase calon menteri terindikasi korupsi adalah bentuk nyata kerja tim seleksi anggota kabinet. Apabila Jokowi-JK ingin berbenah sekaligus mempertanggjawabkan amanah yang diberikan rakyat, maka harus mengganti seluruh anggota tim seleksi.
“Pertama, yang harus dilakukan Jokowi adalah mengganti seluruh anggota tim seleksi, karena patut dapat diduga justru mereka yang sesungguhnya bermental korup!,” jelasnya.
Untuk mempertegas pertanggungjawabannya kepada rakyat, Jokowi juga disarankan untuk mengajukan permintaan ke PPATK agar menelisik rekening anggota tim seleksi.
Untuk diketahui, Jokowi-JK melalui Tim Transisi menyodorkan 43 nama calon menteri ke PPATK dan KPK. Ini dilakukan untuk melihat rekam-jejak calon kabinetnya agar ke depan tidak menyandera jalannya pemerintahan.
Rabu (22/10) kemarin, setelah menerima penilaian KPK, Presiden di Istana Negara menyebut dari jumlah itu terdapat 8 calon menteri tidak direkomendasikan KPK.

Artikel ini ditulis oleh: