24 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42383

Baru Empat Hari Menjabat, Jokowi Sudah Didemo Mahasiswa

Jakarta, Aktual.co — Baru empat hari dilantik, Presiden Joko Widodo didemo oleh mahasiswa. Pada hari ini, Kamis (23/10) Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bung Karno (KBM-UBK) menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.
Mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat merealisasikan konsep Trisakti ke dalam pemerintahan yang akan dijalankannya lima tahun ke depan.
“Kami mendesak presiden Jokowi jalankan Trisakti seperti yang pernah dijanjikan pada masa kampanye Pilpres 2014,” ungkap Valen selaku koordinator aksi.
Para pendemo juga menyuarakan, seharusnya Jokowi memilih menteri-menteri kabinet yang anti neoliberalisme
“Jokowi jangan memilih orang-orang yang neolib. Kalau itu tidak dilakukan, Jokowi berarti omong kosong. Jangan-jangan Jokowi tidak tahu apa itu Trisakti. Ini harus dipertanyakan,” tambah Valen.
Selama ini penderitaan rakyat akibat pemerintah bekerjasama pada pemodal asing dan meninggalkan kedaulatan bangsa.
“Hanya dua persen masyarakat Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Kenapa Papua, Aceh, Maluku ingin merdeka? Karena kita tidak berdaulat dengan banyaknya undang-undang yang menindas rakyat. Akibatnya hasil alam kita dikeruk asing,” demikian Valen.
Sekedar diketahui, unjuk rasa mahasiswa yang pertama di masa pemerintahan Jokowi ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Polsektro Gambir dan Polrestro Jakarta Pusat. 

Artikel ini ditulis oleh:

Apabila J-Trust di Tolak OJK, LPS Proses Ulang Divestasi Saham Bank Mutiara

Jakarta, Aktual.co —  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berharap banyak agar Otoritas Jasa keuangan (OJK) meloloskan J-Trust sebagai pembeli utama 99,6 persen saham PT Bank Mutiara, Tbk. Jika tidak maka LPS akan terancam melanggar Undang-undangnya sendiri.

Kepala eksekutif LPS Kartika Wirjoaatmodjo yang biasa disapa Tiko mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper test) OJK akan menolak calon pembeli Bank Mutiara tersebut.

”Kalau ditolak OJK, maka divestasi saham bank Mutiara akan diproses ulang dari awal,” ujar Tiko saat ditemui di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Kamis (23/10).

Dikatakannya, pihak LPS tidak bisa begitu saja mengusulkan calon pembeli Bank Mutiara dari peserta lelang. Jadi apabila ditolak maka harus mengulang dari awal.

Maka dari itu, dirinya berharap J-Trust dapat lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan. Sebab Jika tidak maka LPS terancam melanggar UU LPS, dimana dalam klausul UU tersebut LPS harus menjual Bank yang diselamatkan setelah 6 tahun penyelematan.

“Ya, harapan saya J-Trust bisa lolos,” ujarnya.

Sebagai informasi, langkah penyelamatan Bank Mutiara akan terhitung berlangsung 6 tahun tepat pada tanggal 21 November 2014 mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Habis Ketemu Jokowi, Ferry Nasdem Ngaku Tak Tahu Komposisi Kabinet

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Nasional Demokrat, Ferry Mursyidan Baldan mengklaim hanya mengobrol saja dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara dan tidak menyebut secara pasti mengenai pengumuman susunan kabinet.
“Biasa-biasa saja. Kami hanya mengobrol saja,” kata Ferry Mursyidan Baldan kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut Ferry yang juga sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem pada Pemilu 2014, obrolan yang dibicarakan adalah beragam masalah seperti terkait pelayanan dan proteksi atau perlindungan kepada rakyat.
Ketika dibicarakan mengenai pengumuman susunan kabinet atau penunjukkan sebagai menteri, Ferry hanya menyatakan tidak tahu mengenai hal tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Umumkan Kabinet, Jokowi Harus Tunggu Tujuh Hari

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Joko Widodo tak bisa mengumumkan kabinet pemerintahannya sebelum ada pandangan dari DPR, terkait surat perubahan nomenklatur kabinet yang diserahkan Jokowi ke DPR, Rabu (22/10) kemarin.
“Harus tunggu tujuh hari sesuai UU,” kata Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/10).
Bahkan, kata dia, pimpinan tidak bisa memberikan pertimbangan pada Presiden karena belum ada Alat Kelengkapan DPR (AKD). Sebab, kata dia, ini merupakan ranah atau wewenang dari Komisi II DPR untuk membahas nomenklatur.
“Ketua DPR harus ingatkan ke Presiden,” kata Bambang.
Bambang meminta pimpinan DPR mengingatkan Presiden agar tidak boleh umumkan kabinetnya sekarang.
“Kalau setelah tujuh hari tidak ada pertimbangan (dari DPR), baru bisa diumumkan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemprov DKI Berharap Jakarta Marathon Aman dan Nyaman

Jakarta, Aktual.co — Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni mengharapkan warga menciptakan suasana aman dan nyaman saat digelarnya Jakarta Marathon 2014 di Monas, Minggu (26/10).

“Mari saksikan Jakarta Marathon, tunjukkan keramahtamahan sebagai warga Jakarta dan pendatang sambil menciptakan rasa aman dan nyaman. Jangan lempar-lemparan melainkan berikan motivasi dengan tepuk tangan kepada semua pelari,” katanya di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/10).

Sylviana juga berharap warga menjaga kebersihan kota dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat sehingga wajah kota bersih sehingga semua yang datang ke Jakarta merasa nyaman.

Sementara itu disampaikan Direktur Promosi Konvensi, Insentif, Event dan Minat Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rizki Handayani Mustafa, pelaksanaan Jakarta Marathon yang kedua telah dipromosikan saat pelaksanaan Tokyo Marathon serta Paris Marathon sebelumnya.

Dampak yang dirasakan ketika kegiatan internasional kedua ini dilaksanakan adalah tingkat hunian hotel di kawasan Sudirman, Senen dan Thamrin akan terisi dan memberikan dampak ganda bagi pelaku wisata karena pelari biasanya membawa keluarga ketika mengikuti lomba.

Dia pun berharap dengan promosi yang semakin giat untuk pelaksanaan kegiatan serupa di tahun-tahun mendatang, jumlah pelari yang ikut serta pada Jakarta Marathon 2014 meningkat dan memenuhi harapan Presiden Joko Widodo menyentuh 50 ribu pelari.

Sementara itu Direktur Utama dan CEO PT Inspiro mengatakan banyaknya pelari Jepang ikut serta dalam iven internasional ini tidak lepas dari promosi tur operator di Jepang, walaupun dengan syarat pada pelaksanaan Jakarta Marathon kali ini harus dimeriahkan JKT 48 ( grup idola Indonesia) dan mengikutsertakan dua pelari terkenal dari negaranya.

Jepang menjadi negara terbanyak yang mengirimkan pelarinya pada Jakarta Marathon 2014 dengan 319 pelari, Malaysia 93 pelari, Australia 75 pelari, Kenya 56 pelari, Inggris 53 pelari serta sejumlah negara lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Ruhut: Partai jangan Recoki Hak Prerogratif Presiden

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengatakan, kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan cepat terbentuk apabila tidak diganggu oleh pihaknya sendiri.
“Kalau tidak direcoki saya rasa cepat (pembentukan kabinet). Kemarin malam sudah kumpul-kumpul ternyata gak jadi, kan kasihan sama pak Jokowi. Saya mohon pak Jokowi didukung lah,” kata Ruhut di Jakarta, Kamis (23/10).
Ruhut memandang dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI maka yang bersangkutan merupakan presiden semua kalangan. Partai tidak perlu merecoki hak prerogratif presiden dalam menentukan menteri.
“Saya mohonlah, dia kan user, biarlah dia yang memilih. Untung dia masih terlindungi undang-undang sampai 14 hari (batas maksimal pengumuman kabinet), kalau tidak Koalisi Merah Putih pasti sudah ‘siap’,” kata dia.
Ruhut mengatakan selama ini berdasarkan pengalaman Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu teliti menentukan menteri. Sehingga ketika persiapan sudah matang, sehari setelahnya langsung diumumkan nama-namanya.
“Tetapi apapun kita harus tetap beri semangat kepada Jokowi biar dia tetap tegar, dan kepada partai pendukung saya mohon jangan lah direcoki, kita sama-sama tahu kok dia itu presiden ingin mencari yang terbaik untuk bangsa ini melalui pembantu-pembantunya,” kata Ruhut.
Sejauh ini Jokowi belum mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya. Jokowi ditengarai masih mencari pengganti dari sejumlah nama menteri yang sebelumnya ditandai oleh KPK karena berpotensi berurusan dengan hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain