Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku sempat terkejut ketika mendengar kabar Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan susunan kabinet di Tanjung Priok, Rabu (22/10) kemarin.
Dirinya terkejut lantaran sebelumnya DPR menerima surat nomenklatur kementerian dari Presiden Jokowi.
“Saya kaget, kok ada pengumuman kabinet, sementara Presiden kirim surat ke kami, secara etika kan minta pendapat mau bentuk kabinet, lalu mau diumumkan kan itu mustahil,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurutnya, jika surat itu tidak diberikan pada DPR, Jokowi bisa mengumumkan kabinet tersebut.
“Kecuali Presiden tidak masukkan surat, kan gak apa-apa juga. Tetapi karena surat udah masuk, ada masalah etika,  maka jika sudah serahkan surat pada lembaga negara minta pertimbangan, maka dia harus tunggu pertimbangan itu dalam tujuh hari (kedepan),” kata Fahri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komaruddin berjanji akan memberikan jatah pimpinan Komisi ke fraksi PDI Perjuangan. 
“Kita musyawarah mufakatkan. Dari proses musyawarah itulah (PDIP cs dikasih jatah pimpinan Komisi) kita kan sama-sama di sini (DPR),” kata Ade di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).
Namun dirinya enggan mengatakan, PDIP Cs akan dapat jatah Komisi mana saja. Dia juga tak mau menjelaskan, apakah pimpinan komisi itu hanya diberikan kepada PDIP saja atau juga PKB, NasDem, Hanura ataupun PPP.
Yang jelas, pihaknya akan membicarakan ini kepada PDIP. Soal pembagian di antara partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, hal itu diserahkan kepada PDIP.
“Yang jelas kita bicara dengan PDIP, soal PDIP bagaimana itu urusan PDIP.”
Ade menambahkan, soal pimpinan komisi, yang jelas pihaknya bakal mengakomodir keinginan PDIP. Yakni memberikan sejumlah kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.
“Pokoknya kita mengakomodir, kita bagian dari musyawarah tadi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengatakan, sebaiknya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan secara bersamaan tahun depan, menunggu masa jabatan seluruh pimpinan KPK habis.
“Bagi kami ini pemborosan. Dua kali seleksi, kenapa tidak sekaligus saja,” kata Ruhut dalam diskusi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Kamis (23/10).
Ruhut mengatakan, seleksi pimpinan KPK memakan anggaran yang tidak sedikit, dengan kisaran mencapai miliaran rupiah.
Menurut dia, jika seleksi pimpinan KPK dilakukan bersamaan tahun depan, maka penentuan Ketua KPK juga dapat dilakukan secara serentak.
“Jadi apakah yang dua ini menunggu dulu biar yang empat kerja (selesaikan masa tugas). Baru nanti bersama-sama dipilih pada 2015,” kata Ruhut.
Satu dari lima pimpinan KPK yakni Busyro Muqoddas akan berakhir masa jabatannya akhir tahun ini.
DPR RI telah mendapatkan dua nama yang akan menggantikan Busyro, yakni Busyro sendiri dan Robby Arya Brata. Dua nama itu diusulkan panitia seleksi pimpinan KPK.
DPR RI bisa melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan terhadap Busyro dan Robby, namun yang dipersoalkan adalah tahun depan empat nama pimpinan KPK akan berakhir masa jabatannya, sehingga proses seleksi akan kembali dilakukan.

Artikel ini ditulis oleh: